Erick Thohir soal Polemik Impor KRL Bekas: Hanya Menutupi Gap 6-7 Bulan ke depan

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan tambahan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Menurutnya, penambahan modal tersebut diperlukan supaya INKA dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal produksi guna memenuhi kebutuhan gerbong kereta api di dalam negeri.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Erick Thohir mengungkapkan, sebenarnya usulan tersebut telah dibahas dengan pihak terakit seperti dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Adapun dibutuhkan penambahan gerbong kereta api di dalam negeri, sebab pasca pandemi covid-19 terjadi pertumbuhan penumpang yang signifikan, hal itu jauh dari prediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Kendati demikian, apabila produksi INKA tidak bisa memenuhi kebutuhan gerbong kereta api. Maka mau tidak mau harus dilakukan impor gerbong kereta api, tapi jumlahnya harus sedikit.

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin kita minta karena itu hanya menutupi gap dari kebutuhan beberapa tentu 6 atau 7 bulan ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, mengenai permasalahan impor kereta. Erick meminta supaya PT INKA dan KAI bisa berdiskusi bersama untuk menyamakan data kebutuhan kereta, agar masalah impor KRL bisa menemui titik terang. "Kedua belah pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu, supaya tidak jadi polemik hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian," pungkas Erick. 

Sebelumnya, keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas masih tak kunjung ada selesai. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menegaskan pihaknya tetap tidak memberikan rekomendasi impor KRL bekas sebagaimana hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau impor KRL bekas, Kemenperin masih berpegang teguh pada hasil koordinasi dengan Menko Marves, masih itu bahwa reviu BPKP jadi acuannya," kata dia melansir Antara, Rabu (31/6/2023).

Keputusan Kemenperin dikatakan sejalan dengan arahan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketua Tim Nasional Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang tengah mendukung produksi dalam negeri.

"Seingat kami Pak Menko Marves arahannya produksi dalam negeri," katanya pula.

Dia bahkan memastikan industri dalam negeri siap dan mampu untuk memproduksi armada transportasi massal itu. Daripada impor, dia meminta PT KCI untuk bisa memperbaiki manajemen alur kereta dan penumpang. Masalah penumpukan penumpang yang dikeluhkan seharusnya bisa diperbaiki di sistem manajerial KCI.

"Saya kan anak kereta, saya paham itu. KCI tolong dong perbaiki. Kan ada beberapa rangkaian yang harus diatur manajemen alur penumpangnya, alur keretanya," katanya lagi.

Febri menambahkan, pada dasarnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kementerian Perindustrian siap menjalankan arahan Menko Marves.

"Kalau KRL impor bekas kami belum mengeluarkan izin, kami masih berpegang pada hasil rapat koordinasi Menko Marves bahwa hasil reviu BPKP yang menyatakan bahwa tidak perlu impor KRL bekas, masih sampai sejauh ini," kata Febri. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan Pemerintah akan segera mengumumkan rencana impor KRL bekas Jepang.

Saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait impor KRL tersebut. Kemudian, Kemenko Marves akan segera mengadakan rapat untuk menentukan jadi tidaknya impor KRL.

"KRL kita tunggu saja hasil audit BPKP, nanti malam mereka brief saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan gampang kok," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, pihaknya akan meminta seluruh data laporan BPKP. Selain itu, Luhut menegaskan tidak ada audit ulang. Adapun dari hasil review BPKP terakhir, dinyatakan tidak direkomendasikan untuk mengimpor KRL.

"Saya belum pernah dilaporin. Jadi semua yang kita lakukan basisnya data, saya ulangi ya, semua keputusan yang kami buat basisnya data. Kalau data mengatakan begitu ya begitu (sesuai data)," ujar Luhut.