Indeks Logistik Indonesia Anjlok, Mau Bersaing dengan Negara Lain Jadi Susah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Logistics Performances Index (LPI) Indonesia di 2023 anjlok. Dengan turunnya indeks logistik tersebut maka sudah dipastikan kalah bersaing jika dibandingkan dengan negara lain.

"Logistik performance index Indonesia tahun ini kalah dibandingkan banyak negara yang justru makin maju. Jadi, kita memang perlu untuk terus memperbaiki, apakah dari sisi custom yaitu kepabeanan dan cukai apakah dari sisi infrastruktur yang dua-duanya skornya membaik," kata Sri Mulyani dalam acara The New SINSW dan agenda diskusi: Let's Talk about INSW, Jumat (9/6/2023).

Diketahui dalam laporan indeks Kinerja Logistik yang dirilis Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0.

Adapun kinerja LPI dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Dari keenam dimensi tersebut, yang skornya membaik adalah customs dan infrastructure saja, maka sisa dimensi LPI lain skornya masih menurun.

"Tapi dari skor yang ke-4 lainnya timelines, kemudian internasional savement, international shipments, logistics competence and quality, dan tracking & tracing. Itu keempatnya agak menurun, sehingga Indonesia kemarin skornya menurun untuk LPI di 2023," ujarnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap untuk empat dimensi penghitungan LPI tersebut bisa terus diperbaiki. Meskipun dua dimensi lainnya sudah membaik, masih perlu dilakukan perbaikan agar lebih baik lagi.

"Selain yang dua yang sudah membaik, namun membaiknya mungkin perlu untuk lebih baik lagi yaitu custom yaitu bea dan cukai juga serta infrastruktur," ujar Menkeu.

Kendati demikian, kata Menkeu, Indonesia sebagai negara yang sangat besar secara geografis dan juga negara kepulauan, maka dalam rangka untuk terus meningkatkan perekonomian Indonesia dari sisi daya saing kompetitifness, terutama dari sisi logistik dan distribusi bukan merupakan tantangan yang mudah.

"Kita menyadari apalagi kalau kemudian dibuat skor antar negara, Indonesia akan sangat menghadapi tantangan yang sangat tidak mudah bahkan bersaing di negara-negara ASEAN, karena di lingkungan ASEAN mereka negara-negaranya relatif geografinya dan jumlah penduduknya kecil dan juga geografisnya tidak serumit Indonesia," pungkasnya.

Kondisi jalan rusak tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, tapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Total, ada sekitar 52 persen jaringan jalan buruk di daerah. 

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai bahwa jalan rusak yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia tentu akan menggangu kegiatan perekonomian, khususnya distribusi logistik.

"Bahwa dengan banyaknya jalan rusak itu akan menganggu kelancaran ekonomi, khususnya di tempat-tempat yang ada kegiatan ekonomi, seperti pasar-pasar, maupun distribusi kebutuhan pokok sehari-hari kepada masyarakat," kata Yukki kepada Liputan6.com, Selasa (9/5/2023).

Berdasarkan pengamatannya, jika kondisi jalan baik maka akan mempercepat waktu tempuh distribusi. Sebaliknya, apabila jalan rusak maka waktu tempuh akan melambat, bahkan melebihi perkiraan.

"Informasi yang saya dapat, kalau jalan itu bagus bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Karena jalanan tidak baik maka waktu tempuhnya jadi 5 jam," ujarnya.

Selain itu, dampak negatif jalan yang rusak juga berpengaruh terhadap barang yang diangkut. Oleh karena itu, DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sangat mendukung langkah pemerintah pusat yang mengambil alih pembenahan jalan di daerah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut salah satu penyebab utama jalan rusak adalah truk yang mengangkut melebihi tonase dan dimensi.

Menurut Yukki, Pemerintah sudah mengatur ketentuan jalan yang boleh dilewati oleh truk-truk, baik ke provinsi hingga ke kabupaten. Maka, tidak boleh menyalahkan pihak tertentu.

"Itu ada ketentuan aturannya, jalan negara, provinsi, jalan kabupaten/kota. Presiden saat ini sedang mencari solusi, kok malah menyalahkan pihak tertentu. Kalau tidak ada yang mengakut ke suatu daerah gimana? Kebutuhan masyarakat tidak dapat dipenuhi," pungkasnya.