Jusuf Kalla Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun Setahun, Begini Respons Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, yang menyebut pemerintah membayar utang negara yang mencapai Rp 1.000 triliun dalam setahun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah rutin mengelola dan mengalokasikan pembayaran utang negara dalam nota keuangan setiap tahunnya.

"Kita kan kalau lihat dari data dan pengelolaan utang, tiap tahun kita tahu beberapa. Utang itu kan ada jangka waktunya. Jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo maupun pembayaran utangnya sudah ada di dalam APBN. Dan, itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun," ujarnya saat ditemui di sela-sela sidang paripurna DPR RI terkait KEM PPKF RAPBN 2024, Selasa (23/5/2023).

Meski tidak mengonfirmasi langsung apakah informasi soal pembayaran utang yang mencapai Rp 1.000 triliun itu benar adanya, Sri Mulyani bilang jika pembiayaan utang negara sudah ditangani dengan baik.

"Jadi dalam hal itu, yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainibilitas," kata Sri Mulyani.

Pernyataan Jusuf Kalla

Sebelumnya, Jusuf Kalla sempat menyinggung soal pembayaran utang pemerintah tersebut saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023) lalu.

Pria yang akrab disapa JK ini mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang bilang utang luar negeri Indonesia cukup besar.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ungkap Jusuf Kalla.

Ia berharap persoalan utang yang kian membengkak saat ini bisa diselesaikan, agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Tanah Air.

Menurut dia, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

"Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," tegas Jusuf Kalla.

Bank Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD 402,8 miliar pada akhir triwulan I 2023. Nilai ULN tersebut setara Rp 5.969 triliun dengan asumsi kurs Rp14.815 per USD.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada triwulan I 2023 secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (year on year/yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,1 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Senin (15/5).

Dia menyampaikan, kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan swasta. Perkembangan posisi ULN pada triwulan I 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang USD terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

Tercatat, posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2023 tercatat sebesar USD 194,0 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 6,8 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.

BI memastikan penarikan ULN pemerintah pada triwulan I 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Setali tiga uang, ULN swasta juga mengalami kontraksi dan lebih dalam. Posisi ULN swasta pada triwulan I 2023 tercatat sebesar USD 199,4 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi 3,0 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 77,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta.

BI mengklaim, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan I 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap stabil di kisaran 30,1 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ungkap Erwin.