Suntikan ADB Rp 7,8 Triliun untuk Pangkas BUMN Masuk ke APBN

Liputan6.com, Jakarta Asian Development Bank (ADB) menyuntik dana USD 500 Juta atau setara Rp 7,8 Triliun untuk mendukung reformasi BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut kalau dana itu masuk ke kas negara atau APBN.

Dengan begitu, kucuran dana itu tidak langsung masuk ke Kementerian BUMN ataupun ke tiap-tiap perusahaan pelat merah. Menurutnya, itu merupakan bentuk apresiasi dari ADB terhadap transformasi yang dilakukan BUMN.

"Bahwa ADB itu melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN itu sangat bagus, sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika ditengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil, sehingga mereka berinisiatif untuk memberikan dukungan program ke APBN," terangnya kepada wartawan, Jumat (18/11/2022).

"Jadi dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN. Jadi ke APBN," tambah Arya menegaskan.

Arya menjelaskan kalau transformasi BUMN selama beberapa waktu belakangan menjadi latar belakang turunnya dana tersebut. Disamping itu, ini juga dinilai jadi bagian kontribusi yang berhasil didapatkan oleh Kementerian BUMN berbarengan dengan momentum Presidensi G20 Indonesia.

"Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai," kata dia.

Untuk diktetahui, Asian Development Bank (ADB) sepakat memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,8 triliun (kurs Rp 15.600) untuk reformasi BUMN di Indonesia. Salah satu aspeknya, untuk memangkas jumlah perusahaan pelat merah.

Lebih lanjut, Arya menuturkan kalau dana yang diberikan oleh ADB ini merupakan dana untuk menjalankan program. Salah satunya, sejalan dengan konsep transformasi BUMN 2020-2024 soal optimalisasi jumlah BUMN.

"Jadi, itu bukan projek, bukan dana projek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN," jelasnya.

Kembali, Arya menegaskan kalau itu sebagai bukti apresiasi lembaga keuangan kawasan dalam melihat keberhasilan transformasi yang ada di BUMN.

"Itu adalah bagian dari penghargaan mereka terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN, dan mereka menghargai itu. Jadi ini sumbangan juga dari yang telah dilakukan BUMN dalam melakukan transformasi," pungkasnya.

Asian Development Bank (ADB) sepakat memberikan pinjaman berbasis kebijakan senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,8 triliun (kurs Rp 15.600) untuk reformasi BUMN di Indonesia. Salah satu aspeknya, untuk memangkas jumlah perusahaan pelat merah.

Yurenda Basnett, Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara mengatakan pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi Badan Usaha Milik Negara (State-Owned Enterprises’ Reform Program). Tujuannya membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.

Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN. Kemudian untuk memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

“BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (18/11/2022)

“Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," tambah dia.

Yurendra menegaskan kalau program ini akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya. Artinya, BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan. Serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim.

Disamping itu, KfW, bank pembangunan Jerman, akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman yang nilainya setara USD 295,8 juta.

Yurendra mengatkaan, Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai USD 610 miliar. Ini setara dengan sekitar 53 persen produk domestik bruto Indonesia.

Diketahui, BUMN menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik. BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak.

BUMN telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi COVID-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana Pemulihan Ekonomi Nasional. Meskipun BUMN juga terkena dampak buruk pandemi COVID-19, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89 persen antara 2019 sampai 2020.

Dari 2020 sampai 2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp13,3 triliun menjadi Rp124 triliun. Aedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2 persen menjadi 1,4 persen, dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5 persen menjadi 4,5 persen.

Pelaksanaan reformasi BUMN secara terus-menerus akan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang di Indonesia.

"ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik," pungkas Yurendra.