KKP Bentuk Tim Tentukan Ekspor Pasir Laut, Ajak Walhi-Greenpeace Gabung

Terkait negara tujuan ekspor pasir laut yang disebut-sebut ditujukan ke Singapura, dia mengatakan, hasil sedimentasi pasir laut akan diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 31 Mei 2023, 19:46 WIB
Diterbitkan 31 Mei 2023, 19:46 WIB
Sakti Wahyu Trenggono soal Ekspor Pasir Laut
Trenggono bilang nantinya akan ada aturan turunan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) sebagai turunan dari PP 26 Tahun 2023. Di dalam aturan tersebut akan diatur pembentukan Tim Kajian yang terdiri dari KKP, Kementerian ESDM, KLHK, hingga LSM lingkungan seperti Walhi hingga Greenpeace. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut hasil sedimentasi ditentukan tim kajian. 

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo merilis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu isi dari aturan ini yang menjadi sororan adalah memperbolehkan ekspor pasir laut.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

 
Menteri KKP mengungkapkan, tim kajian ini termasuk kementerian dan badan antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. 
 
"Tim kajian (terdiri dari) unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi,” ungkap Trenggono, dalam konferensi pers di kantor KKP, Rabu (31/5/2023).
 
“Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," sambungnya. 
 
Selain itu, “Kalau tim kajian mengatakan (pasir laut) yang diambil untuk kepentingan di bagian (dalam negeri) ada sekian, dan jika mereka tidak memberikan izin ekspor maka tidak (akan diizinkan),” ujar Trenggono.
 
Tak hanya itu, untuk mengambil pasir laut dalam sedimentasi juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal itu perlu diproses dengan teknik dan teknologi khusus. 
 
Sementara terkait negara tujuan ekspor pasir laut yang disebut-sebut ditujukan ke Singapura, dia mengatakan, hasil sedimentasi pasir laut akan diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri, salah satunya reklamasi. 
 
"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau menggunakan pasir sedimentasi maka harus membayar PNBP, begitu juga ekspor. (Negara pembeli) juga harus dikenakan PNBP dan (besarannya) lebih tinggi," sebut Trenggono.
 
Dia juga mengatakan, hasil dari PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan di sektor kelautan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya