7 Tuntutan Pekerja di Hari Buruh 2023, Tolak Upah Murah hingga Umumkan Karakter Capres 2024

Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi pada Hari Buruh Internasional atau May Day, hari ini, Senin 1 Mei 2023.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 01 Mei 2023, 13:00 WIB
Diterbitkan 01 Mei 2023, 13:00 WIB
Hari Buruh dan Peringatannya di Sejumlah Negara
Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi pada Hari Buruh Internasional atau May Day, hari ini, Senin 1 Mei 2023. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Liputan6.com, Jakarta Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi pada Hari Buruh Internasional atau May Day, hari ini, Senin 1 Mei 2023.

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) itu akan menggelar aksinya di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi daam memperingati Hari Buruh 2023.

KSPI mencatat sudah terkonfirmasi 50 ribu orang akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan buruh akan kembali melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dalam rangka memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 2023 mendatang.

“Selamat hari buruh teman-teman, kita akan melakukan aksi besar-besaran,” kata Andi, Senin (1/5/2023)

Sebagai informasi, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi persnya menyebut ada 7 tuntutan buruh dalam Peringatan May Day atau Hari Buruh 2023 pada 1 Mei 2023.

7 Tuntutan Buruh saat May Day 2023: 

  1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
  2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi.
  3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
  4. Tolak RUU Kesehatan, Reforma agraria dan kedaulatan pangan.
  5. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
  6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja.
  7. HOSTUM, Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah.

Ada Peringatan Hari Buruh, Berikut Titik Rawan Macet di Jakarta

Penindakan Perluasan Ganjil Genap
Anggota polisi melakukan penindakan kepada sebuah kendaraan saat ganjil genap di kawasan Jalan D.I Panjaitan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Perluasan ganjil genap Jakarta tersebut dilakukan karena volume kendaraan meningkat di Ibu Kota RI tersebut ditiadakan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Para buruh di dunia hari ini tengah memperingati May Day atau Hari Buruh. Di Indonesia sendiri, sejumlah pekerja melakukan aksi turun ke lapangan untuk memperingati hari buruh 2023.

Di Jakarta, peringatan hari buruh ini dipusatkan di Istora Senayan, GBK, Jakarta. Namun sebelumnya, puluhan ribu buruh akan berkumpul dan menggelar aksi di sejumlah titik. 

Titik-titik ini yang menjadi fokus kepolisian untuk melakukan pengamanan. Di sana juga yang berpotensi terjadi kemacetan. Lantas, dimana saja itu?

"Adapun 4 titik yang menjadi konsentrasi massa buruh yakni di Istana Negara, Gedung MPR/DPR RI, Lapangan Panahan Senayan dan GOR Rawa Badak Jakarta Utara," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Senin (1/5/2023).

Sandi menerangkan, skenario rekayasa lalu lintas bakal dilakukan di titik-titik aksi massa buruh. Namun, rekayasa lalu lintas sifatnya situasional.

 

Kerahkan 4.216 Personel

Pemberlakuan Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap
Petugas kepolisian menilang pengendara mobil yang melanggar aturan ganjil genap di Jalan MT Haryono, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Para pelanggar sistem ganjil genap dikenakan sanksi tilang berupa denda maksimal Rp500 ribu. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Ribuan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya peringatan hari buruh dunia ini.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ada empat wilayah yang menjadi konsentrasi pengamanan dalam peringatan May Day, yaitu di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur.

Untuk wilayah Polda Metro Jaya, sebanyak 4.216 personel gabungan dikerahkan mengamankan May Day. Rinciannya 3.318 dari Polri, 690 personel dari TNI dan 208 personel dari Pemprov DKI Jakarta.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya