Badan Pangan Nasional Ingin Beras Bulog Dijual di Toko Ritel

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau NFA Arief Prasetyo Adi menginginkan beras medium atau beras Bulog dijual di toko ritel. Menurutnya langkah itu bisa jadi instrumen menekan harga beras.

Diketahui, persoalan yang dihadapi saat ini adalah tingginya harga beras di pasaran. Beras Bulog sendiri diketahui dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kilogram. Mengutip Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium masih berada di Rp 11.000 per kilogram.

Menurut Arief, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan SPHP sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

"Perluasan dan peningkatan penyaluran SPHP melalui pasar ritel ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar kita mewaspadai kenaikan harga beras dengan melakukan langkah-langkah stabilisasi secara masif," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/1/2023).

Arief berharap, hilirisasi beras SPHP ke pasar ritel ini dapat mendorong keterjangkauan beras medium Bulog di masyarakat. Melalui langkah ini beras medium yang digelontorkan dalam program SPHP Bulog tidak hanya bisa didapatkan di Kanwil Bulog atau pasar-pasar tradisional. Tetapi juga di warung sekitar pemukiman warga, toko-toko Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, dan ritel modern baik secara daring maupun luring.

"Kami perluas distribusinya dengan menyasar dan memperbanyak toko-toko ritel yang ada di sekitar masyarakat. Hal ini untuk memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas masyarakat terhadap produk beras Bulog yang kita jual dengan harga terjangkau," paparnya.

Menurut Arief, upaya mendorong beras Bulog kepenjualan retail tersebut telah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPHP. Dalam juklak tersebut menyebutkan Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern serta tempat-tempat yang mudah dijangkau lainnya.

“Poinnya, yang terpenting membuka keterjangkauan dan harga penjualan sampai ke tingkat konsumen harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai jaminan atas mutu, beras yang dijual harus mencantumkan informasi harga, kelas mutu, dan berat bersih,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arief menyebut berdasarkan data yang dihimpun telah banyak daerah melakukan perluasan pendistribusian melalui toko dan gerai ritel setempat. Seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Yogyakarta, dan Jambi.

Arief mengatakan, pelaksanaan SPHP ini akan terus dilakukan setiap hari dengan lebih masif di seluruh Indonesia. Sampai dengan 28 Januari ini Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP sebanyak 161 ribu ton, jumlah tersebut meningkat 143 persen dibandingkan dengan penyaluran beras untuk stabilisasi stok dan harga di bulan Januari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 66 ribu ton.

"Bulog di seluruh daerah kami minta melakukan operasi pasar beras SPHP ini setiap hari sampai dengan panen raya di Februati-Maret ini. Sebagai komoditas pokok penting yang dikonsumsi mayoritas warga, stabilitas stok dan harga beras adalah prioritas," ujarnya.

Bulog sendiri mendapatkan penugasan dari NFA untuk melakukan penyerapan di tahun 2023 sebanyak 2,4 juta ton. Sedangkan peruntukan untuk stabilisasi sebanyak 1,2 juta ton. Sehingga ditargetkan di akhir tahun stok Bulog sekitar 1 juta ton.

Pentingnya SPHP untuk menjaga stabilisasi harga beras, tambahnya, juga bertujuan untuk pengendalian inflasi. Berdasarkan data Tingkat Inflasi Indonesia Bulan Desember 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang dapat mempengaruhi angka inflasi. Pada periode tersebut beras memiliki andil 0,07 persen terhadap inflasi nasional. Adapun tingkat inflasi Indonesia pada Desember 2022 berada di 5,51 persen secara year on year.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pada kesempatan berbeda memastikan, fungsi stabilisasi harga pangan khususnya beras melalui SPHP atau dikenal operasi pasar terus berjalan. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog saat ini 683 ribu ton, jumlah tersebut setelah ditambahkan beras pengadaan dari luar yang tujuannya untuk memperkuat cadangan beras nasional sampai datangnya musim panen raya.

“Jumlah ini cukup untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan panen raya,” kata Budi Waseso.

Ia menambahkan, Bulog juga terus dan aktif maksimalkan penyerapan pada saat panen raya mendatang agar stok CBP pada tahun ini bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri sendiri.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso membongkar cara licik oknum untuk mempermainkan harga beras. Padahal sudah ada patokan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Budi Waseso menyampaikan, harga jual cadangan beras pemerintah (CBP) adalah sebesar Rp 8.300 per kilogram untuk harga dari gudang. Di hilir atau tingkat konsumen, harganya dipatok harga eceran tertinggi (HET) Rp 9.450 per kilogram.

Menurut Buwas, sapaan akrabnya, ternyata harga beras Bulog di hilir masih ditemukan lebih tinggi dari HET. Sebabnya, ada permainan di sisi distribusi dari gudang ke eceran.

"Kalau tadi saya bilang harganya jadi mahal, gini kesalahannya bukan di Bulog. Bulog kan melepasnya Rp 8.300, okelah karena itu di wilayah Jakarta," ujar dia di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Buwas turut mencoba menghitung keuntungan yang bisa didapat dalam proses penjualan dari gudang hingga ke konsumen. Dengan formulasi yang sudah ditetapkan, seharusnya sudah ada keuntungan di setiap lini.

"Berapa sih biaya angkut sampai ke tempat penyebarannya? Ya paling tidak, boros-borosnya Rp 200 per kilo. Berarti kan modalnya Rp 8.500, ini hitung-hitungan bodohnya saya. Sekarang kalau dijual Rp 8.800 katakanlah, sudah dapat untung Rp 300 rupiah, kan para pengecernya dapat untung lagi. Kalau kita jual Rp 8.800 (per kilogram), mungkin pengecer jual ke konsumen Rp 9.000 (per kilogram)," paparnya.

"Harapannya paling tinggi sesuai dengan HET dong yang Rp 9.450. Nah, sekarang belinya udah Rp 9.400, Rp 9.500, gimana ceritanya dia mau jual HET? Darimana untungnya? Ya nggak mungkin, yang pasti dia jual di atas HET," sambung Buwas.