Bertemu di Bali, Bank Sentral ASEAN Sepakati Kerjasama Ekonomi Makro hingga Pembayaran Lintas Negara

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan tiga prioritas kesepakatan ekonomi dengan bank sentral ASEAN.

Seperti diketahui, Gubernur BI Perry Warjiyo bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah melaksanakan pertemuan pertama ASEAN Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023 pada Jumat, 31 Maret 2023.

"Pertama, kami sepakat untuk memperkuat bauran kebijakan ekonomi makro agar lebih tahan terhadap gejolak global, memperkuat stabilitas ekonomi makro dan keuangan serta mendukung pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan," ungkap Perry Warjiyo, dalam konferensi pers AFMGM 2023 di Nusa Dua, Bali Jumat (31/3/2023).

Dalam bauran kebijakan makro, hal ini mencakup pembinaan kebijakan, sinergi, dan koordinasi antar otoritas untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di ASEAN.

"Mempertimbangkan sifat multidimensi dan kompleks dari tantangan yang dihadapi kawasan saat ini, pertemuan tersebut menyoroti kebutuhan untuk memperkuat pembuat kebijakan yang mendukung reformasi fiskal, moneter, makro, juga struktural," jelas Perry.

Kebijakan Moneter

Gubernur BI menyampaikan, kebijakan moneter perlu diarahkan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan suku bunga juga harus menjadi instrumen utama tetapi dapat dilengkapi dengan intervensi valuta asing, untuk menstabilkan nilai tukar, serta manajemen arus modal jika diperlukan.

Selain itu, pertemuan AFMGM juga menyepakati untuk terlibat dengan lembaga keuangan internasional, yakni Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank for International Settlements, yang saat ini juga mengerjakan bauran kerangka kebijakan integratif, serta dengan BIS terkait stabilitas keuangan makro.

"Jadi ini adalah inisiatif untuk memperkuat ASEAN tetapi juga terlibat secara global dengan lembaga keuangan internasional. Hal ini agar kekuatan kawasan juga didasarkan pada bauran kebijakan makro yang sedang dijalankan," imbuhnya.

Kedua, adalah untuk lebih memperkuat pemulihan ekonomi dan menahan gejolak global. "Menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat untuk memperkuat ketahanan eksternal," beber Perry.

Adapun kesepakatan untuk lebih mendorong ekspor dan investasi. Namun di luar itu, diversifikasi mata uang juga merupakan inisiatif penting di ASEAN.

Dalam aspek kawasan ini, ASEAN sepakat untuk memperkuat ketahanan eksternal dan keuangan antara lain melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan lintas batas, dan investasi di kawasan.

"Kami bertujuan untuk membentuk gugus tugas transaksi mata uang lokal ASEAN untuk memiliki diskusi yang kuat dan terfokus pada mata uang lokal," ungkapnya.

Ketiga, gubernur bank sentral ASEAN sepakat untuk segera memperluas konektivitas pembayaran regional di antara negara anggota ASEAN.

Tahun lalu, Indonesia dalam presidensinya di G20 mencapai kesepakatan lima bank sentral negara ASEAN yaitu Malaysia, Singapura, Filipina dan of Thailand terkait konektivitas pembayaran dengan penggunaan QR, Fast Payment, dan penggunaan transaksi mata uang lokal.

"Dan ini akan kami kembangkan untuk menggabungkan negara anggota ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Brunei, Kamboja, dan Laos yang telah memberikan minat untuk bergabung, serta ada juga konektivitas pembayaran dengan Euro," tambah Perry.

Sebelumnya, dalam pertemuan pertama ASEAN Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan tiga poin penting untuk mendorong kerja sama memperkuat ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Seperti diketahui, Indonesia tahun ini memegang posisi keketuaan ASEAN.

"Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika stabilitas ekonomi makro dan keuangan global dan regional, serta mampu merumuskan bauran kebijakan yang optimal," kata Perry Warjiyo dalam pembukaan AFMGM 2023 di Nusa Dua, Bali pada Jumat (31/3/2023).

Menurutnya, dengan bauran kebijakan yang optimal, pemahaman mengenai kerangka kerja stabilitas ekonomi makro dan keuangan diperlukan.

“Koordinasi kebijakan antara kebijakan fiskal dan moneter, bauran kebijakan kebijakan moneter antara suku bunga untuk intervensi devisa dan pengelolaan arus modal makro, serta bauran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial," lanjutnya.

"Ini adalah ciri khas ASEAN, dan memandu ketahanan pemulihan kami selama tiga tahun terakhir, dan kami akan bergerak maju," ujarnya.

Gubernur Perry pun menyambut pandangan dan rekomendasi dari lembaga internasional, salah satunya IMF, kepada para pembuat kebijakan negara ASEAN untuk mempertimbangkan memperbarui formulasi kebijakan mereka, sesuai dengan keadaan masing-masing negara.

Poin kedua, adalah memanfaatkan agenda global terkait cross border payment. Gubernur Perry menyebut, itu juga warisan ASEAN lainnya, bahkan tidak hanya untuk ASEAN, tetapi juga untuk dunia.

“ASEAN sudah mendapatkan manfaat dari layanan cross border payment yang lebih cepat, lebih murah dan lebih transparan serta lebih inklusif untuk mendorong transaksi, mengembangkan ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan," imbuhnya.

Poin ketiga, dalam dinamika pasar keuangan global saat ini,yang sangat dipengaruhi oleh siklus kenaikan suku bunga oleh bank sentral besar, Gubernur Perry menyarankan, penting bagi pasar negara berkembang untuk melihat sektor eksternalnya dari konsekuensi yang tidak diinginkan.

“Dalam aspek ini, kita telah memperkokoh ekonomi kita melalui kebijakan ekonomi makro yang berhati-hati menjadi moneter fiskal. Stabilitas sistem keuangan kita juga kita ketahanan eksternal kita perkuat," pungkasnya.

Namun masih banyak yang harus dilakukan, yaitu mendiversifikasi penggunaan mata uang dalam perdagangan, investasi dan transaksi ekonomi dan keuangan lainnya.

Adapun penggunaan Transaksi Mata Uang Lokal pada perdagangan, investasi dan pasar keuangan serta pengiriman uang akan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi ASEAN pada mata uang besar,mengurangi volatilitasnya untuk memperkuat stabilitas eksternal.