Sri Mulyani Soroti Manipulasi Data Bansos, Ketua MPR Minta Atasi Sengkarut Data Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo buka suara terkait manipulasi data masyarakat miskin untuk penerima bantuan sosial atau bansos. 

Sebelumnya, isu terkait manipulasi data penerima bansos dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut betapa sulitnya mengelola data warga miskin yang berhak menerima bansos di daerah. 

Masalah ini dikarenakan adanya oknum pemerintah daerah yang memanipulasi data bansos untuk kepentingan politik pejabatnya.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Soesatyo menyarankan, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi pengelolaan data kemiskinan.

Ini khususnya data di daerah yang ditemukan bermasalah, seperti data warga miskin yang ditemukan dimanipulasi oleh pemda setempat untuk kepentingan pribadi.

"Sehingga diperlukan upaya verifikasi ulang dan integrasi data-data penerima bantuan sosial yang lama, dengan data penerima yang baru telah melalui proses verifikasi ulang," tulis Bambang dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/5/2023).

"Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk dapat menjadikan isu akurasi data warga miskin tersebut sebagai concern utama, oleh karenanya diperlukan upaya progresif dan pembenahan data penduduk miskin dengan melakukan pendataan ulang secara keseluruhan. Sehingga diharapkan, seluruh program bantuan sosial yang disalurkan dapat tepat sasaran sesuai data yang berasal dari DTKS," lanjut Bambang.

Selain itu, Ketua MPR juga menyerukan komitmen pemerintah untuk secara serius membenahi sengkarut data kemiskinan di Indonesia, melalui pemutakhiran data pada sistem big data yang digunakan dalam membangun database kemiskinan yang valid di Indonesia.

"Mengingat data kemiskinan sudah menjadi masalah sosial dalam kebijakan pembangunan di Indonesia," jelasnya.

Terakhir, Bambang juga "meminta pemerintah untuk mempertajam sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem, dengan melakukan evaluasi berkala dan membenahi seluruh kendala yang dihadapi khususnya terkait akurasi data. Sehingga diharapkan target pemerintah yang ingin merealisasikan nol persen angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2024 benar-benar tercapai".

Diwartakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan terang terangan menyoroti praktik manipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) oleh oknum pemerintah daerah (pemda).

"Ada masalah tata kelola di mana pemerintah daerah memilih keluarga miskin," ungkap Sri Mulyani dalam acara peluncuran laporan Bank Dunia : Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Menkeu menjelaskan, manipulasi data itu dilakukan dengan menambahkan pendukung atau tim sukses anggota ke dalam daftar penerima bansos.

Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat miskin yang sebenarnya membutuhkan bantuan malah tidak terdaftar untuk menerima bansos.

"Jadi orang 'miskin' yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, tim sukses yang teregistrasi (ada di daftar penerima bansos)," sebutnya.

Menurutnya, manipulasi data ini menjadi isu yang cukup kompleks, sebagai salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi bebas yang diterapkan di Indonesia.

"Ini menjadi salah satu standar tata kelola yang paling kompleks ketika kita benar-benar berbicara tentang Indonesia bersatu dan kemudian Indonesia yang terdesentralisasi," bebernya.

Selain itu, praktik manipulasi data juga berisiko muncul ketika adanya oknum yang berpartisipasi dalam pemilu memanfaatkan program bansos untuk kepentingan politik.

"Demokrasi dan pemilu memilki konsekuensi, dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan," pungkas Menkeu.

Bank Dunia menilai, program bantuan sosial (bansos) lebih efektif dalam upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu diungkapkan Bank Dunia dalam laporan terbarunya, berjudul Indonesia Poverty Assessment Patways Towards Economic Security yang diluncurkan pada Selasa (9/5).

"Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," tulis Bank Dunia dalam laporan bertajuk Indonesia Poverty Assessment, dikutip Selasa (9/5/2023).

Laporan terbaru Bank Dunia juga menyoroti program jaminan sosial dapat mengurangi masalah pengangguran hingga kesehatan. Namun sayangnya, jaminan sosial saat ini hanya tersedia bagi pekerja formal.

"Saat ini, hanya pekerja formal yang memiliki perlindungan untuk kejadian-kejadian tersebut," ungkap Bank Dunia.

Sementara itu, program subsidi BBM dianggap tidak efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia, hal ini dikarenakan program tersebut memerlukan biaya yang mahal dan membebani fiskal negara.

Selain itu, program subsidi BBM juga tidak tepat sasaran sehingga berdampak kecil terhadap kelompok masyarakat ekonomi ke bawah.

"Subsidi (BBM) tersebut tidak tepat sasaran bagi petani miskin, sebagian besar tidak efektif," sebut Bank Dunia.