Dilanda Krisis, Karyawan Credit Suisse Batal Dapat Bonus

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Swiss menginstruksikan Credit Suisse untuk membatalkan atau mengurangi semua pembayaran bonus yang belum dibayar untuk tiga karyawan manajemen teratas. 

Melansir CNN Business, Kamis (6/4/2023) Dewan Federal Swiss kabarnya juga mencari tahu apakah bonus karyawan Credit Suisse yang sudah dibayar dapat ditarik kembali.

Langkah ini datang menyusul reaksi publik terhadap pembayaran bonus di Credit Suisse, yang akan melakukan merger dengan UBS dan harus diselamatkan dengan pendanaan hampir 260 miliar franc Swiss (USD 280 miliar) dan jaminan negara.

Sebagai informasi, di bawah undang-undang perbankan Swiss, Dewan Federal dapat memberlakukan tindakan terkait bonus pada bank secara sistemik jika mereka menerima bantuan negara dari dana federal.

Keputusan tersebut "akan memengaruhi sekitar 1.000 karyawan, yang akan kehilangan sekitar 50-60 juta franc Swiss dengan langkah-langkah ini," kata Dewan Federal Swiss.

Pembayaran bonus karyawan Credit Suisse hingga akhir tahun 2022 akan dibatalkan untuk Dewan Eksekutif, dan kemudian dibagi dua untuk manajemen satu tingkat di bawah dewan dan dikurangi 25 persen untuk dua tingkat di bawahnya.

Sebelumnya, eksekutif tertinggi bank itu telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengambil bonus untuk tahun 2022. Hal itu disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan pada bulan April.

Diketahui, kumpulan bonus 2022 untuk hampir 50.000 karyawan Credit Suisse telah turun menjadi 635 juta franc Swiss dari 2,76 miliar, karena penurunan nilai sahamnya.

Jaksa Federal Swiss telah membuka penyelidikan atas pengambilalihan Credit Suisse oleh UBS Group.

Melansir CNN Business, Senin (3/4/2023) jaksa yang berbasis di ibukota Swiss, Bern, sedang menyelidiki potensi pelanggaran hukum pidana oleh pejabat pemerintah, regulator dan eksekutif di dua bank, yang menyetujui merger darurat bulan lalu untuk menghindari keruntuhan sistem keuangan negara.

"Ada banyak aspek peristiwa di sekitar Credit Suisse yang memerlukan penyelidikan dan yang perlu dianalisis untuk mengidentifikasi tindak pidana apa pun yang dapat berada dalam kompetensi (jaksa)," kata jaksa dalam sebuah pernyataan.

"Kantor Kejaksaan Agung ingin secara proaktif memenuhi mandat dan tanggung jawabnya untuk berkontribusi pada pusat keuangan Swiss yang bersih dan telah menyiapkan sistem pemantauan sehingga dapat segera mengambil tindakan atas masalah apa pun yang berada dalam wilayah tanggung jawabnya," tambahnya. 

Namun, jaksa di Bern tidak memberikan indikasi spesifik apa pun dari perjanjian merger yang mungkin dilihatnya dapat menjadi bahan penyelidikan.

Selain itu, baik UBS dan Credit Suisse belum memberikan komentar terkait penyelidikan.

Seperti diketahui, pada 19 Maret lalu UBS mengungkapkan akan mengakuisisi pesaingnya, Credit Suisse dengan biaya sebesar 3 miliar franc Swiss (USD 3,3 miliar). 

UBS kini sedang beruaya untuk menyelesaikan kesepakatan pembeian Credit Suisse pada akhir bulan April.

Namun, publik dan politisi di Swiss telah menyuarakan kekhawatiran tentang tingkat dukungan pada akuisisi tersebut, dengan uang hampir 260 miliar franc Swiss dalam bentuk likuiditas dan jaminan yang ditawarkan oleh pemerintah dan Bank Nasional Swiss.

Selain itu, jajak pendapat para ekonom Swiss juga menemukan bahwa hampir setengahnya menganggap pengambilalihan Credit Suisse bukanlah solusi terbaik.

Mereka memperingatkan bahwa situasi tersebut telah merusak reputasi Swiss sebagai pusat perbankan.

Pengambilalihan, yang juga dirancang untuk membantu mengamankan stabilitas keuangan secara global, telah memicu kekhawatiran di kalangan kritikus tentang ukuran bank hasil merger, dengan aset senilai USD 1,6 triliun dan lebih dari 120.000 staf di seluruh dunia.

Hingga 30 persen staf dapat kehilangan pekerjaan karena pengambilalihan tersebut, menurut manajer senior UBS yang tidak disebutkan namanya yang dikutip media Swiss.