Yogyakarta jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Ternyata Gara-Gara Ini

Liputan6.com, Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Hal tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Budiharto Setyawan menyebut status DIY menjadi provinsi termiskin di Jawa karena pola konsumsi masyarakat DIY cenderung unik, yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain. Mayoritas masyarakat DIY memiliki budaya yang kuat dalam menabung dibandingkan dengan konsumsi. 

"Hal ini tercermin dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit. Secara rata-rata rasio kredit dibandingkan dengan simpanan rumah tangga di DIY dalam 10 tahun terakhir berkisar 66,78 persen yang berarti masih rendah apabila dibandingkan dengan rasio ideal 80 persen-90 persen," ujarnya kutip dari kanal Regional Liputan6.com Senin (23/1/2023).

Kondisi masyarakat DIY yang unik ini terus menjadi problem secara statistik. Sebab penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk maka akan semakin dekat dengan kemiskinan. 

"Sementara itu, kesenjangan pendapatan yang didekati dengan pengeluaran penduduk lokal dengan penduduk pendatang sangat tinggi. Kesenjangan pengeluaran ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan di DIY menjadi tinggi. Hal tersebut tercermin dari tingkat gini ratio DIY yang mencapai 0,459 (Sep-22) tertinggi se-Indonesia," ujarnya.

Kemiskinan di DIY mencapai 11,49 persen menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Walaupun mayoritas masyarakat di DIY telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, namun secara statistik kemiskinan DIY dianggap masih tinggi atau provinsi termiskin di Jawa.  

"Hal ini disebabkan oleh dua hal yakni, pola konsumsi masyarakat DIY cenderung sederhana, dan  metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan purchasing power parity masyarakat DIY yang sebenarnya," ujarnya, di

Menurutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain, terus menciptakan lapangan kerja baru. Menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar/lokal.

"Mengawal optimalisasi penggunaan dana desa, agar memiliki multiplier yang besar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya soal DIY Provinsi termiskin.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pimpinan daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024. Jokowi menyebut masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrem diatas rata-rata nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyapaikan arahan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

"Ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal, kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ekstrem harus berada pada 0 persen. Ini target yang tidak mudah," kata Jokowi disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (17/1/2023).

Dia menyebut angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat masih sebesar 2 persen pada 2022. Jokowi pun meminta semua kepala daerah mengecek data penduduknya yang masuk indikator kemiskinan ekstrem.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua Pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," jelasnya.

Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah bisa menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Pasalnya, Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

"Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya (otaknya) baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia," tutur Jokowi.

Menurut dia, angka stunting secara nasional terus mengalami penurunan dari angka 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021. Angka stunting diperkirakan turun sebesar 21 persen pada tahun 2022.

Kendati telah turun drastis, Jokowi meminta kepala daerah terus mendorong agar target di bawah 14 persen pada 2024 bisa tercapai. Jokowi menyadari ini bukanlah hal mudah sehingga dibutuhkan kerja keras seperti saat menangani pandemi Covid-19.

"Target kita di tahun 2024 harus berada di bawah 14 persen. Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ujar dia.

Oleh sebab itu, Jokowi mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya. Hal ini telah sukses dilakukan oleh Kabupaten Sumedang.

Berkat pemanfaatan teknologi tersebut, angka stunting di Kabupaten Sumedang turun drastis dari 32 persen pada tiga tahun yang lalu menjadi 7 persen.

Jokowi juga mencontohkan Kabupaten Kampar yang sukses menurunkan angka stunting dengan cara lain, yakni menitipkan anak-anaknya ke perusahaan besar yang ada di daerahnya. Dengan metode tersebut, Kabupaten Kampar berhasil menurunkan angka stunting dari 27 persen ke 8 persen.

"Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini 100 anak titipkan, 200 anak titipkan, 50 anak titipkan. Itu juga berhasil menurunkan dari 27 (persen) ke angka kurang lebih 8 persen. Ini juga penurunan yang sangat drastis," pungkas Jokowi.