APBN Cetak Surplus Rp 204,3 Triliun hingga Mei 2023

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp 204,3 triliun. Artinya, pemerintah selama 5 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga APBN surplus.

"Ini artinya 0,97 persen dari total produk domestik bruto (PDB) yang diperkirakan tahun ini. Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus Rp 390,5 triliun," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (26/6/2023).

Menkeu juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Mei masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 1.209,3 triliun.

"Ini artinya 49,1 persen dari target APBN tahun ini sudah tercapai. Ini menunjukan pertumbuhan 13 persen dibandingkan penerimaan negara bukan Mei 2022 lalu," imbuh dia.

Sementara dari sisi pengeluaran, meskipun belanja negara pada Mei 2033 mengalami kenaikan, namun jumlahnya masih lebih kecil dibanding pendapatan negara.

"Sisi belanja negara capai Rp 1.005 triliun. Ini artinya 32,8 persen dari total belanja negara sudah dibelanjakan. Ini naik 7,1 persen," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 48,35 triliun di 2024 mendatang.

"Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin anggaran Kementerian Keuangan beserta dengan seluruh catatannya, kita setujui," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Informasi, secara rinci anggaran untuk kebijakan fiskal sebesar Rp 40,23 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun, dan pengelolaan belanja negara sebesar Rp 28,74 miliar.

Selanjutnya, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp 310,8 miliar. Serta yang terbesar adalah alokasi untuk dukungan manajemen sebesar Rp 45,49 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menyebut adanya dukungan anggaran ini akan menjadi modal untuk menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Dia juga meminta para eselon I dibawahnya untuk bekerja sesuai linimasa (timeline) yang sudah ditentukan.

"Kami tidak ada catatan, saya rasa banyak sekali yang harus dikerjakan bahkan banyak yang timeline-nya sangat ketat sebelum RAPBN disampaikan kepada bapak Presiden, jadi ini para unit eselon I saya minta untuk betul-betul menyelesaikan dengan timeline yang ada," katanya.

Sementara itu, terkait hal fundamental seperti alikasi pensiun nantinya akan dibahas lebih lanjut. Utamanya mengenai implikasinya terhadap keuangan negara.

"Namun, saya rasa timeline yang disampaikan disini akan memberikan indikasi komitmen kita akan kearah mana dari sisi roadmap tersebut," ujarnya.

"Saya rasa semuanya sudah banyak sekali catatan yang sangat bagus yang bertujuan memperbaiki organisasi dna pengelolaan serta program serta kebijakan dari kementerian keuangan atas dukungan dari komisi XI," sambung Bendahara Negara.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk tahun 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000. Sri Mulyani pun meminta agar Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkeu senantiasa bisa menyetujui usulan tersebut.

"Mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyebut anggaran itu telah termasuk dengan badan layanan umum (BLU). Sedangkan, jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, maka pagu indikatif Kemenkeu pada 2024 yang diusulkan hanya Rp 36,10 triliun.

"Jadi BLU kita ada sekitar Rp 9,3 triliun. Sementara yang di kementerian sendiri adalah Rp 36,10 triliun," ujar Suahasil.

Rencananya pagu indikatif tersebut akan dialokasikan pada 5 program, diantaranya program kebijakan fiskal Rp 40,235 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 2,482 triliun; pengelolaan belanja negara Rp 28,741 miliar; pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko Rp 310,821 miliar; serta dukungan manajemen Rp 45,49 triliun.

"Total rupiah murni di Kemenkeu Rp 38,906 triliun, PNBP Rp 21,763 miliar, hibah luar negeri Rp 1,122 miliar, BLU Rp 9,423 triliun. Total pagu indikatif Kemenkeu (2024) adalah Rp 48.353.424.381.000," jelas Suahasil.

Adapun jika dirinci pagu Indikatif Kementerian Keuangan TA 2024 per fungsi terdiri dari fungsi Pelayanan Umum Rp44.708.641.982.000, fungsi Ekonomi Rp161.872.711.000, dan fungsi Pendidikan Rp3.482.909.688.000.