48 Kementerian dan Lembaga Setor Informasi di Portal Satu Data Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas melaporkan, sebanyak 48 kementerian/lembaga dari 83 kementerian/lembaga (58 persen) telah bergabung dalam portal Satu Data Indonesia (SDI) untuk menunjukan keterbukaan informasi lewat metadata.

Itu merupakan hasil dari sosialisasi dan asistensi SDI, yang berlangsung lebih dari 800 kali sepanjang 2021-2022, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S Prawiradinata, mengatakan assessment terhadap kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi pada Desember 2022 menghasilkan rata-rata kesiapan pusat sebesar 50 persen, dan provinsi 62 persen.

“Dalam portal Satu Data Indonesia, terdapat beberapa fitur yang terdiri dari layanan tata kelola satu data Indonesia dan platform satu data Indonesia. Fitur komponen pendukung ini akan menunjang permintaan data antar instansi, pelaksana forum satu negara Indonesia, manajemen akses, dan manajemen keamanan,” jelasnya di The Westin Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Melalui portal SDI, pemerintah bermaksud menyediakan sejumlah fasilitas sesuai dengan proses bisnis. Pertama, proses perencanaan, workflow daftar data dan data prioritas yang memudahkan produsen dan wali data dalam proses perencanaan data.

Kedua, proses pengumpulan, penyediaan Application Programming Interface yang menghubungkan data yang dimiliki dan dikelola oleh wali data, baik data statistik maupun spasial.

Ketiga, proses pemeriksaan, fitur manajemen metadata yang terhubung dengan aplikasi yang dimiliki Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial untuk perbaikan kualitas data. Termasuk proses ajudikasi data. Keempat, proses penyebarluasan dan penempatan data yang memungkinkan berbagi data dengan menggunakan standar internasional.

Di tahap awal penyelenggaraan SDI, pencapaian ini bisa menjadi patokan awal keterlibatan dan kesadaran kementerian/lembaga dan daerah untuk menata kelola datanya.

Untuk data 2023, tercatat ada usulan 51 Kementerian atau 61 persen dengan 1804 data usulan yang nanti diharapkan bisa ditetapkan di Januari 2023.

“Jadi, sudah ada peningkatan yang sangat signifikan atas keterlibatan kementerian/lembaga, yaitu dari 31 persen pada tahun ini dan diharapkan menjadi 61 persen atau lebih pada 2023,” imbuh Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi.

Presiden Joko Widodo menugaskan kepada seluruh Kementerian, Lembaga hingga pemerintah daerah untuk bekerja sama membuat data pembangunan yang valid, kredibel, akurat mutakhir dan mudah diakses. Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, SDI akan mempermudah para instansi pusat dan daerah untuk mengakses data.

Sangat diperlukan sebuah standarisasi data yang baik maupun metodologi yang nantinya diterangkan dalam metadata yang baku serta mengacu pada kode referensi yang disepakati.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting karena itu Portal Satu Data Indonesia mudah-mudahan dapat menjadi satu solusi," ujar Suharso, dalam acara Grand Launching Satu Data Indonesia, Jumat (23/12/2022).

Dia menerangkan portal SDI tersebut berfungsi sebagai marketplace data pemerintah yakni dengan mempertemukan supply dan demand terhadap data.

"Jadi kita punya marketplace yang namanya satu data Indonesia dalam portal SDI harusnya terhubung dengan seluruh portal data di masing-masing kementerian lembaga dan daerah," terang dia.

Nantinya berbagai macam jenis data baik statistik, spasial maupun keuangan di seluruh pemerintah akan bermuara di portal SDI. Sehingga portal SDI diharapkan menjadi single source of truth and the ultimate source of government data in Indonesia.

"Ini cita-cita amat tinggi sekali, mudah-mudahan ini menjadi data yang benar-benar kredibel, tunggal karena tadi standarisasinya sudah jelas sehingga cara membacanya (data) pun menjadi cara membaca yang sama," tambahnya.