Menko Luhut: Impor KRL Bekas Jepang Bakal Diawasi BPKP

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan mengirim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan kualitas KRL yang bakal diimpor. Menyusul, adanya rencana impor KRL bekas dari Jepang oleh Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Menko Luhut mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mengenai kualitas dari rangkaian yang akan diimpor.

Kedua, mengenai tata kelola transaksi pembelian KRL bekas Jepang. Ketiga, memastikan kalau harga pembeliannya sesuai. Langkah ini jadi syarat yang disampaikan Luhut jika memang pemenuhan gerbong KCI didapat dari impor.

"Tapi kalau nanti kalau ini maslaah waktu ndak bisa (menunggi produk lokal), kita mau kirim apa BPKP untuk melakukan audit dulu barang itu," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Jumat (3/3/2023).

"Jadi barang itu dibeli tidak melalui tangan ketiga dan kemudian nanti harganya supaya harga yang benar, jangan sampai ada penyimoangan-penyimpangan harga," tegasnya.

Segera Diimpor

Lebih lanjut, Menko Luhut menegaskan kalau prosesnya tetap bakal dikejar dalam waktu dekat. Mengingat kebutuhan dari KCI untuk meremajakan KRL yang dioperasikannya.

"Ya memang harus kita lakukan dalam waktu dekat, karena itu penting, 10 gerbong itu ya," kata dia.

Pada kesempata ini, Menko Luhut mengatakan kalau pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pekan depan, Senin 6 Maret 2023.

Kendati begitu, Menko Luhut belum merinci siapa saja yang bakal hadir dalam rapat pembahasan itu pekan depan.

"(Soal impor) KRL itu lagi kita mau rapatkan Senin (6 Maret 2023)," kata dia.

Restu Kemenhub

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pengadaan rangkaian kereta (trainset) atau KRL bekas menjadi solusi bijak di tengah jumlah penumpang KRL Jabodetabek saat ini.

Namun, Adita juga menegaskan Kemenhub tetap mendukung pengadaan KRL baru yang dipesan PT KCI kepada PT INKA Persero.

"Masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2-3 tahun, sejak sekarang. Sehingga, sarana KRL bukan baru menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," ujar Adita, Rabu (1/3/2023).

Adita juga menekankan, salah satu rekomendasi Kemenhub untuk pengadaan sarana KRL bekas adalah, PT KCI harus memastikan kelayakan komponen-komponen sarana yang berhubungan langsung dengan keselamatan.

Jika sudah diputuskan akan dilakukan pengadaan sarana bukan baru, Adita yang mewakili Kementerian Perhubungan, berharap PT KCI dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat diperbaiki atau diganti dengan komponen baru.

Dia juga mengingatkan agar pengujian pertama dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh DJKA Kementerian Perhubungan.

Nantinya, sarana bukan baru yang didatangkan dari Jepang nantinya dapat direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk tetap mendukung industri lokal.

Sebagaimana diketahui, sejumlah rangkaian KRL akan memasuki masa pensiun. Di satu sisi, kebutuhan rangkaian KRL Jabodetabek semakin tinggi diikuti jumlah penumpang.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh PT KCI, realisasi penumpang tertinggi sebelum pandemi sudah menyentuh angka 336,3 juta orang penumpang pada 2019.

Jumlah penumpang diproyeksikan akan terus meningkat hingga 523,6 juta orang pada 2040. Guna mengakomodasi pertumbuhan tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas angkut dari 436 juta orang penumpang pada 2023, menjadi 517 juta orang pada 2026.

"Semoga upaya ini tetap membuat KCI dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Adita.

Restu Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir menilai, PT KAI Commuter Indonesia (KCI) butuh dukungan perizinan untuk bisa mengimpor 10 KRL bekas Jepang, guna menggantikan 10 trainset KRL Jabodetabek yang habis usia pemakaian pada 2023 ini.

Oleh karenanya, ia meminta Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Perindustrian (Menperin) legowo memberikan izin terhadapnya. Sehingga, tidak menghambat operasional KRL Jabodetabek yang kini jadi andalan masyarakat di sekitar Jakarta.

"Menurut saya kembali, saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk kita saling mendukung. Tetapi kita saling menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, yang hari ini masyarakat sangat membutuhkan," pinta Erick Thohir selepas acara Economic Outlook 2023 di St Regis Hotel, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Erick menekankan, dalam impor KRL ini, sinergitas antar instansi penting agar angka-angka pengeluaran masyarakat tidak semakin membengkak. Pasalnya, dunia kini tengah menghadapi tantangan energi yang mahal.

"Kita sedang menghadapi pangan yang mahal. Kehidupan sehari-harinya kalau bisa jangan mahal, harus cari solusi," ujar dia.

"Tapi saya yakin, nanti saya cek, saya rasa dari Kemenperin, Menhub, pasti akan mendukung. Ini masalahnya belum ada komunikasi aja. Tapi Insya Allah, saya yakin saling mendukung," ujarnya.