PKS dan Demokrat Minta Pembangunan IKN Ditunda, Sri Mulyani: Tetap Lanjut!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi terkait kritikan dua fraksi di DPR yakni Demokrat dan PKS yang meminta agar anggaran untuk pembangunan IKN pada 2024 tidak dialokasikan terlebih dahulu.

Bendahara negara ini menegaskan, bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus dilanjutkan, karena merupakan bagian dari program prioritas dan sejalan dengan pembangunan proyek strategis nasional lainnya (PSN).

"Program prioritas juga difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, melalui percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN dan Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, (30/5/2023).

Selain itu, mengenai untuk meningkatkan kualitas belanja di tahun 2024, Pemerintah konsisten melanjutkan penguatan spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.

Efisiensi Belanja

Efisiensi belanja yang dimaksud diantaranya dengan fokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match, penguatan kualitas dan akses kesehatan seperti efektivitas JKN, kemandirian farmasi, sistem kesehatan yang handal.

Kemudian belanja juga difokuskan untuk mendorong hilirisasi SDA, serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. 

"Sejalan dengan semangat penguatan spending better, Pemerintah secara konsisten meningkatkan kualitas belanja daerah agar semakin sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antardaerah," ujarnya.

Menurut Sri, harmonisasi dan sinergitas kebijakan pusat dan daerah diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja serta perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemindahan ibu kota negara sebaiknya ditunda. Agar anggaran pembangunan IKN Nusantara bisa digunakan untuk pemulihan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, Fraksi Demokrat meminta penggunaan APBN difokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok. Termasuk harga energi bagi masyarakat di daerah. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku pihaknya tengah berupaya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) cepat rampung.

Dia menyebut ada 3 poin yang masuk dalam proses revisi UU IKN Nusantara. Ketiga poin utama yang direvisi dalam UU tersebut, pertama soal kewenangan lembaga yang telah diperbaiki.

Kemudian, kedua soal pertanahan, kemudian ketiga tentang pembiayaan dan pendanaan IKN Nusantara yang telah disempurnakan kembali.

"Jadi tiga hal itu sebenarnya, dan Alhamdulillah kami sudah selesai, tinggal dilaporkan kepada Presiden,” kata Suharso melansir Antara di Jakarta, seperti dikuti Selasa (30/5/2023).

Ia menjelaskan dalam aspek pembiayaan IKN, 80 persen diharapkan berasal dari investor, dan 20 persen dari anggaran negara.

“80 persen kami harapkan kepada investor, 20 persen oleh anggaran negara. Posisi itu yang sedang kami atur,” ujarnya.

Dia juga memastikan pembahasan revisi UU akan dilakukan oleh DPR RI di masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Pembangunan IKN dipastikan tetap berjalan serta dijadikan sebagai salah satu proyek prioritas strategis dalam kebijakan belanja 2024 Kementerian Keuangan.

Pembangunan IKN ditujukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai menyiapkan lahan bagi swasta untuk membangun infrastruktur di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Lahan yang disiapkan Kementerian PUPR ini sudah dalam bentuk siap bangun (land development) di Sub-Wilayah Pengembangan 1B dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

"Sekarang kita lakukan land development yakni penyiapan lahan atau kawasan siap bangun," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, dikutip dari Antara, Sabtu (27/5/2023).

Endra mengatakan, upaya land development tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan membuka, membentuk strukturnya dengan membuat jalan terlebih dahulu, kemudian membangun kavling-kavling lalu diratakan sehingga menjadi lahan siap bangun. Penyiapan lahan siap bangun tersebut sudah dimulai sejak awal tahun ini.

Berdasarkan data Otorita IKN, KIPP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terdiri dari Sub-Wilayah Pengembangan (Sub-WP 1A) dengan total luas lahan 2.876 hektare, Sub-WP 1B dengan total luas lahan 2.037 hektare, dan Sub-WP 1C 1.758 hektare.

Pembagian Lahan di IKN

Sub-WP 1A KIPP diperuntukkan sebagai government core activity, sedangkan Sub-WP 1B dan 1C KIPP lahannya bersifat mixed use sehingga bukan hanya untuk pembangunan kantor pemerintahan melainkan juga untuk bangunan-bangunan non pemerintahan seperti mal, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Endra mengingatkan bahwa pembangunan IKN mengusung konsep forest city di mana 60-70 persen lahannya untuk kawasan hijau seperti lanskap, ruang publik hijau, taman-taman dan ruang terbuka hijau, sehingga lahan yang dipakai untuk pembangunan sekitar 30-40 persen.

"Pembangunan IKN tersebut yang pertama masuk harus pemerintah, artinya itu menunjukkan keseriusan kita dalam membangun IKN dengan infrastruktur dasar. Kalau ini sudah kelihatan wujud atau bentuknya, kita berharap bisa menarik investor swasta untuk masuk," katanya.