Menko Luhut Minta Semua Pengusaha dan Petani Sawit Laporkan Lahan ke Satgas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta semua pihak yang memiliki lahan sawit untuk melaporkan asetnya kepada Satuan Tugas atau Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibawahinya.

Luhut mengatakan, dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), banyak ditemukan perusahaan belum mendapatkan izin lokasi, izin perkebunan, dan hak guna usaha. Oleh karenanya, ia meminta setiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan.

"Satgas dengan tegas mengimbau agar semua pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai bukti izin usaha yang dimiliki," tegas Menko Luhut di Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Satgas dalam waktu dekat akan memulai self reporting lahan sawit milik perusahaan, koperasi, dan rakyat. "Oita ada citra satelit dan drone, sehingga kita minta dilaporin mandiri dan kita akan punya cara untuk random check pada laporan tersebut," imbuhnya.

Perusahaan dihimbau melaporkan informasi itu lewat website Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperimbun) mulai 3 Juli-3 Agustus 2023. Kemudian untuk koperasi dan rakyat bakal diinformasikan secara paralel.

"Kami akan sosialisasi soal mekanisme pelaporan mandiri pelaku usaha. Sosialisasi akan dilakukan 3 Juli sampai 3 Agustus. Rencana venue offline di Riau, Kalimantan Tengah, dan Jakarta secara virtual," terang Luhut.

Lebih lanjut, ia menambahkan, Satgas juga tengah kembangkan dashboard penyelesaian sawit dalam kawasan hutan. Untuk itu, Satgas akan melakukan live tracking kasus lahan sawit yang berada di kawasan hutan.

Dikatskan Luhut, Satgas juga punya hak untuk melakukan pemanggilan. Itu dilakukan untuk melakukan konfirmasi kesesuaian perizinan dengan lahan sawit yang dimiliki apabila ada hal-hal yang mencurigakan.

"Saya harap dengan adanya Satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya. Pemerintah akan tindak tegas pelaku usaha yang tidak hiraukan upaya yang ditempuh pemerintah dalam tata kelola sawit," tuturnya.

Presiden Joko Widodo baru saja menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua pengarah Satuan tugas atau satgas sawit. 

Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang baru ditandatangani pada Jumat 14 April 2023. 

“Keputusan Presiden sudah keluar, (Satgas Sawit) yang dipimpin oleh Pak Menko Marinves, Luhut sebagai ketua tim pengarah dan Ketua Tim Pelaksananya Wakil Menteri Keuangan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers, APBN KiTa Edisi April, Jakarta, Senin (17/4/2023). 

Suahasil menjelaskan Satgas Sawit ini akan bertugas melakukan penanganan perbaikan tata kelola di industri wasit. Termasuk pelaksanaan berbagai macam kepatuhan seperti perizinan lahan sawit, perkebunan dan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Tugasnya menangani perbaikan tata kelola di industri sawit kita,” kata Suahasil.

Dia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan selama ini telah melakukan pembaharuan (update) dari besaran dan lahan perkebunan yang dimiliki perusahaan perkebunan.

Data tersebut nantinya akan menjadi landasan bagi Satgas Sawit dalam melakukan tata kelola industri sawit.  “Sawit ini penting buat kita dan selalu kita pantau harganya di internasional karena ini mempengaruhi PNBP yang kita terima,” katanya. 

Suasila menegaskan, aturan ini nantinya tidak hanya berlaku bagi lahan perkebunan sawit saja. Melainkan juga berlaku pada jenis perkebunan lainnya. 

“Ini bukan hanya PBB sawit saja tetapi buat perkebunan lainnya,” kata dia. 

Berdasarkan Keppres Nomor 9 tahun 2023, Satgas Sawit ini terbagi menjadi 2 yakni dewan pengarah dan tim pelaksana. Adapun susunan anggota organisasinya antara lain: 

Tim Pengarah Satgas Sawit 

Ketua Pengarah: Ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan 

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto 

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD

Anggota

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Jaksa Agung;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
11. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.