Larang Ekspor Bauksit Juni 2023, Pemerintah Siap Beri Paham China

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang kegiatan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Namun, kebijakan itu ditakutkan akan membuat China meradang hingga mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pasalnya, menurut catatan Jokowi, sekitar 90 persen ekspor bauksit Indonesia dinikmati oleh China.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan dirinya tidak mau berspekulasi apakah larangan ekspor bauksit itu akan menimbulkan percikan dari China.

Namun, Pemerintah Indonesia disebutnya akan menjelaskan apa alasan kebijakan tersebut, yakni untuk memperkuat program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Kita lihat aja nanti seperti apa, apakah kebijakan pembatasan untuk beberapa produk mineral lainnya selain nikel itu jadi perhatian dan kepentingan negara-negara mitra kita. Kalau mereka mengajukan concern-nya lewat gugatan atau pertanyaan, ya nanti kita jawab," ujar Djatmiko di Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/3/2023).

Hak Asasi

Djatmiko menyatakan, Pemerintah RI sudah punya komitmen kuat untuk menyetop ekspor bauksit per Juni 2023 nanti. Kendati begitu, Indonesia tetap akan menjelaskan kepada China agar mau mengerti.

"Tapi, tentu kembali lagi, kalau manusia kan punya hak asasi untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara juga kurang lebih sama. Ya kita pasti akan jelaskan nanti kenapa kita melaksanakan kebijakan ini," terangnya.

Pastinya, ia menekankan, pemerintah ingin ada nilai tambah dari setiap hasil kekayaan alam dari Tanah Air. Sehingga roda ekonomi negara bisa terus berputar ke depan.

"Berikutnya, kita juga akan mengundang berbagai pihak dari negara mitra, pelaku usaha untuk ambil bagian dari prosesi tadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kita tidak menutup, justru mengundang," tuturnya.

Pemerintah Indonesia secara resmi melarang ekspor bahan mentah bauksit sejak Juni 2023 mendatang. Langkah tersebut konsisten dengan tekad Indonesia menapaki hilirisasi sebagai landas pacu ekonomi dengan ekosistem skala besar.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia sepenuhnya mendukung langkah pemerintah tersebut. Sebagai rumah untuk semua pelaku usaha, KADIN Indonesia juga mengarahkan semua anggotanya untuk berubah haluan untuk mengikuti kebijakan pemerintah.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, pelaku usaha dalam negeri sudah lebih dulu ancang-ancang dalam menyambut kebijakan terbaru pemerintah terkait larangan ekspor bauksit mentah.

Hal ini disadari karena konsistensi terhadap hilirisasi memberikan arah yang jelas dalam kebijakan ekonomi. Pelaku usaha, terutama di sektor mineral dan batubara memiliki keyakinan untuk terus menggali peluang untuk berkontribusi kepada negara.

“Sejalan dengan larangan ekspor bauksit, melalui Kelompok Kerja (Pokja) Hilirisasi, KADIN mendukung langkah pemerintah tersebut dengan bakal menghadirkan peta jalan industri mineral dan batubara. Roadmap ini akan semakin memperjelas posisi pelaku usaha dalam hilirisasi,” ujar Arsjad Rasjid.

Arsjad menambahkan, Indonesia juga harus siap-siap dengan respon negara lain atas kebijakan ini. Berkaca pada gugatan WTO terhadap larangan ekspor nikel, sejak saat ini, Indonesia harus sudah pasang kuda-kuda dalam menghadapi berbagai keluhan dari negara lain.

“Kita tidak boleh surut sekalipun, baik untuk bauksit maupun nikel. Kita perlu tunjukkan independensi kita dalam mengelola kekayaan alam yang kita miliki, untuk manfaat sebesar-besarnya bagi Tanah Air,” katanya.

Indonesia memiliki cadangan bauksit yang mencapai 3,2 miliar ton. Saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri dengan kapasitas 4,3 juta ton. Rencananya akan dibangun fasilitas pemurnian baru, yang akan menambah kapasitas produksi hampir 5 juta ton.

Dengan melarang ekspor bijih mentah bauksit, sekurang-kurangnya sudah ada tiga kebijakan terkait larangan ekspor di sektor mineral, di antara bauksit, nikel, dan aluminium ingot. Bijih bauksit akan diolah menjadi alumina, lalu aluminium dan aluminium ingot.

Arsjad menambahkan, KADIN Indonesia terus mendorong pelaku usaha untuk berkolaborasi dalam melakukan transformasi dan pendalaman, struktur industri hulu dan hilir di bidang pertambangan mineral dan batubara. Langkah transformasi dan pendalaman itu, diarahkan untuk melakukan hilirisasi mineral dan batubara, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong dari industri hilir.

“Kami senang dengan konsistensi pemerintah ini. Kita sudah bisa melihat masa depan Indonesia ke depan. Ekonomi skala besar dengan tumpuannya pada hilirisasi akan menjadi pemacu kesejahteraan masyarakat. Kita patut dukung,” kata Arsjad Rasjid.