Jadi Megaproyek, Kritik Terhadap IKN Nusantara Dinilai Wajar

Liputan6.com, Jakarta Pakar Komunikasi Publik Sony Subrata, menjelaskan mengenai adanya beberapa pemberitaan tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN di tahun 2023 ini.

Dia menilai, tidak ada satu pemerintahan di negara manapun yang tidak akan mendapat kritikan saat negara tersebut membuat program pemindahan ibu kota.

"Tidak ada program pemindahan Ibu Kota Negara di manapun di dunia ini yang tidak mengalami kritik. Pasti akan ada kritik terkait program tersebut. Itu lumrah terjadi. Dimana ada program atau kebijakan besar yang dibuat, pasti akan ada kritik," ungkap Sony Subrata pada hari Sabtu (11/02/2023) di Jakarta.

Sony Subrata menyebut, pemindahan IKN ke Kalimantan seringkali digiring ke isu-isu politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Opini-opini negatif bermunculan, baik di media sosial maupun di media online atau media cetak nasional.

"Di Indonesia, menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, wajar jika tahun ini IKN menjadi salah satu isu yang hangat diangkat, terutama dari sisi negatifnya. Opini-opini atau narasi-narasi negatif pasti akan banyak bermunculan," lanjut Sony.

Lebih lanjut Sony Subrata menyebut bahwa, isu IKN ini akan menjadi sebuah isu politik dimana narasi yang muncul akan menarik perhatian namun tidak berdasarkan fakta.

"Sebagai isu politik, biasanya narasinya menarik perhatian, tapi tidak berdasarkan fakta. Di negara demokrasi seperti Indonesia, diskursus mengenai IKN memang penting untuk diselenggarakan sebagai upaya checks and balances antara pengambil kebijakan dan masyarakat." tambah Sony Subrata.

Walaupun muncul berbagai isu terkait IKN, tidak menyurutkan minat sejumlah investor dari perusahaan di luar dan dalam negeri.

Sejumlah investor dari perusahaan-perusahaan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Swiss, negara-negara Skandinavia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Jepang, Malaysia, Korea Selatan dan Tiongkok, tertarik untuk berinvestasi di IKN.

Sejumlah perusahaan konsultan global seperti PwC, KPMG, BCG, Kearney, EY, McKinsey, Deloitte, dan lainnya juga sudah menyatakan niatnya untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia melalui Otorita Ibu Kota Nusantara.

Sony Subrata juga menilai figur Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe selaku Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) adalah figur yang tepat untuk mencapai keberhasilan pembangunan IKN. Sony menyebut, keduanya bekerja sama erat dan saling melengkapi.

"Jelas terlihat, kepemimpinan dua tokoh sentral di Otorita IKN, yaitu Pak Bambang Susantono bersama Pak Dhony Rahajoe bersinergi dan saling menguatkan. Ini adalah kunci keberhasilan pembangunan IKN. Mereka berdua sama-sama figur pekerja keras dan sama-sama idealis dalam membangun Ibu Kota baru ini. Mereka juga membangun struktur organisasi dan sistem kerja yang inovatif sambil terus menjaga transparansi dan kepatuhan. Saya yakin IKN akan sukses ditangan dingin tandem dua figur pemimpin ini," tutup dia.

Gaji Kepala Otorita IKN mencapai Rp172,7 juta per bulan, beserta tunjangannya. Hal ini tertuang dalam Perpres No 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Januari 2023.

Dalam Perpres tersebut, penghasilan Kepala Otorita IKN mencapai Rp172 juta per bulan. Hak keuangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu meliputi gaji pokok, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras), tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Mereka juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional.

"Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi Pasal 8 Perpres 13 Tahun 2023 dikutip Rabu (1/2/2023).

Rincian hak keuangan Kepala Otorita IKN terdiri atas gaji pokok sebesar Rp5.040.000, tunjangan melekat sebesar Rp648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, dan tunjangan kinerja sebesar Rp153.422.000. Sehingga, totalnya mencapai Rp172.718.840 per bulan.

Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp178.000.000. Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sedangkan, Wakil Kepala Otorita IKN menerima hak keuangan sebesar Rp155 juta per bulan. Rinciannya, hak keuangan Wakil Kepala Otorita IKN terdiri atas gaji pokok sebesar Rp4.899.300, tunjangan melekat sebesar Rp634.770, tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja Rp138.079.800.00. Sehingga, totalnya sebesar Rp155.180.670.

Wakil Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp145.000.000. Dana itu diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita IKN saat ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

Dana Operasional Wakil Kepala Otorita IKN juga menerima dana operasional sebesar Rp 145.000.000. Dana itu diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sebagai informasi, Kepala Otorita IKN saat ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memastikan kurang lebih 11 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) akan boyongan ke ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Para ASN yang ini akan pindah dari Jakarta pada 2024. 

“Jadi kemarin ada beberapa exercise, yang terakhir disesuaikan dengan tempat dan lokasi ini kurang lebih ada 11 ribu yang akan ditargetkan,” kata Azwar Anas saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Namun memang, jumlah 11 ribu ASN ini masih belum mendapat restu dari Presiden Joko Widodo atau jokowi. Jumlah ini masih akan dibicarakan dalam Rapat Kabinet yang akan berlangsung pada Senin siang ini.

“Siang nanti akan dibahas di Istana,” ucapnya.

Anas mengatakan hanya ASN prioritas yang terlebih dahulu pindah ke IKN. Semisal ASN dari Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri.

“Tidak semua kementerian akan pindah tapi terkait dengan deputi-deputi atau mereka yang memiliki tugas inti,” kata Anas.

Sistem pemerintah ke depan akan mengedepankan digitalisasi. Sehingga ASN yang bekerja bisa lebih nyaman dengan suasana asri di IKN Nusantara.

“Nanti sistemnya akan lebih digital dan tempatnya akan lebih nyaman, hijau dan akan lebih green,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com