65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Pengamat Usul Diurus Satu Badan

Liputan6.com, Jakarta Pengelolaan dana pensiun BUMN tengah menjadi sorotan belakangan ini. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir mencatat ada 65 persen dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan audit menyeluruh di pengelolaan dana pensiun BUMN. Tak berhenti di sana, ada langkah yang perlu dilakukan secara lebih konkret agar pengelolaan bisa lebih terawasi.

Ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Nailul Huda mengusulkan kalau pengelolaan dapen BUMN dilakukan oleh 1 badan. Artinya, ada 1 BUMN yang khusus mengurusi dapen BUMN ini.

Dia menyebut, pengelolaan dapen di perusahaan pelat merah saat ini berbeda-beda. Artinya, ada kemampuan yang juga berbeda dari setiap BUMN, maka, menyatukan pengurusan dapen bisa jadi opsi menarik.

"Alangkah baiknya juga ya dijadikan satu saja pengelolaan dana pensiun karyawan BUMN ini agar bisa lebih likuid. Tapi harus diaudit dulu," katanya kepada Liputan6.com, Minggu (28/1/2023).

Huda memandang, banyaknya perusahaan BUMN membuat sistem pengelolaan dapen menjadi berbeda-beda. Hal ini menjadikan pengelolaan dana tidak akan sama, pasti akan ada yang buruk pengelolaannya, ada pula yang baik.

Dengan demikian tingkat likuiditasnya pun akan berbeda, dimana perusahaan yang mengelolaan dana pensiun dengan baik maka likuiditasnya akan baik pula. Dari sisi kapasitas, masing-masing BUMN pun memiliki kapasitas berbeda.

"Maka dari itu, sudah sewajarnya dilakukan audit untuk masing-masing BUMN mengenai pengelolaan dana pensiun," kata dia.

Huda menyebut, dalam membuat pengelolaan dapen BUMN terintegrasi perlu dilakukan oleh satu perusahaa. Dalam kata lain bisa dibentuk salah satu holding.

Dia menilai, pengurusan dapen BUMN bisa masuk ke Indonesia Financial Group atau IFG. Ini merupakan Holding BUMN Jasa Asuransi dan Penjaminan yang memiliki 9 perusahaan sebagai anggota holding.

"Nanti mungkin bisa digabung ke IFG," katanya.

Huda menilai, bentuknya bisa saja nanti lembaga dapen BUMN masuk di bagian IFG, dan IFG menjadi sentral pengelolaan asuransi. Harapannya, pengawasan pengelolaan dapen BUMN akan lebih terarah.

"Bisa jadi akan seperti itu, IFG diandalkan untuk pengelolaan asuransi dan pensiun nantinya. Holding yang perlu sih ini," pungkas Nailul Huda.

Sebanyak 65 persen dana pensiun atau dapen BUMN terindikasi bermasalah, hingga dilakukan audit oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir pun sempat mengumpulkan 41 direksi dana pensiun BUMN soal temuannya ini.

Menurut catatan Liputan6.com, Erick memang mengungkap soal kesalahan tata kelola di dapen BUMN ini di berbagai kesempatan. Hingga ujungnya mengumpulkan 41 direksi dapen BUMN tadi, termasuk upaya audit yang akan jadi fokus tahun ini.

Nyatanya, sentilan Erick Thohir itu direspons positif oleh sejumlah pengelola dapen BUMN. Beberapa diantara langsung melakukan pengetatan aturan soal pengelolaan dana pensiun BUMN.

"Sekarang sih, gini ya mereka juga setelah itu (peringatan Erick Thohir) langsung melakukan perbaikan sih. Mulai makin ketat," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di Sarinah, ditulis Jumat (27/1/2023).

Arya menjelaskan, tak hanya lembaga dapen BUMN yang melakukan pengetatan. Tapi juga BUMN sebagai induk perusahaannya.

"BUMN-BUMN-nya juga mulai makin ketat. Kayak telekomunikasi, kayak di perbankan, kaya dimana, itu mulai diperketat mereka setelah kemarin kita sudah mulai kasih sinyal," sambung Arya.

Pasca sinyal yang diberikan Erick Thohir, dan arahannya kepada 41 direksi dapen BUMN, mulai terlihat adanya perubahan hingga saat ini. Langkah ini jadi satu bagian dalam proses perbaikan tata kelola keseluruhan dapen BUMN.

"Jadi saat ini kita betul-betul (melakukan) perbaikan bener ini. Ada beberapa BUMN melakukan perbaikan. Ada perubahan lah dibanding sebelumnya," ungkapnya.