Bos BI: Ekonomi ASEAN jadi Epicentrum Pertumbuhan Global

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan keberadaan ASEAN sangat penting bagi perekonomian global sejak dulu, kini dan masa yang akan datang. Dia menyebut ekonomi kawasan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi dunia.

"Memang ASEAN penting, baik dulu, sekarang, maupun di masa depan. Ada tiga alasan pertama, ASEAN adalah episentrum pertumbuhan," kata Perry dalam acara High Level Seminar From Asean to the World: Payment System in Digital Era di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) , Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3).

Salah satunya tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi yang tetap tumbuh 5 persen di 2021 dan 5,3 persen di 2022.

Alasan kedua banyak kebijakan positif yang dimiliki ASEAN. Mulai dari disiplin dalam bidang moneter, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian stabilitas dalam sistem finansial, dan reformasi struktural.

"ASEAN penting karena kebijakan-kebijakan baik itu ada di ASEAN," kata dia.

Ketiga terkait digitalisasi di ASEAN yang tumbuhnya sangat cepat di dunia. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya angkatan muda di kawasan ASEAN.

"Ini berkat populasi muda kami, penggunaan internet yang luas, serta meluasnya bisnis start-up," kata dia.

Banyaknya start-up membuat transformasi yang cerah di bidang digital sehingga mentransformasi ekosistem digital di ekonomi dan keuangan."Kita menyaksikan banyaknya startup yang naik daun, unicorn, decacorn, di ASEAN," katanya.

Dia menambahkan hal ini tidak terlepas dari masyarakat kawasan ASEAN yang memiliki tekad dalam mengejar digitalisasi. Bahkan saat ini negara kawasan ini memiliki ASEAN Digital transformation framework yang menggerakkan ASEAN ke transformasi digital.

"Ini tidak hanya mendukung integrasi ekonomi, tetapi juga ICT di crossborder regional payment connectivity," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) mendorong transformasi digital pada sistem pembayaran dan transaksi antar negara Asia Tenggara dalam menyambut keketuaan ASEAN 2023 Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menguraikan langkah langkah penting untuk bagaimana negara negara ASEAN dapat mewujudkan transformasi digital tersebut.

"Nomor satu, kita perlu lebih maju dalam konektivitas pembayaran regional. Ini adalah ambisi, misi kita, dan kita sudah bergerak ke arah itu," kata Gubernur Perry dalam acara High Level Seminar (HLS) From ASEAN to The World “Payment System in Digital Era," di Nusa Dua, Bali pada Selasa (28/3/2023).

“Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina kami berkomitmen untuk mengintegrasikan dan interkonektivitas sistem pembayaran lintas negara di 5 area seperti QR, Fast Payment, juga Local Currency Transaction,” ungkapnya.

Menurut Perry, tidak hanya mengintegrasikan sistem pembayaran lintas batas ASEAN, tetapi penting juga bagaimana digitalisasi dapat mendukung pemulihan ekonomi, inklusi keuangan, serta juga untuk mendukung entitas global.

“Nomor dua, adalah bagaimana kita memerhatikan (kehadiran) kripto. Untuk menangani kripto kita perlu melakukan pendekatan, salah satunya bekerja sama dengan Financial Stability Board (FSB), tentang peraturan dan standar global serta praktik terbaik untuk ASEAN,” sambungnya.

KoordinasiHal ketiga yang penting untuk diperhatikan adalah koordinasi yang erat dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran lintas batas antar negara ASEAN.

“Tentang bagaimana pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia juga bisa dikoordinasikan dengan Malaysia, Singapura, Thailand,” tambahnya.

Seperti diketahui, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan pada 28-31 Maret 2023 menggelar pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Nusa Dua, Bali.

Pada Selasa (28/3) hari ini, diselenggarakan dua sesi seminar dalam acara AFMGM yaitu From ASEAN to the World: Payment System in The Digital Era dan High Level Seminar Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion.

Kala memimpin keketuaan G20, Indonesia berhasil membentuk lembaga Pendanaan Penanganan Pandemi atau Pandemic Fund. Kali ini, cerita yang sama juga akan dibawa Indonesia di tingkat kawasan ASEAN.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia akan mengusulkan negara kawasan ASEAN untuk memiliki dana penangan pandemi sejenis, Pandemic Fund.

Mengingat kondisi infrastruktur kesehatan di sebagian besar negara kawasan masih belum siap jika harus berhadapan dengan penyakit yang disebabkan virus, seperti Covid-19.

"Di kawasan juga akan didorong bagaiman Menteri Keuangan akan bekerja sama dengan Menteri Kesehatan di kawasan ASEAN karena melihat kebutuhan," kata Febrio di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Selasa (28/3).

Hal ini yang menjadi latar belakang Indonesia untuk mengajak seluruh negara kawasan untuk membentuk Pandemic Prevention and Response (PPR) atau pencegahan dan penanggulangan pandemi. Nantinya, Pandemic Fund versi ASEAN ini, akan digunakan negara kawasan untuk memitigasi dengan cepat penularan penyakit atau wabah menular.

"Di ASEAN harus reform lebih jauh dalam hadapi penyakit menular seperti kemarin. Tidak boleh ada negara yang sehat sendiri, jadi perlu dibangun PPR ini," kata dia.

Pembentukan Pandemic Fund

Lebih lanjut Febrio menjelaskan pembentukan Pandemic Fund di ASEAN akan dimulai dengan assessment gap yang dibutuhkan. Ini berkaca pada pengalaman 2020 silam, respond fund di ASEAN untuk penanganan pandemi mencapai USD15 juta.

Selain itu, Indonesia merencanakan memperbesar dana penanganan pandemi khusus ASEAN lebih dari USD1 miliar. Agar dan tersebut ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan semisal pembelian Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan anggota negara ASEAN.

"Saat itu dipakai waktu beli APD dan sebagainya untuk emergency, dan sudah ada cikal bakalnya, dan kita akan manfaatkan existing inisiatif yang sudah ada. Karena pandemi, tidak ada yang bisa prediksi kapan datang," kata Febrio mengakhiri.