Pilih Mana? Depo Pertamina Plumpang atau Rumah Warga yang Harus Pindah sebelum Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi energi Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, mendesak adanya relokasi rumah warga ataupun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Pasalnya, pemukiman warga yang bersebelahan dengan Depo Plumpang sudah terlalu padat. Sehingga berpotensi besar terkena dampak kecelakaan kerja.

"Jarak depo terlalu dekat dengan pemukiman. Perlu buffer zone supaya aman dan tidak terjadi lagi kebakaran Depo Plumpung," ujar Berly kepada Liputan6.com, Minggu (5/3/2023).

Menurut dia, perlu dikaji segera di tim multidisipin dari bidang teknik, keselamatan kerja, hukum, sosiologi atau antropologi, dan finansial/ekonomi. Sehingga bisa pilih opsi antara depo yang pindah atau sebagian masyarakat sekitar direlokasi supaya bisa dimulai tahun ini.

"Kalau tunggu tahun depan keburu udah Pilpres 2024 dan fokus masyarakat plus pejabat pindah. Bisa tertunda sampe 2025," imbuh Berly.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berujar, pihaknya akan melakukan penataan ulang di setiap aset vital milik Pertamina. Langkah ini diambil setelah dilakukan identifikasi di setiap titik asetnya.

"Ini sesuai juga arahan dari bapak Menteri BUMN bahwa bukan hanya Depo Pertamina Plumpang saja tapi seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain," kata dia.

Tujuan penataan ini, sambungnya, untuk memastikan operasional Pertamina bisa aman. Serta, memastikan juga keamanan dari aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar obvitnas milik Pertamina.

Pasca kejadian ini, Nicke mengaku akan langsung melakukan evaluasi.

"Ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat penataan yang lebih baik lagi, memastikan bahwa masyarakat aman, operasi kami juga aman. Jadi ini memang kami akan lakukan mengenai evaluasi sesuai dengan arahan dari bapak Menteri BUMN," tegasnya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kawasan Plumpang, yang berada di dekat Depo Pertamina, merupakan zona berbahaya.

Dia pun meminta agar objek vital yang berada di zona berbahaya diaudit sebab menyangkut keselamatan masyarakat.

"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," jelas Jokowi usai mengunjungi tenda pengungsian korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Dia juga telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mencari solusi penataan Depo Pertamina Plumpang.

Solusi bisa berupa pemindahan Depo Plumpang atau relokasi warga.

"Karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujarnya.

"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," sambung Jokowi.

Disamping itu, Jokowi menuturkan bahwa kawasan permukiman warga dekat Depo Pertamina Plumpang seharusnya zona air yang dibuatkan sungai.

Dia mengaku hal ini pun sudah dibahas sejak lama oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, termasuk saat dirinya menjabat gubernur.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya (Depo) sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada di situ," ungkap Jokowi.