Alokasi Capai Rp 450 Triliun, Menko Airlangga Ajak UMKM Cirebon Manfaatkan KUR

Liputan6.com, Jakarta Kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian nasional menggerakkan Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dapat naik kelas, diantaranya melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk tahun 2023, Pemerintah telah meningkatkan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp 450 triliun. Seluruh stakeholder digerakkan agar target penyaluran KUR dapat tercapai seiring dengan manfaat yang diterima oleh para pelaku UMKM.

Menutup agenda kunjungan kerja di Kota Cirebon, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berkesempatan menghadiri Pameran Produk Unggulan UMKM Debitur KUR yang dikemas dalam acara UMKM BERSUKUR (Bercerita Sukses KUR) dan kegiatan produksi pada sebuah kabin pesawat yang telah dirombak untuk tempat pameran cara produksi UMKM.

”Barusan ada akad kredit dari dua peserta prakerja yang tadi dalam acara sebelumnya meminta modal kerja, dan alhamdulillah hari ini sudah diadopsi oleh BNI dan BSI. Jadi ini membuktikan bahwa kredit KUR itu mudah untuk didapat dan prosesnya juga mudah, apalagi kalau sudah punya referensi, salah satunya adalah lulusan-lulusan dari Kartu Prakerja,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Pameran yang bertajuk UMKM Maju dan Terbang Tinggi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Secara nasional, realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun 2023 sampai dengan 12 Juni 2023 telah mencapai 87,48 triliun rupiah dan diberikan kepada 1,6 juta debitur. Khusus di Kota Cirebon, KUR telah terealisasi sebesar 63 miliar rupiah untuk 942 debitur.

Pemerintah juga terus mendorong para pelaku UMKM di segala sektor untuk memanfaatkan KUR yang disediakan Pemerintah agar permodalan tidak lagi menjadi hambatan UMKM untuk naik kelas.

”Sektornya terbuka luas, seperti tadi UMKM diberikan seluas-luasnya dan semudah-mudahnya. NPL relatif kecil, satu koma sekian persen,” pungkas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga menyaksikan penyaluran KUR Super Mikro, penyerahan secara simbolis penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan santunan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan, dan penyerahan santunan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.

”Pemerintah berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong semangat UMKM di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya, untuk terus meningkatkan kelas usahanya melalui KUR dan ’terbang tinggi’ maju menjadi pengusaha yang hebat di masa yang akan datang. Kemenko Perekonomian sebagai fasilitator dan katalisator berkomitmen untuk senantiasa mendorong terwujudnya cita-cita UMKM untuk semakin maju dan sejahtera,” kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan.

Turut hadir pada kegiatan ini yakni Gubernur Provinsi Jawa Barat, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Tim Ahli dan Asistensi Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Direksi atau Perwakilan Direksi dari BRI, BNI, BPD Jabar dan Banten, BSI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Syariah Indonesia, Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian di Jawa Barat masih sangat kecil.

Hal itu disampaikannya kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dalam acara acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023 di Purwakarta, Rabu (5/4).

Hadir juga dalam acara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo.

"Jadi Kang Uu, Jawa Barat terlalu rendah, pusat pertanian tapi KUR pertaniannya hanya Rp. 7,3 triliun, jadi harus digenjot lagi ini, Pak Hergun di Jawa Barat, karena sudah masuk koalisi juga jadi kita bagi rata saja," ujar Airlangga dalam acara GNIP yang disiarkan di laman Youtube BI, dikutip Rabu (5/4/2023).

Airlangga merinci, realisasi KUR pertanian sektor pertanian di tahun 2022 lalu mencapai Rp 117,13 triliun.

"Di mana (penyaluran) yang tertinggi salah satunya di Jawa Timur sebesar Rp. 24 triliun, Jawa Tengah Rp. 17 triliun, dan Jawa Barat Rp 7,32 triliun," paparnya.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 104,2 triliun untuk ketahanan pangan.

"Ini perhatian utama pemerintah, bukan nomor tiga, empat, dan kelima tetapi perhatian utama karena Pemerintah menyiapkan dana Rp. 104,2 triliun," ujarnya.

Penguatan sektor pertanian termasuk mengembangkan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, subsidi bunga kredit, subsidi pupuk, dan DAK fisik dan nonfisik, jelas Airlangga.