9 Alasan IKN Nusantara Ditetapkan di Kalimantan Timur

Liputan6.com, Jakarta Topik terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara masih terus menjadi pemberitaan. Ada berbagai kemudahan dan kebaruan yang ditawarkan dengan berpindahnyaIKN Nusantara. Mulai dari pembebasan PPN hingga rencana kartu multifungsi yang akan memudahkan transaksi keuangan.

Perkembangan terakhir dari Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah mencapai rata-rata 23 persen.

Menurut Andrinof Chaniago, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2019 yang mengikuti perkembangan pembangunan, progres tersebut berjalan dengan luar biasa.

“Progresnya sangat luar biasa, saya salut dengan kinerja tim, khususnya Kementerian PUPR juga tentunya tim OIKN, semuanya betul-betul total melakukan manajemen proyek yang all out.” kata Andrinof.

Tentunya hingga saat ini, berbagai kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan berfokus pada kawasam KIPP.

Luas wilayah IKN sendiri antara daratan dan lautan secara totalnya sebesar 324 ribu hektare dengan besar daratan saja 256 ribu hektare, kawasan IKN sebesar 56 ribu hektar, dan KIPP sebesar 6.600 hektar.

“Beberapa bagian kegiatan seperti bangunan dan penyediaan bahan baku itu sudah dilakukan mencapai 40 persen hingga (ada yang mencapai) 90 persen. Jadi, semuanya on track berkat kerja keras teman-teman di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang bergiat di lapangan, kita optimis masih sesuai target dan rencana,” kata Silvia Halim, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Negara (IKN), melansir Antara di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Salah satu bentuk penerapan digital yang akan dilaksanakan di IKN adalah pemanfaatan kartu multifungsi untuk setiap transaksi.

Kartu multifungsi ini merupakan hasil kerjasama Kementerian PUPR dengan Bank BNI yang ikut didukung oleh Kementrian Pekerjaan Umum, seperti Direktur Jendral Perumahan Kementrian PUPR Iwan Suprijanto yang berharap kartu ini dapat mewujudkan hunian yang nyaman dan menunjang ekosistem digital sehingga para pekerja lebih sadar akan penggunaan teknologi.

Penggunaan kartu ini juga sekaligus ingin mempermudah kegiatan transaksi keuangan di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Di sisi lain, HPK pun dibangun untuk pekerja agar terbiasa bekerja di lingkungan yang tertata, nyaman, dan jam kerja yang disiplin.

"Rusun HPK nya sudah tertata rapi bukan berbentuk bedeng-bedeng lagi dan tersedia masjid dan kantin yang higienis bukan warung biasa. Pekerja di IKN juga harus disiplin, hidup sehat dan punya budaya kerja yang baru salah satunya bisa bertransaksi dengan kartu multifungsi jadi mereka tidak perlu lagi bawa uang tunai saat bekerja," jelas Iwan.

Selain itu, pemerintah memasukkan fasilitas olahraga sebagai rencana pengembangan fasilitas IKN, baik fasilitas utama maupun fasilitas pendukung secara lengkap. Hal ini juga berkaitan dengan rencana pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2036 kelak.

Presiden juga menyampaikan hal ini saat bertemu dengan Zainuddin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Zainuddin mengatakan,"Sekaligus beliau beberapa waktu yang lalu sudah memberikan arahan kepada saya untuk kita bidding menjadi tuan rumah Olimpiade 2036, tetapi proposal itu sudah mencantumkan pelaksanaannya ada di IKN.”

Di IKN juga dibangun Embung Persemaian Mentawir yang akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon untuk program reboisasi kawasan IKN.

Presiden RI Joko Widodo yakin bahwa embung ini merupakan permulaan bagi konsep besar IKN terhadap lingkungan.

Embung Persemaian Mentawir memiliki kapasitas air baku sebanyak 40 liter per detik. Pembangunan tersebut sudah mencapai 98,04% sejak dibuat pada 24 Agustus 2022 lalu.

Selain mengusung konsep kota hutan, IKN mengusung konsep kota cerdas (smart city).

Penerapan konsep kota cerdas ingin menegaskan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, dan siap menghadapi masa depan. Rencana ini juga didukung oleh masyarakat sekitar.

Segala proses dengan tujuan membentuk ibu kota baru tidak akan berjalan tanpa adanya lokasi yang memadai.

Sebelum adanya proses pembangunan dan konsep kota seperti yang sedang dirancang, pada Senin (26/8/2019), Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

Menurut Kementrian PUPR ada beberapa alasan untuk memilih Kaltim menjadi ibu kota baru.

1. Aksesibilitas lokasi tinggi. Daerah ini dekat dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda.
2. Struktur kependudukan yang heterogen dan terbuka, potensi konflik rendah.
3. Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut, dan Udara.
4. Kemampuan lahan sedang, tidak lembek atau keras yang cocok untuk konstruksi bangunan.
5. Lokasi aman dan minim ancaman bencana.
6. Lahan luas, berstatus hutan produksi (HP) dan perkebunan.
7. Infrastruktur utamanya, yaitu Jalan tol Balikpapan-Samarinda dan TransKalimantan, Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau, Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang, Samarinda.
8. Air baku dari 3 waduk eksisting, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai.
9. Berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II (Selat Makassar).