Sri Mulyani: APBN Kuat jadi Bekal Hadapi Ekonomi 2023 yang Diramal Suram

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan kondisi ekonomi makro domestik serta kinerja APBN yang kuat, menjadi bekal yang cukup solid untuk menghadapi tahun 2023 yang penuh tekanan.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Minggu (23/10/2022).

“Di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, kinerja ekonomi domestik masih cukup solid,” kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan, berbagai indikator dini di sisi konsumsi maupun produksi masih menunjukkan tren penguatan. Indeks mobilitas penduduk terus meningkat, diikuti peningkatan pada indeks penjualan ritel.

Dari sisi produksi, PMI manufaktur dalam tren menguat selama empat bulan terakhir, terkonfirmasi dari tingginya konsumsi listrik sektor komersial dan industri.

“Posisi sektor eksternal juga cukup kuat dengan surplus neraca perdagangan selama 29 bulan berturut-turut, dan nilai ekspor serta nilai perdagangan yang terus mencatatkan rekor tertinggi,” ujarnya.

Lantas bagaimana kondisi #APBNKita?

Kata bendahara negara ini, di tengah kondisi global yang volatil Indonesia masih tetap resilien, kinerja APBN sampai dengan bulan September 2022 masih cukup baik. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.974,7 Triliun atau 87,1 persen dari pagu revisi APBN (Perpres 98/2022), tumbuh 45,7 persen (yoy) (2021: 16,8 persen).

Selanjutnya, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.913,9 Triliun (61,6 persen dari pagu), tumbuh 5,9 persen (yoy), (2021: -1,9 persen). Transfer daerah tumbuh positif namun realisasi belanja daerah perlu dioptimalkan.

Di sisi lain, Pajak Daerah tumbuh tinggi yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah semakin membaik.

APBN #UangKita juga terus menjalankan perannya sebagai peredam tekanan global. Perlinsos yang melindungi masyarakat dari guncangan telah terealisasi sebesar Rp307,1 triliun, belum termasuk tambahannya dalam bentuk BLT BBM, subsidi upah, dan dukungan APBD yang telah terealisasi sebesar Rp11,9 triliun hingga 30 September 2022.

“Secara keseluruhan, #APBNKita sampai akhir Q3 2022 masih mengalami surplus hingga Rp60,9 triliun,” jelas Sri Mulyani.

IMF dalam laporan terbarunya memperkirakan semakin melemahnya prospek perekonomian global akibat eskalasi konflik geopolitik yang telah menyebabkan tekanan inflasi yang berkepanjangan dan semakin ketatnya likuiditas global.

“Konsekuensinya, risiko krisis energi dan krisis pangan meningkat,” pungkasnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 60,9 triliun atau 0,33 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga September 2022. Surplus ini karena pendapatan dari pajak, bea cukai dan lainnya melonjak. 

“Overall balance APBN kita surplus Rp 60,9 triliun atau 0,33 persen dari PDB. Surplus ini lebih rendah dari bulan sebelumnya namun ini situasi jauh lebih baik dibanding September tahun lalu kita defisit Rp 451,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dikutip dari Antara, Sabtu (22/10/2022).

Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp 1.974,7 triliun hingga September 2022 dari target APBN Rp 2.266,2 triliun atau melonjak 45,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1.355 triliun.

Pendapatan melonjak karena realisasi seluruh komponen mulai dari penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan.

Penerimaan pajak mencapai Rp 1.310,5 triliun atau naik 54,2 persen dari periode sama tahun lalu Rp 850,1 triliun sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 232,1 triliun yang naik 26,9 persen dari Rp 182,9 triliun.

Untuk PNBP terealisasi Rp 431,5 triliun yang meningkat 34,4 persen dari Rp 321 triliun dibanding periode sama tahun lalu.

Sementara untuk belanja negara hingga September 2022 telah terserap Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari target tahun ini sebesar Rp 3.106,4 triliun dan mampu tumbuh 5,9 persen (yoy) dari Rp1.806,9 triliun.

Belanja negara terdiri belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN dan belanja non K/L sebesar Rp 686,8 triliun atau terserap 50,7 persen dari target.

Transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi mencapai Rp 552,6 triliun atau 68,7 persen dari target turut mendorong realisasi belanja negara.

Realisasi belanja negara hingga September 2022 belum maksimal karena baru mencapai 61,6 persen saja. Terhitung, realisasi belanja negara per September 2022 di angka Rp 1.913,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mematok belanja negara sebesar Rp 3.106,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

"Sampai dengan akhir September realisasi belanja negara mencapai Rp 1.913,9 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA, di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Rinciannya, Belanja Kementerian/Lembaga (KL) telah menyerap Rp 674,4 triliun atau terserap 71,3 persen dari target APBN.

Belanja ini digunakan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada masyarakat. Kemudian untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai. Termasuk THR dan gaji ke 13 serta kegiatan operasional KL.

Dari pos anggaran belanja non KL realisasinya baru mencapai Rp 686,8 triliun atau baru terserap 50,7 persen dari target APBN.

Belanja ini disalurkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. Anggaran ini juga digunakan untuk pembayaran pensiun dan jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).