Jokowi: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara Selesai 15-20 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memungkiri, proses pindah ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara butuh waktu tidak sebentar. RI1 lantas menargetkan, proses pemindahan pusat pemerintahan ke ibu kota baru bisa rampung sepenuhnya maksimal 20 tahun.

"Memang ini bukan hanya pekerjaan setahun dua tahun. Insya Allah selesai 15-20 tahun. Tapi kita harus berani memulainya," ujar Jokowi dalam acara Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang disiarkan virtual, Rabu (22/2/2023).

Jokowi lantas menceritakan kembali alasannya untuk memindahkan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Utamanya terkait pemerataan ekonomi, sehingga roda perekonomian tidak hanya berputar di Pulau Jawa saja.

"Negara kita memiliki 17 ribu pulau. Tapi satu pulau namanya Pulau Jawa, itu memiliki PDB ekonomi 58 persen. Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen?" ungkapnya.

Dan, 56 persen penduduk indonesia itu ada di Jawa, betapa sangat padatnya pulau jawa. Sehingga memerlukan namanya pemerataan pembangunan. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," tegas Jokowi.

Menurut dia, perpindahan ibu kota baru ini bukan ide baru. Itu telah dicetuskan oleh Presiden RI Pertama Soekarno pada periode 1960an.

"Ini sudah sejak Bung Karno. Tahun 60an Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Itu semua kita lihat lagi di titik mana yang paling baik perpindahan ibu kota itu," sebutnya.

Paling penting, Jokowi menekankan, proses pindah ibu kota ini juga bukan hanya sekadar memindahkan gedung kementerian saja.

"Bukan fisiknya yang ingin dipindah. Kita ingin memindahkan budaya kerja baru, ingin memindahkan pola pikir yang baru di ibu kota. Karena itu sistemnya sejak awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita siapkan. Sehingga kita harapkan ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, meskipun ibu kota negara akan pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan, namun pemerintah pusat tidak akan begitu saja meninggalkan Jakarta yang punya potensi tenggelam akibat permukaan tanah yang semakin terkikis.

Oleh karenanya, Menteri Basuki meminta warga DKI Jakarta secara perlahan mulai menyetop pemakaian air tanah. Sebagai gantinya, Kementerian PUPR kini menyiapkan infrastruktur sumber air bersih untuk dipakai masyarakat.

"Kalau itu semua telah bisa diselesaikan dan bisa menyuplai rakyat Jakarta, maka kita pada 2030 pasti bisa menyampaikan pada rakyat, stop memakai air tanah. Hanya dengan itu, penurunan tanah Jakarta bisa dihentikan seperti di Bangkok dan Tokyo," ujarnya di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Menurut dia, itu jadi bukti bahwa pemerintah pusat tidak begitu saja meninggalkan Jakarta, meskipun ibu kota nanti bakal berpindah ke IKN Nusantara.

"Ini membuktikan, walaupun IKN akan pindah ke Kalimantan, Jakarta tidak ditinggalkan begitu saja. Tetap diperhatikan, dari segi air, transportasi. Pasti nanti ada lagi MRT ke mana-mana. Ini membuktikan jakarta masih jadi perhatian pemerintah dibangun," tuturnya.

Sebagai tahap awal, Menteri Basuki mengapresiasi proses penandatanganan perjanjian fasilitas sindikasi kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan lembaga perbankan dan institusi keuangan.

Itu merupakan proyek pinjaman sindikasi perbankan senilai Rp 8,874 triliun untuk penyediaan air bersih yang berasal dari tiga proyek, yakni SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Juanda, dan SPAM Regional Karian Serpong.

Menteri Basuki lantas berharap, warga DKI dapat segera berpindah dari pemakaian air tanah menuju air bersih. Sehingga permukaan tanah Jakarta tidak terus merosot hingga di bawah permukaan air laut.

"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta yg telah sinking, turun 12-18 cm per tahun karena over extraction dari ground water. Pemerintah Pusat enggak bisa apa-apa, enggak bisa melarang. Kecuali, kalau sudah bisa mensuplai air bersih completely pada rakyat Jakarta," tandasnya. 

Pembangunan wilayah Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara digadang menjadi motor penggerak ekonomi disemua sektor termasuk UMKM. Peningkatan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang bakal dikejar di wilayah Nusantara ini.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menegaskan, pemerataan ekonomi menjadi satu alasan pasti ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Bahkan, sejak pembangunan tahap awal, sudah ada beberapa dampak positif yang dirasakan oleh pedagang sekitaran IKN Nusantara.

"Memang ini yang kami inginkan, bukti nyata bahwa pembangunan Nusantara membawa dampak positif secara ekonomi dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” kata Bambang dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).

Bambang memastikan pembangunan Nusantara akan terus berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sehingga dampak ekonomi kian terasa dan besar. Tidak hanya untuk masyarakat sekitar Nusantara, tapi juga Kalimantan dan Indonesia.

“Selaras dengan tujuan Nusantara yakni untuk pemerataan ekonomi dan menjadikan Indonesia masuk ke dalam high income countries,” jelas Bambang.

Peningkatan pendapatan nyatanya dirasakan oleh pedagang bakso Solo 'Lek No' di jalan raya Sepaku, arah dari Balikpapan menuju Nusantara. Menurut Kasno, sejak pembangunan Nusantara dimulai usahanya mengalami kenaikan omzet.

“Sebelum ada pembangunan IKN, dalam satu hari saya menjual 100 hingga 150 mangkok, sekarang dalam satu hari saya bisa menjual 300 mangkok, bahkan lebih,” kata Kasno, pria asal Solo.