Benahi Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir Cari Pimpinan yang Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan langkahnya dalam bersih-bersih BUMN, termasuk lembaga dana pensiun (Dapen). Ada dua poin yang jadi perhatiannya dalam membenahi pengelolaan dapen BUMN.

Diketahui, beberapa waktu lalu Erick mengungkap ada 65 persen dapen BUMN yang bermasalah. Teranyar, dia bilang ada 31 dari 48 lembaga Dapen BUMN yang disinyalir salah kelola dan dalam kondisi yang memprihatinkan.

Pembenahan tata kelola Dapen BUMN turut jadi agenda dalam masa kepemimpinan Erick Thohir. Sejalan dengan upaya bersih-bersih oknum di lingkungan perusahaan pelat merah.

"Kami memastikan bersih-bersih BUMN ini terus berjalan, seperti yang saya bilang bersih-bersih ini kita lakukan dalam 2 hal. Pertama, perbaikan sistem. Kedua, pimpinan daripada unit ataupun dana pensiun itu sendiri," ujar Erick di Labuan Bajo, ditulis Kamis (11/5/2023).

Ketua Umum PSSI ini mengungkap dari 31 lembaga Dapen BUMN yang bermasalah bakal terus ditelusuri titik masalahnya. Namun, tidak berarti seluruhnya terlibat dalam kasus korupsi.

"Seperti apa yang saya jabarkan beberapa bulan yang lalu, bahwa dari 48 dapen BUMN ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi tapi prihatin," kata dia.

Erick menerangkan sejak 2 tahun lalu, pihaknya sudah membuat peta jalan atau roadmap untuk menggabungkan pengelolaan dana pensiun di perusahaan pelat merah. Landasan aturan mengenai hal ini sendiri ditarget rampung pada akhir Mei 2023, bulan ini.

"Tentu dari 31 yang memprihatinkan itu, kita lihat lagi mana yang memang salah kelola, dalam arti tidak ada tindak pidana korupsi, ada juga yang terindikasi (korupsi)," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir tengah menyoroti sejumlah lembaga dana pensiun (dapen) BUMN yang disebut dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya ada 31 dari 48 dapen BUMN yang bermasalah.

Terbaru, ada penetapan 6 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan Indonesia (persero) atau Dapen Pelindo pada periode 2013-2019.

Erick menilai penetapam tersangka ini, jadi satu peluang untuk terus serius dalam melakukan bersih-bersih BUMN. Mengingat, ada misi mendorong kinerja perusahaan pelat merah terus positif kedepannya.

"BUMN sudah bermigrasi ke arah yang baik terbukti daripada tentu dividen yang diberikan kepada negara yang merupakan tertjnggi sepanjang sejarah Rp 80,2 triliun. Lalu kita lihat juga bagaimana keuntungan BUMN naik dari Rp 113 (triliun) menjadi Rp 303 triliun, artinya apa? BUMN sehat. Persepsi banyak hutang memang diciptakan, tetapi yang saya saksikan sehat," ujarnya di Labuan Bajo, ditulis Kamis (11/5/2023).

Erick menegaskan, capaian ciamik dari perusahaan negara itu enggan dicoreng oleh adanya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Termasuk korupsi dalam ekosistem di BUMN, sekaligus dapen BUMN.

"Kalau (kondisi perusahaan) sehat tentu konteksnya berarti karyawan BUMN yang merupakan masa depan juga harus sehat, jangan sampai nanti ketika mereka pensiun hak-hak nya tidak didapatkan," ungkap Erick.

Dalam konteks Dapen BUMN, Erick mencatat ada 65 persen lembaga dapen yang bermasalah. Jumlahnya mencapai 31 dari 48 lembaga dapen. Nilai dana yang bermasalah pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 9,8 triliun yang disinyalir salah kelola.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ada 31 dari 48 lembaga dana pensiun (Dapen) BUMN bermasalah. Bahkan nilai dana yang bermasalah itu mencapai Rp 9,8 triliun.

Sebelumnya Erick sempat mengungkap ada 65 persen lembaga dapen BUMN yang bermasalah. Dia juga telah melaporkan perihal ini ke Kejaksaan Agung dan mengambil langkah untuk melakukan pembenahan tata kelolanya.

Terbaru, ada penetapan 6 tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Dapen Pelindo. Menurut Erick, itu jadi bukti upaya bersih-bersih perusahaan pelat merah masih berjalan.

"Seperti apa yang saya jabarkan beberapa bulan yang lalu, bahwa dari 48 dapen BUMN ini ada 31 yang prihatin. Artinya bukan semua korupsi tapi prihatin," kata dia di Labuan Bajo, Rabu (10/5/2023).