Suplai Air Bersih ke Karanganyar, Bendungan Jlantah Rampung Akhir 2023

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan proyek Bendungan Jlantah di Karanganyar, Jawa Tengah. Targetnya, bendungan ini rampung akhir 2023.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pada periode 2015-2025, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan 61 bendungan. Itu akan meningkatkan suplai air irigasi premium dari semula 10,6 persen menjadi 19,3 persen.

"Pada tahun 2015 sampai dengan Februari 2023 telah diselesaikan pembangunan 36 bendungan baru. Menambah daerah irigasi produktif seluas 234.741 ha sebagai bagian dari peningkatan luasan jaringan irigasi 1,12 juta ha, dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3,84 juta ha," terang Menteri Basuki.

Sementara pada 2023 ini, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan 13 bendungan lainnya. Antara lain, Cipanas, Karian, Sepaku Semoi, Keureuto, Rukoh, Jlantah, Tiu Suntuk, Lausimeme, Sidan, Leuwikeris, Temef, Pamukkulu, dan Ameroro. Untuk bendungan Jlantah sendiri diperkirakan akan rampung pada akhir tahun ini.

"Target untuk dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023 mudah-mudahan dapat tercapai," imbuh Menteri Basuki.

Bendungan Jlantah memiliki kapasitas tampung 10,97 m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, dan elevasi puncak bendungan +690 m.

Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Adenan Rasyid mengatakan, bendungan ini dibangun sejak Juli 2019 oleh PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp 965 miliar.

"Saat ini progresnya sudah sekitar 65 persen. Nantinya bendungan Jlantah akan mengairi 1.494 ha area persawahan di kawasan Jatipuro dan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar," jelas Adenan.

Di samping sebagai sumber irigasi, bendungan Jlantah juga sebagai sumber air baku dengan kapasitas sebesar 150 liter per detik. Dan dapat mereduksi banjir sebesar 51,26 perse. atau 70,33 m3 per detik untuk Q50.

"Kehadiran bendungan ini juga akan memberi manfaat untuk potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt (MW), serta untuk konservasi dan pariwisata di Kabupaten Karanganyar," pungkas Adenan.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan dukungan infrastruktur dasar IKN pada tahun 2023 mencapai Rp 26,67 triliun.

"Dukungan infrastruktur dasar IKN pada tahun ini sebesar Rp26,67 triliun," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (6/6/2023).

Basuki memaparkan, rincian dukungan infrastruktur dasar IKN tersebut antara lain untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp1,13 triliun bagi drainase utama dan pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, penyelesaian Bendungan Sepaku Semoi, Embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan untuk penyelesaian Intake Sungai Sepaku.

Kemudian untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp9,72 triliun antara lain untuk melaksanakan Jalan Kerja Logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, Jalan Tol IKN, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, pembangunan (Duplikasi) Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Jalan Akses Bandara, dan pembangunan Dermaga Logistik.

Ditjen Cipta Karya sebesar Rp11,58 triliun untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, jaringan perpipaan Transmisi SPAM Sepaku, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP IKN, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) KIPP IKN.

Lalu pembangunan sarana Prasarana Pemerintahan KIPP IKN yakni Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian PUPR, Masjid Negara dan Beranda Nusantara.

Kemudian penyiapan KIPP IKN Tahap I dan II, penataan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, land development untuk Sub Wilayah Pengembangan 1B dan 1C.

Sedangkan Ditjen Perumahan sebesar Rp4,2 triliun, antara lain untuk pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri dan pembangunan rumah susun atau Rusun ASN.

Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp30 miliar untuk pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang dan jasa terkait IKN.

"Kami laporkan bahwa di IKN sekarang ini terdapat pekerja sebanyak 8.000 orang, di mana 30 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal yang sudah diberikan pelatihan dan sertifikasi," kata Basuki.