Dibayangi Default, AS Didesak Bayar Atau Tambah Plafon Utang yang Capai Ambang Batas

Liputan6.com, Jakarta Congressional Budget Office (CBO) mendorong Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk segera membayar semua utang yang telah mencapai ambang batas antara bulan Juli dan September 2023, kecuali batas pinjaman saat ini dinaikkan atau ditangguhkan.

Seperti diketahui, AS telah mencapai ambang batas utangnya sebesar USD 31,4 triliun atau setara Rp. 476,5 kuadriliun (asumsi kurs Rp. 15.200 per dolar AS).

Mengutip US News, Kamis (16/2/2023) dalam sebuah laporan yang dikeluarkan bersamaan dengan  perkiraan anggaran tahunannya, CBO mengingatkan bahwa gagal bayar atau default utang federal dapat terjadi sebelum Juli 2023 jika pendapatan mengalir ke Departemen Keuangan pada bulan April. 

"Jika batas utang tidak dinaikkan atau ditangguhkan sebelum waktu untuk pengambilan langkah-langkah besar, pemerintah tidak akan mampu membayar kewajibannya secara penuh," kata laporan CBO.

"Akibatnya, pemerintah harus menunda melakukan pembayaran untuk beberapa kegiatan, gagal bayar atas kewajiban utangnya, atau keduanya," tulis laporan itu. 

Secara terpisah, CBO juga mengungkapkan bahwa defisit anggaran tahunan AS akan mencapai rata-rata USD 2 triliun antara 2024 dan 2033, mendekati rekor era pandemi pada akhir dekade ini - perkiraan yang kemungkinan akan memicu tuntutan Partai Republik untuk pemotongan belanja negara.

Lembaga itu juga memperkirakan tingkat pengangguran AS bakal menembus 4,7 persen tahun ini, angka tersebut jauh di atas hitungan 3,4 persen saat ini.

Direktur CBO Phillip Swagel mengaitkan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi yang khususnya memukul industri perumahan, ditambah dengan investasi bisnis yang melambat. 

"Dalam jangka panjang, proyeksi kami menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal harus dilakukan untuk mengatasi kenaikan biaya bunga dan mengurangi konsekuensi merugikan lainnya dari utang yang tinggi dan meningkat," ujar Swagel dalam sebuah pernyataan.

Amerika Serikat telah mencapai ambang batas utangnya sebesar USD 31,4 triliun atau setara Rp. 474,7 kuadriliun (asumsi kurs Rp. 15.700 per dolar AS) pada Kamis, 19 Januari 2023.

Melansir CNN Business, Jumat (20/1/2023) surat dari Menteri Keuangan AS Janet Yellen kepada Ketua DPR Kevin McCarthy menyampaikan bahwa utang negara itu berada pada batas undang-undang sebesar USD 31,4 triliun. 

Yellen mengungkapkan, pihaknya akan mengeluarkan sejumlah upaya untuk mencegah gagal bayar utang. Dia mengatakan langkah-langkah itu akan berlangsung hingga 5 Juni 2023.

Menkeu AS itu pun mengakui ada tantangan untuk memperkirakan berapa banyak utang yang harus dibayar pemerintah federal dalam mengawali pembayaran, dan berapa banyak pendapatan yang dibutuhkan dalam beberapa bulan ke depan.

"Saya dengan hormat mendesak Kongres untuk segera bertindak melindungi kepercayaan dan kehormatan penuh Amerika Serikat," tulisnya salam surat itu.

Adapun Direktur National Economic Council Brian Deese yang berulang kali meminta Kongres AS untuk menaikkan batas utang, memperingatkan risiko keruntuhan ekonomi yang dapat terjadi jika langkah itu tidak dilakukan.

"Ini tentang stabilitas ekonomi versus keruntuhan ekonomi," ujar Deese kepada Kaitlan Collins dalam segmen CNN This Morning.

Batas utang AS, yang merupakan jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh pemerintah federal untuk membiayai kewajiban yang telah disetujui oleh anggota parlemen dan presiden, terakhir kali dinaikkan pada Desember 2021.

Batas utang ini ditentukan lebih dari seabad lalu, dan menjadi cara Kongres AS untuk membatasi pertumbuhan pinjaman.

Yellen mengatakan, Departemen Keuangan AS akan mulai mengambil dua langkah untuk memungkinkannya melanjutkan pembiayaan sementara operasi pemerintah federal.

Sebagai bagian dari periode penangguhan penerbitan utang, Departemen Keuangan akan mulai menjual investasi yang ada dan menangguhkan investasi tambahan pada Dana Pensiun PNS dan Dana Masyarakat Disabilitas, serta Dana Tunjangan Kesehatan Pensiunan Layanan Pos.

Langkah lainnya, adalah menangguhkan investasi tambahan pada dana sekuritas pemerintah dari Rencana Tabungan Hemat Sistem Pensiun Pegawai Federal.

Tindakan ini akan mengurangi jumlah utang dan untuk sementara memungkinkannya untuk terus membayar tagihan pemerintah tepat waktu dan penuh.

Menkeu AS memastikan, tidak ada pensiunan atau karyawan pemerintah federal AS yang akan terpengaruh dari penangguhan tersebut, dan dana akan dicairkan setelah kebuntuan berakhir.