Sri Mulyani Ungkap Susahnya Pensiunkan PLTU Batu Bara di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghapus Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Batu bara secara bertahap dan menggantikan dengan energi bersih. Namun usaha tersebut tidak mudah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tantangan untuk menggantikan PLTU batu bara tersebut. Salah satunya adalah masalah anggaran. Hal tesebut diungkap dalam rangkaian Paris Summit 2023.

“Saya sampaikan progress dan tantangan dari skema pembiayaan untuk mempensiunkan PLTU berbasis batubara tersebut,” kata Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, dikutip Jakarta, Jumat (23/6/2023). 

Kata Sri Mulyani, sektor swasta menghadapi kendala untuk bisa berpartisipasi dalam investasi karena berkaitan dengan taxonomy perpajakan. “Ini yang harus kita atasi,” kata dia.

Tantangan lainnya yakni menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani dengan para pemimpin lembaga juga mendiskusikan berbagai model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang. Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang telah diluncurkan di G20 silam menjadi salah satu poin diskusi untuk diambil lesson learned-nya.

“Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan ETM termasuk di bidang pasar modal,” kata dia.

Agenda Sri Muyani di Paris

Sebagai informasi, saat ini  Sri Mulyani tengah melakukan perjalanan dinas ke Paris dalam rangka menghadiri High-Level Roundtable Discussion on Private Capital Mobilization for Climate Investments in Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs).  Salah satu rangkaian acaranya yakni Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang.

Acara ini mempertemukan para pimpinan bank pembangunan multilateral, pemimpin lembaga keuangan yang tergabung di GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), dan para pejabat pemerintah terkait.

Acara tersebut bertempat di Palais Brongniart, sebuah bangunan bersejarah nan monumental di jantung kota Paris. Dulunya, kota ini menjadi denyut aktivitas finansial di ibukota Prancis ini berpusat, termasuk bursa saham Paris Bourse yang kini bernama Euronext Paris.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap akan ada 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara yang beroperasi di Indonesia.

Skema yang dijalankan adalah emission trading system (ETS) yang sudah disusun sebelumnya. Sri Mulyani yang merupakan Bendahara Negara ini menyebut, perdagangan karbon jadi satu upaya untuk menurunkan tingkat emisi karbon, dengan dimulai dari sektor energi.

"Peraturan Menteri ESDM nomor 16/2022 sudah dikeluarkan untuk menetapkan hal itu. Pada tahun 2023 ini ada 99 PLTU berbasis coal yang berpotensi untuk mengikuti emission trading system atau ETS dimana total kapasitas dari PLTU tersebut adalah 33.565 MW," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Green Forum 2023, Selasa (6/6/2023).

Sri Mulyani menilai, dengan porsi yang cukup besar ini akan berkontribusi pada upaya menurunkan emisi karbon kedepannya. Mengingat, sektor pembangkit listrik jadi salah satu target utama dalam menekan emisi karbon.

"Ini adalah kemajuan, karena berarti para PLTU ini memahami bahwa mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat namun mereka juga menghasilkan CO2 yang memperburuk kondisi perubahan iklim dunia," kata dia.

"Oleh karena itu, secara bertahap untuk mampu memasukkan faktor CO2 ini adalah dengan mandatory carbon trading melalui emission trading system yang sudah ditetapkan pemerintah," sambungnya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, upaya ini sejalan untuk mengejar target Nol Emisi Karbon atau Net Zero Emission di 2060 mendatang. Setelah diterapkan di sektor energi atau pembangkit listrik, baru perdagangan karbon selanjutnya akan menyasar sektor lain.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkap, 99 PLTU tadi akan melakukan perdagangan karbon secara tertutup. Artinya, transaksi dilakukan antar perusahaan PLTU.

Transaksi ini akan mengacu pada batas-batas emisi karbon yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini dilakukan sambil menunggu bursa karbon untuk ditetapkan di Indonesia.

"Perdagangan karbon tersebut dilakukan secara langsung antara PLTU dimana mereka sudah ditetapkan berapa mandatory CO2 nya yang diperbolehkan," ungkapnya.

"Mereka melakukan transaksi dengan membuat atau berpartisipasi dalam aplikasi penghitungan dan pelaporan emisi ketenagalistriklah atau Apel Gatrik belum melalui bursa karbon yang akan di launch di capital msrket kita. Jadi ini adalah trading yang sifatnya tertutup antar para pelaku PLTU," kata Sri Mulyani menjelaskan.

Dia menegaskan saat ini sistem perdagangan karbon yang mandatory atau emission trading system baru diterapkan di sektor energi. Salah satu yang jadi perhatian adalah dampaknya terhadap ekonomi sosial masyarakat.

"Jangan lupa untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikkan tangan, meskipun tujuannya baik yaitu untuk meningkatkan perekonomian agar konsisten dengan komitmen, penurunan CO2 ini tetap harus dilakukan secara hati-hati karena sebuah perubahan pasti menimbulkan shock," bebernya.