Akademisi UI Sebut Stok Beras Nasional Melimpah

Liputan6.com, Depok Stok beras nasional yang ada saat ini masih cukup banyak menurut Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Riyanto. Dia mengatakan bahwa stok beras di perbatasan Indonesia cendrung melimpah.

Hal tersebut dia baca dari hitungan data BPS yang menyebutkan bahwa produksi padi tahun ini mencapai 55,67 juta ton GKG, meningkat sebesar 1,25 juta ton atau 2,30% jika ibandingkan Tahun 2021 yang hanya 54,42 juta ton.

"Bukan menipis. Yang ada adalah stok beras kita sedikit terganggu karena fenomena musiman. Dan itu bukan hal yang aneh. Bulan oktober kan memasuki musim tanam otomatis harga akan naik. Tapi kenaikannya juga masih normal. Disinikah kesempatan petani untuk melepas berasnya ke pasar. Mereka harus menikmati juga doang harga yang bagus ini," ujar Riyanto, Sabtu, (29/10).

Sementara berdasarkan data, Riyanto mengatakan produksi beras konsumsi penduduk pada tahun ini mencapai 32,07 juta ton, meningkat 718,03 ribu ton atau 2,29% jika dibandingkan produksi beras Tahun 2021 yang hanya 31,36 juta ton. Adapun produksi beras tahun ini mengalami surplus 1,88 juta ton atau lebih tinggi jika dibanding surplus Tahun 2021 yang hanya 1,31 juta ton.

"Jadi mana mungkin beras kita menipis sementara data BPS mengatakan kondisi beras kita melimpah. Tentu kita bisa hitung dari mana sumbernya. Kan ada yang di bulog dan ada juga yang di lapangan atau di masyarakat," katanya.

Masih berdasarkan data BPS, prognosa luas panen padi 2022 mencapai 10,61 juta hektare dengan produktivitasnya mencapai 5,2 ton/ha. Sementara produksinya mencapai 55,67 juta ton GKG atau setara 32,07 juta ton beras. Kemudian untuk konsumsinya mencapai 30,20 juta ton, surplus setahun 1,87 juta ton dan surplus kumulatif 11,64 juta ton

"Jadi stok beras cukup aman dan hasil survey tahun ini (SCBN BPS April 2022) mencapai 10,15 juta ton," katanya.

Bagi Riyanto, yang terpenting saat ini adalah mendorong Bulog agar memiliki kemampuan untuk membeli beras di atas Harga Pokok Penjualan (HPP). Dengan cara itu maka kondisi perberasan nasional dapat dikendalikan.

"Para petani juga akan merasakan keuntunganya. Apalagi sejak Tahun 2019 hingga sekarang kita tidak lagi impor beras umum. Jikapun ada, itu hanya impor beras khusus dan beras pecah (menir)," jelasnya.

(*)