Erick Thohir: Saya Tak Beda-bedakan antara NU dan Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan dirinya tak membeda-bedakan dalam menjalin kerja sama. Baik itu antar BUMN atau pun BUMN dengan organisasi lain.

Misi yang ia jalankan selama ini adalah mendorong pengembangan bisnis yang dinilai punya kontribusi positif bagi negara. Sebagai contoh, kerja sama BUMN dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dua organisasi dengan corak agama ini digandeng Erick Thohir dalam menjalankan beberapa pengembangan bisnis. Sebut saja, bisnis di bidang pangan hingga optimalisasi obat herbal.

"Saya InsyaaAllah lah sebagai Menteri BUMN saya tidak pernah membedakan siapa-siapa, yang penting bisnis prosesnya benar, jangan sampe nanti ini jadi mubazir. Mumpung menterinya mau," kata dia dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Jumat (18/11/2022). 

Hal ini disampaikan usai Erick menghadiri acara yang digelar oleh Muhammadiyah. Dia mengisahkan, kalau kerja sama dengan NU adalah soal pangan, seperti membuat supermarket. Sementara dengan Muhammadiyah, dia mengejar potensi obat herbal.

"Kalau tadi dengan NU adalah soal pangan, membuat supermarket makanan, dengan Muhammadiyah tadi kita berbicara bagaimana mengintervensi industri obat herbal yang selama ini banyak potensinya tapi tidak bisa masuk ke rumah sakit atau bisa menjadi bagian dari industri obat nasional," ujar Erick.

Terkait obat herbal, Erick dan Muhammadiyah sepakat untuk mendorong intervensi obat herbal yang aman dan halal. Erick mengatakan bahwa pihaknya dan Muhammadiyah sepakat untuk mengakselerasi industri obat herbal agar jadi bagian penting dari industri obat nasional. 

Nantinya, BUMN akan memastikan bahwa obat herbal yang banyak diproduksi oleh unit usaha atau kader Muhammadiyah yang telah lolos kualifikasi agar masuk sebagai salah satu materi yang digunakan oleh rumah sakit.

Selain industri obat, kerja sama BUMN dan Muhammadiyah juga bergerak di sejumlah sektor. Misalnya, kerja sama di bidang finansial, UMKM, dan lain sebagainya. Menurut Erick, layaknya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah adalah pilar penting dalam mendorong bangkitnya ekonomi umat. 

Dia berharap kerja sama dengan Muhammadiyah dapat menumbuhkan tumbuhnya pelaku usaha dari kalangan umat. Ini terutama yang terkait dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 

“Sama halnya dengan NU, dengan Muhammadiyah juga kita mendorong kerja sama dengan UMKM. Ini seperti lewat program Pertashop. Saya rasa banyak kader Muhammadiyah yang masuk (program Pertashop). Sedangkan dari finansial kerjasamanya dengan BSI," ujar Erick. 

Dia menegaskan akan mendorong agar BUMN terus bersinergi dengan komunitas dan organisasi masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah. Erick berharap kerja sama dapat berjalan efektif serta bermanfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menteri BUMN Erick Thohir memandang kalau inklusi keuangan jadi poin penting yang harus didorong. Salah satunya, dijalankan oleh perbankan BUMN seperti BRI.

Dia memandang, langkah mendorong inklusi keuangan akan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat. Sehingga, mampu mempersempit tingkat kesenjangannya.

"Bagaimanapun juga, sebagai agen pembangunan BUMN punya peran mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Karena itu, inklusi keuangan yang terus didorong Kementerian terhadap beberapa BUMN tak lain untuk mengurangi kesenjangan dan kerentanan di masyarakat yang low income sehingga pendapatan meningkat, tingkat kemiskinan menurun, dan hidup mereka lebih sejahtera. Inklusi keuangan yang terus dijalankan BUMN harus mampu mengubah hidup rakyat kita jauh lebih baik dan makmur," tuturnya, Senin (14/11/2022).

Terlebih lagi, melalui PT BRI sebagai Holding Ultra Mikro dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk/BSI sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, BUMN melakukan berbagai langkah transformasi ekonomi digital. Ini juga menjadi salah satu agenda prioritas yang akan diusung dalam KTT G20 pada 15-16 November 2022 mendatang.

Erick menjelaskan, BUMN sebagai entitas milik negara memiliki andil besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dimana pemerintah menargetkan bisa mencapai 90 persen pada 2024. Saat ini, inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6 persen pada tahun 2021, meningkat 2,2 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Menteri Erick menegaskan, pengembangan dan penguatan ekosistem bisnis menjadi hal yang sangat penting dimana BUMN sebagai korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.