Rumah BUMN di Tarutung Sumut Meluncur, Erick Thohir Ingin UMKM Go Global

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Rumah BUMN Tarutung, sebagai wujud komitmen mendorong UMKM terus maju berkembang hingga bisa Go Global.

Hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 200 Rumah BUMN yang tersebar di Indonesia dan 640.000 UMKM yang sudah terdaftar di website Rumah BUMN.

Mewakili Erick Thohir, Staf Khusus III Menteri BUMN , Arya Sinulingga mengatakan Kementerian BUMN melalui Bank BRI menghadirkan Rumah BUMN ini sebagai wadah pengembangan UMKM.

“Rumah BUMN Tarutung merupakan Rumah BUMN ke-16 yang sudah hadir di Provinsi Sumatera Utara. Hadirnya Rumah BUMN ini adalah komitmen BUMN memberikan fasilitas ke para pelaku UMKM agar naik kelas sampai Go Global," kata Arya, Minggu (26/2/2023).

Adapun Bunga, salah satu pelaku UMKM senang dengan hadirnya Rumah BUMN Tarutung ini, harapannya usaha kopinya bisa semakin berkembang.

“Saya senang sekali, 6 bulan yang lalu waktu Pak Erick Thohir kunjungan ke Tarutung, kami minta dibantu mesin kopi, dan ini bukti nyata mesin kopinya hadir di Rumah BUMN Tarutung” ungkap Bunga.

“Bapak Ibu dan anak-anak muda yang disini udah disediakan mesin roasting kopi, yang punya usaha coffesshop boleh roasting disini. Nantinya kita juga akan siapkan alat packaging untuk bantu packaging produk produk UMKM biar lebih menarik” tambah Arya.

Lebih lanjut, Arya menjelaskan, di Rumah BUMN Tarutung terdapat ruang workshop untuk pelatihan UMKM dan berbagai inovasi juga ide mereka, ruang pameran dan juga basecamp millenial BUMN.

Ditambah lagi urusan permodalan dan pemasaran produk barang maupun jasa yang dihasilkan UMKM juga bisa difasilitasi melalui Rumah BUMN Tarutung nantinya.

Peresmian ini diikuti dengan kegiatan apresiasi dan tanya jawab para pelaku UMKM bersama Staf Khusus Menteri BUMN-Arya Sinulingga, Anggota Komisi VI DPR RI-Martin Manurung, Ketua DEKRA NASDA-Satikah Simamora, Wakil Ketua II DPRD Tapanuli Utara-Reguel Simanjuntak.

Turut hadir pula dalam acara tersebut Corporate Communication Head BRI Roma JP Simanjuntak, Regional Micro Banking Head BRI Medan Anditya Mahendra, dan Kepala Cabang BRI Tarutung – Hendro.

Setelah terungkap terdapat 65 persen dana pensiun (Dapen) BUMN bermasalah, Kementerian BUMN akhirnya memperketat pengawasan. Menteri BUMN Erick Thohir akan melibatkan komisaris BUMN untuk menawasi pengelolaan dana pensiun BUMN.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menjelaskan, baru kali ini BUMN mengusulkan setiap pengajuan dan keputusan dapen BUMN untuk investasi harus melibatkan Komisaris BUMN terkait.

"Soal tata kelola dan nanti ketika pengawasan akan dilaporkan ke Komisaris dari BUMN yang bersangkutan. Saya kan selama 2021, mau dua tahun baru kali ini ada komisaris dilibatkan pengawasan dana penisun," kata Arya kepada awak media di kantor Kementerian BUMN, di Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Arya mengungkapkan sebetulnya kebijakan Komisaris dalam melakukan pengawasan dana pensiun telah dilakukan di PT Telkom Indonesia Tbk. dalam 1,5 tahun ini. Berkat itu, Telkom selalu memaparkan investasi dana pensiunnya.

"Ini yang sudah terjadi di Telkom, itu sudah memberikan laporan dari kondisi keuangan dana pensiun," ujarnya.

Sebelumnya, Arya mengatakan, Kementerian BUMN akan memperketat sisi tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG), kemudian keterlibatan dari BUMN bersangkutan dalam mengelola investasi dana pensiun karyawan BUMN.

Sehingga, pasca hasil penyidikan Kejaksaan keluar, Arya ingin direktur keuangan dan human capital di perusahaan BUMN turut terlibat dalam pengelolaan dana pensiun para karyawan pelat merah.

"Kemudian di level berikutnya komisaris BUMN ikut mengawasi yang dulu belum terjadi ini semua demi GCG," pungkasnya.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, membongkar penyebab tata kelola dana pensiun alias dapen BUMN yang tidak sehat. Sebab, pengelolaannya diurusi oleh para pensiunan BUMN yang tidak mengerti bagaimana cara melakukan investasi untuk dana tersebut.

"Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen-dapen ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu, pensiun enggak punya kerjaan di dapen," kata Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (2/3/2023).

Arya melaporkan, menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 65 persen dana pensiun BUMN memang bermasalah. Hanya 35 persen saja yang dalam kondisi sehat.

Sehingga ke depan, Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya ingin membenahi tata kelola perusahaan, alias good corporate governance (GCG) soal investasi dana pensiun BUMN.

"Misalnya dapen perusahaan BUMN A selama ini dia enggak ikut memutuskan investasinya ke mana. Jadi yang menentukan hanya dapennya," sebut Arya.

"Ini kita mau melibatkan direktur keuangan dan direktur human capital yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan, apakah oke/enggak oke terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok," tuturnya.

Pasalnya, selama ini pengurusan uang pensiun para karyawan BUMN masih dikelola oleh para pensiunan itu sendiri.

"Memang lagi dibuat aturannya. Tapi kalau ini jadi, cukup bagus, karena selama ini pengelola dapennya (para pensiunan) yang menentukan," pungkas Arya Sinulingga.