Liputan6.com, Jakarta Forum Business 20 (B20) telah menyelesaikan policy recommendation final atau communique (komunike) dalam gelaran B20 Summit 2022 yang berlangsung pada 13-14 November 2022. Komunike B20 ini kemudian juga telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin kemarin di Nusa Dua, Bali, yang akan menjadi pertimbangan dalam Gelaran KTT G20 Bali.
Komunike ini berisi rekomendasi dari para pebisnis mengenai pandangan, arahan dan solusi dari seluruh task force (TF) dan action council B20 yang telah bekerja untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sepanjang 2022.
Isi komunike ini terdiri atas tiga bagian penting. Pertama berisi (pesan kunci) key messages. Isinya berupa ringkasan isu prioritas yang diangkat dan dikembangkan oleh enam Task Forces dan satu Action Council, yakni inovasi, inklusivitas, dan kolaboratif.
Advertisement
Bagian kedua Communique berisi rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut kebijakan yang dikembangkan oleh Task Force dan Action Council B20 Indonesia. Antara lain yakni Digitalization; Integrity & Compliance; Future of Work & Education; Trade & Investment; Energy, Sustainability and Climate; Women in Business Action Council dan Finance and Infrastructure.
Bagian terakhir berisi pernyataan dari the International Advocacy Caucus (IAC), kelompok yang terdiri dari puluhan CEO perusahaan global terkemuka dan pemimpin federasi bisnis dari negara-negara G20 yang menjadi pengarah Presidensi B20 sekaligus merepresentasikan legacy program B20 Indonesia untuk dunia.
Sebagai informasi, B20 memiliki andil besar dalam Presidensi G20 Indonesia. Forum ini menentukan arah kebijakan ekonomi global pasca pandemi, khususnya di negara-negara G20 melalui KTT G20.
Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani menegaskan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan B20 menjadi bagian penting dalam G20. Usulan kebijakan ini penting bagi Indonesia untuk pemulihan pemulihan ekonomi global.
“Sepanjang Presidensi B20 Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk memberikan platform bagi bisnis untuk berdialog dan mendukung pemerintah G20," kata Shinta dalam keterangan resminya dikutip Rabu (16/11/2022).
Babak Baru
Dia melanjutkan di tahun 2021, lalu dunia usaha memasuki babak baru: The Great Reboot. Era yang memperlihatkan pergeseran dari mengelola krisis untuk kemudian berinovasi memanfaatkan peluang baru.
Bersama dengan 6 Task Force dan 1 Action Council, B20 Indonesia telah mencapai solusi berbasis konsensus lintas negara melalui hasil 25 policy recommendation, dan 68 policy action agar ditindaklanjuti oleh negara-negara G20. Selain itu, B20 Indonesia mendorong dampak konkrit dan perlu mempersiapkan diri untuk Great Rebound.
Ketua Umum KADIN Indonesia dan Host of B20 Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Presidensi B20-G20 tahun ini berlangsung di tengah situasi geopolitik yang memanas disertai mengenai menurunnya kepercayaan masyarakat dunia terhadap globalisasi yang dianggap gagal memberikan keadilan.
Arsjad melihat, sebagai negara yang berada di antara kawasan Utara dan Selatan serta satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota tetap G20, Indonesia mampu menjadi penyambung suara ekonomi negara maju dan berkembang di kancah global. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki tradisi panjang dalam mengadvokasi berbagai kepentingan di meja perundingan.
Advertisement
Tiga Prioritas Utama
Selaras dengan arahan Presiden Jokowi, B20 Indonesia menetapkan tiga prioritas utama untuk B20 Summit sejalan dengan prioritas Presidensi G20 terkait problem mendasar bagi negara berkembang dan negara maju, yakni ekonomi hijau, pemberdayaan UMKM dan perempuan, dan penguatan ketahanan kesehatan global.
“Ketiga elemen ini adalah kunci untuk memastikan kolektif, berkelanjutan dan pertumbuhan inklusif untuk semua negara. Untuk itu, kami merumuskan tiga terobosan yaitu inovasi untuk pertumbuhan pasca krisis yang adil, penyertaan UMKM dan kelompok rentan untuk pembangunan berkelanjutan, dan kolaborasi negara maju dan berkembang untuk pertumbuhan yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com