DPR Dukung Tarif KRL Khusus Orang Kaya Naik

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL bagi orang kaya.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Des 2022, 20:00 WIB
Diterbitkan 29 Des 2022, 20:00 WIB
Siap-Siap Penyesuaian Tarif Baru KRL Jabodetabek Tahun Depan
Penumpang masuk ke dalam rangkaian KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Sabtu (17/12/2022). Pemerintah berencana menaikkan harga tiket Commuter Line (KRL) pada 2023. Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah aturan terkait kenaikan tarif KRL. (Liputan6.com/Magang/Aida Nuralifa)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL bagi orang kaya. Di mana orang kaya akan membayar tarif asli KRL alias tanpa subsidi senilai Rp10.000 sampai Rp15.000.

"Kita dukung ya (penyesuaian tarif KRL orang kaya)," ujar Lasarus saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Kamis (29/12/2022)

Lasarus menilai, rencana penyesuaian tarif KRL bagi orang kaya bagian dari upaya mewujudkan program subsidi tepat sasaran. Sehingga, orang kaya diharapkan tak lagi ikut membayar tarif KRL yang selama ini disubsidi oleh pemerintah.

"Kan subsidi itu diperuntukkan untuk orang-orang penghasilan rendah. Nah, kalau dinikmati oleh orang kaya kan memang tidak di tepat," jelas Lasarus.

Lebih lanjut, Lasarus meminta Kementerian Perhubungan lebih selektif dalam memilah kelompok ekonomi masyarakat mampu dan kurang mampu yang berhak menikmati subsidi tarif KRL. Hal ini agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara pengguna KRL.

"Kalau soal kecemburuan sosial itu relatif, yang penting penerapannya baik dan tepat sasaran," ungkap Lasarus.

 

Rencana Kemenhub

Peringati Hari Ibu, KAI Kampanye Stop Pelecehan Seksual di KRL
Petugas KAI Commuter membawa poster saat melakukan kampanye cegah tindak kekerasan dan pelecehan seksual di dalam gerbong KRL di Stasiun BNI City, Jakarta, Kamis (22/12/2022). Kampanye sekaligus untuk memperingati Hari Ibu dilakukan KAI Commuter untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di transportasi umum, khususnya KRL. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal menjelaskan penumpang dengan kategori mampu akan membayar sesuai dengan harga asli KRL. Artinya maka tarif untuk penumpang mampu bisa mencapai Rp10.000-Rp15.000.

Namun Kemenhub masih menimbang-nimbang data apa yang akan menjadi dasar pembeda antarpenumpang karena akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Risal berharap, skema baru pembayaran tarif KRL ini bisa diterapkan secepatnya. Namun, Kemenhub perlu berkolaborasi dengan Kemendagri untuk mencari data mana-mana saja penumpang yang berkategori kurang mampu.

"Kuartal kedua kali ya kita upayakan. Paling lambat di pertengahan tahun (2023). Tapi kalau bisa dipercepat, kita percepat," pungkas Risal.

Soal Tarif KRL, YLKI: Harusnya Kemenhub Terimakasih Sama Orang Kaya

Siap-Siap Penyesuaian Tarif Baru KRL Jabodetabek Tahun Depan
Penumpang menunggu rangkaian KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Sabtu (17/12/2022). Pemerintah berencana menaikkan harga tiket Commuter Line (KRL) pada 2023. Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah aturan terkait kenaikan tarif KRL. (Liputan6.com/Magang/Aida Nuralifa)

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan rencana pemerintah untuk membedahkan tarif KRL bagi penumpang kelas ekonomi mampu dan kurang mampu. Di mana, para orang kaya akan dikenakan tarif KRL lebih mahal.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, seharusnya pemerintah berterima kasih terhadap kelompok ekonomi mampu yang telah suka rela meninggalkan mobil kesayangannya untuk beralih menggunakan transportasi umum. Salah satunya KRL.

"Seharusnya Kemenhub (Kementerian Perhubungan) berterimakasih pada masyarakat (kaya) yang mau meninggalkan mobilnya dan kemudian memilih menggunakan KRL," kata Tulus di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Dengan beralihnya, kelompok masyarakat ekonomi mampu ke moda transportasi umum diyakini akan mengurangi kemacetan. Bahkan, mengurangi nilai subsidi BBM yang selama ini dikeluhkan pemerintah.

"Yang artinya mereka telah berkontribusi mengurangi kemacetan, polusi, risiko laka lantas, dan bahkan mengurangi subsidi bbm itu sendiri," ucap Tulus.

Oleh karena itu, Tulus menilai rencana penyesuaian tarif KRL bagi kelompok orang kaya sebagai kebijakan yang aneh. Mengingat, adanya sejumlah manfaat nyata dari penggunaan KRL di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Ini ide yang absurd," keras Tulus mengakhiri.

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya