Jadi Tuang Rumah ATF 2023, Yogyakarta Kebanjiran Rp 5 Triliun

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menjadi tuan rumah Asean Tourism Forum (ATF) 2023. Hal ini ternyata memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan.

oleh Liputan6.com diperbarui 13 Feb 2023, 17:45 WIB
Diterbitkan 13 Feb 2023, 17:45 WIB
Sandiaga Uno saat SEABEF di Yogyakarta, Jumat (3/2/2023)
Sandiaga Uno saat SEABEF di Yogyakarta, Jumat (3/2/2023). (Dok: Biro Humas Kemenpareraf)

Liputan6.com, Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menjadi tuan rumah Asean Tourism Forum (ATF) 2023. Hal ini ternyata memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakanATF 2023 memberikan dampak ekonomi DIY sekitar diatas Rp 5 triliun.

Dia membeberkan untuk data sementara dari hasil penyelenggaraan event tersebut pada B2C mencapai lebih dari Rp 8 miliar sedangkan untuk B2B sebesar Rp 35 juta.

"ATF ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Ini kita ucapkan betul-betul apresiasi kepada semua pihak yang telah menyukseskan," ujar Sandiaga dalam acara The Weekly Brief With Sandi Uno, Jakarta, Senin (13/2).

Perlu diketahui, ASEAN Tourism Forum 2022 diselenggarakan di Sihanoukville, Kamboja. Tahun ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023. Ini merupakan kelima kalinya Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum.

Melansir dari kemenparekraf, gelaran ATF sudah pernah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia, yakni Bandung, Jawa Barat pada 1991, Surabaya, Jawa Timur tahun 1996, Yogyakarta, D.I Yogyakarta 2002, dan Manado, Sulawesi Utara di tahun 2012.

Digelarnya ATF 2023 di Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi momen bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, serta mendorong dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sehingga, dapat menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi dan sosial. Baik dalam lingkup nasional, maupun lingkup regional ASEAN secara menyeluruh.

Menko Luhut Targetkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Tuntas 2024

Menko Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan/Istimewa.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia akan tuntas pada 2024. 

“Jadi kita bahas beberapa hal seperti jangan sampai ada proyek yang mangkrak misalnya 5 DPSP. Kita pastikan semua tuntas 2024,” kata Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja 2023-2024 di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/2/2023).

Untuk saat ini, Menko Luhut mengungkapkan bahwa pembangunan 5 DPSP tersebut terpantau sesuai target atau progress on track. Adapun 5 DPSP tersebut yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo.

“Jadi sekarang ini bagaimana program di tahun 2024 kita tuntaskan semua, juga terkait yang harus bisa kita selesaikan misal food estate, sampah, pariwisata, dan lain-lain, supaya betul-betul semua selesai. Ini kita betul-betul integrasikan semuanya,” ungkapnya.

 

Bakal Kembali Dibahas

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Rakor Program Kerja 2023-2024 di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (Kemenko Marves)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Rakor Program Kerja 2023-2024 di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (Kemenko Marves)

Lebih lanjut, Menko Luhut mengungkapkan akan kembali membahas program tersebut di pertemuan berikutnya pada bulan Mei mendatang.

“Nanti bulan Mei setelah puasa akan evaluasi lagi. Jadi dari sekarang sampai bulan Mei akan dilakukan rapat integrasi agar semua ini dapat berjalan,” pungkas Menko Luhut.

Selain Menko Luhut, hadir juga di lokasi yakni Menteri Parekraf, Menteri PPN/ Bappenas, Menteri Investasi/ BKPM, Menteri KP, Menteri LHK, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan pejabat terkait lainnya.

 

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya