Percepat Digitalisasi Layanan Publik, LAN Kerja Sama dengan Jepang

Liputan6.com, Jakarta Salah satu faktor yang mendorong terjadinya disrupsi secara massif dewasa ini selain pandemi covid-19 adalah teknologi. Teknologi sebagai kekuatan disrupsi yang mendorong perubahan di segala aspek pemerintahan.

Maka dari itu, pemerintah dituntut mampu memitigasi dan merespon secara cepat.  Dengan begitu, disrupsi tersebut tidak menimbulkan stagnasi birokrasi, namun sebaliknya mampu memberikan dampak yang positif bagi percepatan pelayanan publik.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA saat memberikan sambutan pada Indonesia-Japan Knowledge Exchange Seminar 2022 yang diselenggarakan secara blended di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, LAN Veteran, Rabu (9/11/2022).

Dalam seminar yang mengangkat tema “Birokrasi Metaverse : Transformasi Digital Pelayanan Pemerintah Daerah”, Tri Widodo mengungkapkan, sebagai penyelenggara layanan publik, kita menyadari bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan berkualitas semakin banyak.

Sementara itu, sumber daya yang dimiliki pemerintah semakin terbatas. Kondisi demikian menjadikan teknologi sebagai sebagai peluang dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, murah dan sederhana.

Lebih jauh, ia menjelaskan, akan terjadi sim mutualisme antara pemerintah Indonesia dengan Jepang. Disatu sisi Indonesia dapat belajar dari pengalaman jepang memanfaatkan teknologi di sektor pemerintahan. Sebaliknya kolega Jepang akan mengetahui bahwa Indonesia yang memiliki 514 Pemerintah Daerah telah melakukan terobosan perubahan di sektor pelayanan masyarakat.

“Maka seminar ini bukan hanya memiliki dimensi akademis dan pengetahuan tetapi juga teknokratis guna melakukan perbaikan kebijakan publik di masa yang akan datang,” ujarnya.

Selain itu seminar ini dapat memberi dorongan dalam percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi tematik bidang digitalisasi administrasi pemerintahan, maka dari itu, seminar ini menjadi penting untuk memberikan kemanfaatan bagi Pemerintah Indonesia dan Jepang untuk saling bertukar pengalaman dalam hal digitalisasi pelayanan publik.

Hal senada diungkapkan, Deputy Director, International Affairs Office, Local Administration Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, Mr. Tagashira Shinji, disadari memang Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan baik dari sisi latar belakang, populasi, dan otonomi daerah, namun melalui tukar pengalaman antar kedua negara ini, diyakini dapat memberikan kebermanfaatan yang besar bagi kedua belah pihak ke depannya.

“Saya berharap kerjasama Indonesia – Jepang ini dapat terus berlanjut terutama dalam memberikan “knowledge Exchange” yang mungkin saja dapat diadopsi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di kedua negara” harapnya.

Ipuk menjelaskan Transformasi pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah melalui digitalisasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam rangka memberikan pelayanan publik yang cepat, berbiaya murah dan sederhana.

Maka melalui berbagai inovasi seperti Aplikasi E-Gov, Gerai Pelayanan Publik, Smart Kampung Banyuwangi, serta Mal Pelayanan Publik, menjadi bentuk komitmen pemerintah Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat.

“Seperti diketahui bahwasanya Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang banyak menghasilkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan solusi dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.” jelas Ipuk.

Sementara itu, tidak berbeda jauh dari Banyuwangi, Fukuoka City dan Neyagawa City memberikan terobosan Digitalisasi Administrasi secara daring. Ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan usia di negara tersebut.

Hal menariknya ialah, kedua kota tersebut sangat memperhatikan kaum lanjut usia (lansia), untuk Fukuoka sendiri menyediakan loket jarak jauh bagi kaum lansia kesulitan untuk datang ke pusat pelayanan pemerintahan sedangkan untuk Neyagawa sendiri membuka kelas smartphone bagi lansia untuk mengajari pengoperasian dasar smartphone dan penggunaan email bagi lansia.

Pada kesempatan yang sama Manpalagupta juga menjelaskan terkait dengan metaverse yang hadir untuk memberikan layanan administrasi pemerintah yang berbasis virtual, melalui kecanggihan Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI) dan Augmented Reality (AR) kedepannya birokrasi akan terus bergerak ke arah Digital Services.