Curhat Kurang Duit Bangun OSS, Menteri Bahlil Minta Anggaran Rp 2 Triliun di 2024

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar untuk tahun 2024. Sehingga total anggaran yang diminta Bahlil sebesar Rp 2.101.376.670.000.

oleh Arief Rahman H diperbarui 09 Jun 2023, 16:45 WIB
Diterbitkan 09 Jun 2023, 16:45 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri ndonesia Economic Outlook 2022 and The G20 Precidency, di Davos, Swiss
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri ndonesia Economic Outlook 2022 and The G20 Precidency, di Davos, Swiss

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar untuk tahun 2024. Sehingga total anggaran yang diminta Bahlil sebesar Rp 2.101.376.670.000.

Salah satu alasan yang mendasarinya meminta tambahan anggaran adalah untuk memperkuat gerbang investasi Online Single Submission (OSS). Menurutnya, OSS perlu diperkuat lagi mengingat target realisasi investasi di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya.

"Terkait perencanaan 2024, itu kami, pimpinan, mendapat alokasi sebesar Rp 1.226.376.670. Jadi target kami investasi tambah Rp 1.400 bahkan di 2024 itu target investasi kami mencapai Rp 1.600 triliun, tapi uangnya gak tambah-tambah. Saya juga gak ngerti ini, udah bingung kita," ujar dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (9/6/2023).

Menurutnya, alokasi anggaran untuk membangun sistem OSS hanya Rp 30 miliar. Namun, dengan biaya sebesar itu, kata Bahlil, masih belum cukup untuk memperkuat sistem OSS.

"Nah, kami mohon tambahan anggaran sekaligus untuk membuat OSS karena OSS kita ini. Pimpinan tau gak, 79 UU digabung menjadi omnibus law, ada 40 PP 9 Perpres dan puluhan permen ada 15 ribu halaman aturan itu yang negitu ribet, OSS ini dibangun hanya dengan Rp 30 miliar," bebernya.

Dia mengibaratkan, Rp 30 miliar hanya mampu membuat OSS menjadi sekelas 'mobil Avanza'. Tapi yang dibidik adalah kemampuan sistem yang lebih lengkap dan lebih baik.

"Jadi tolong sampaikan kepada Kemenkeu dan Badan Anggaran kalau mau OSS kita kelas Avanza jangan ditambah anggarannya, kalau mau Avanza aja, dan ndak boleh tanya," tegasnya.

Informasi, mengacu pada bahan paparannya, dari usulan Rp 875 miliar itu, sebanyak Rp 64 miliar bakal dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sementara, Rp 811 miliar sisanya akan digunakan untuk Program Penanaman Modal.

 

Peran OSS

Bahlil Lahadalia dan Zainudin Amali Temui Jokowi di Istana
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia memberi hormat saat tiba di Istana, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Bahlil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menempati salah satu pos kementerian di Kabinet Kerja Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bahlil berpegang kalau sistem OSS ini punya peran penting dalam membumikan investasi di dalam negeri. Dari sana, dia menilai akan berdampak positid juga pada berbagai sektor.

"Padahal kita tau bahwa investasi ini hulu dari sebuah proses ekonomi. Gak ada industri kalau tanpa invesgasi gak ada perdgaangan yang dijual kalau gak ada investasi. Dan gak ada itu pajak mau diterima secara baik kalau gak ada investasi," paparnya.

Pada kesempatan ini, Bahlil bahkan membandingkan dengan biaya yang dikucurkan pemerintah untuk membangun aplikasi Peduli Lindungi yang kini menjadi Satu Sehat. Menuritnya biaya pembuatan aplikasi lebih mahal ketimbang OSS.

"Peduli Lindungi aja yang cuma sekitar berapa juta orang itu (penggunanya), harganya lebih mahal dari OSS. OSS itu harganya hanya Rp 30 miliar pak, (target) investasinya Rp 1.000 triliun lebih, ini bukan curhat lagi, menyampaikan supaya tidak ada pertanyaan lagi terkait OSS. Jadi kalau kekurangan ya memang itu, kita, saya menyampaikan kondisinya. Jadi kami minta mohon pimpinan, kalau mau bagus, tambah anggaran," urai Menteri Bahlil Lahadalia.

 

Investasi ke IKN

Ibu Kota Baru
Desain Masjid Agung di Ibu Kota Negara (IKN) Baru, Kalimantan Timur. (dok. tangkapan layar Instagram @nyoman_nuarta/https://www.instagram.com/tv/CNMqEsMH8NU/)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa swasta mulai ikut membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Agustus 2023. Pembangunan ini langsung dimulai saat infrastruktur dasar sudah selesai dikerjakan.

"Kalau investasi di IKN itu mereka mulai running di Agustus - September setelah infrastruktur selesai. Jadi yang dibangun itu adalah infrastruktur dasar selesai yang mana investasinya dari pemerintah," kata Menteri Bahlil dikutip dari Antara, Rabu (24/5/2023).

Kendati masih merahasiakan nama-nama investor swasta yang akan terlibat dalam pembangunan IKN tersebut, Bahlil memastikan sudah banyak investor swasta yang telah menyampaikan komitmennya.

"Enggak mungkin investasi swasta masuk tapi investasi dasarnya belum kelar. Sekarang kita selesaikan itu infrastruktur dasar. Ada investasinya kok, jangan diragukan," tegasnya.

Pembangunan infrastruktur di IKN, lanjutnya, akan dibangun secara paralel seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, stadion hingga perguruan tinggi.

Selain itu juga akan dibangun financial center seperti yang ada di Singapura dan Malaysia. Financial center ini dijelaskan Bahlil bertujuan agar para investor bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus melalui negara ketiga atau hub.

"Pendidikan, kesehatan, tapi yang bangun duluan kan infrastruktur. Bangun perumahan, contohkanlah PSSI akan membangun stadion langsung terus beberapa perguruan tinggi akan dibangun," ucapnya.

 

Sesuai Target

Kawasan IKN
Kawasan calon Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Mayoritas dimiliki Hasyim Djoyohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Adapun Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono menyebut bahwa pembangunan infrastruktur IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) sampai saat ini masih on the track atau sesuai jalur.

"Pembangunan infrastruktur masih on the track. Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya. Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan karena seeing is believing," ujar Bambang saat memberi sambutan dalam "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023", di Jakarta, Selasa (23/5).

Ia mengklaim banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres dari pembangunan IKN.

"Berbagai macam delegasi baik dari asing maupun dari lokal itu sering kali hadir ingin melihat sendiri. Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya juga is it real? benar nih mau bikin ibu kota? Tentunya dengan melihat sendiri biasanya mereka langsung memberikan respons yang sangat positif," kata Bambang.

Infografis Peringkat Investasi Indonesia
Peringkat Investasi Indonesia Naik (Liputan6.com/Triyas)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya