Hasil KTT G20, Jokowi Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem di 2024

Liputan6.com, Jakarta Pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 Bali pada 15-16 November 2022 kemarin berjalan lancar, dan sukses menghasilkan Leaders' Declaration dari para kepala negara G20. Salah satu misi dari deklarasi pemimpin itu, mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, tujuan SDGs itu selaras dengan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menghapus tingkat kemiskinan ekstrem.

Arif menyatakan, Jokowi bahkan berkomitmen kuat ingin melakukan manuver lebih terhadap kesepakatan itu, dengan mengakselerasi penghapusan zero extreem poverty 6 tahun lebih cepat.

"Bapak Presiden Jokowi juga sudah mengeluarkan Inpres Nomor 4/2022 ini, terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem ini menjadi nol di tahun 2024 yang akan datang," kata Arif dalam sesi bincang media bersama DPR RI, Kamis (17/11/2022).

Adapun menurut Leaders' Declaration Bali, Arif menyebut goals terhadap SDGs itu bersifat jangka menengah sampai 2030. Namun, Jokowi ingin mempercepatnya di akhir masa jabatannya, khususnya untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Jadi arahan bapak Presiden sendiri, percepatan lebih awal 6 tahun dibanding komitmen awal SDGs," tegas Arif.

Menurut catatannya, ia menyampaikan, angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 di Indonesia kurang lebih sekitar 2 persen dari total populasi.

"Jadi Insya Allah kalau ini bisa diturunkan setiap tahun kurang lebih 1 persen, maka kemudian cita-cita untuk hapus kemiskinan ekstrem di tahun 2024 adalah sesuatu yang bisa terjadi," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali menekankan, kolaborasi penanganan kawasan kumuh jadi salah satu kunci mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

"Semangat hari habibat dunia dan hari kota dunia yaitu dengan membangun dan mengembangkan kawasan nol kumuh melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat," kata Menteri Basuki pada acara Puncak Peringatan HHD dan HKD 2022, Rabu (26/10/2022).

Dalam kolaborasi penataaan kawasan kumuh, beberapa penataan yang telah rampung diantaranya Kawasan Semanggi di Surakarta, Kawasan Kelayan Barat di Banjarmasin, Parit Nanan dengan konsep Eco Waterfront City di tepian Sungai Landak Pontianak, dan Kawasan Kampung Bugis di Tanjungpinang.

"Kolaborasi Pemda sangat penting dalam keberhasilan penataan kawasan kumuh. Karena meski diprogramkan oleh Kementerian PUPR, akan susah direalisasikan jika tidak ada ide dan kerja sama dari Pemda. Kita bantu bangun infrastrukturnya, kemudian Pemda bersama Kementerian Sosial yang memberdayakan masyarakatnya," ujar Menteri Basuki.

Sejak 2021, program penanganan kawasan kumuh diintegrasikan dengan program penanganan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Sosial, BKKBN, BPS, Bappenas, Pemda, serta swasta.

"Pada tahun 2021 penanganan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten/kota prioritas. Kemudian dilanjutkan 212 kabupaten/kota pada 2022 hingga mencapai keseluruhan target 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024, agar tahun 2024 kita bisa mencapai target nol kumuh," jelas Menteri Basuki.