Milenial Menjadi Kunci Pemilu 2024, Total Pemilih Sentuh 68,82 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan mayoritas pemilih berasal dari generasi milenial pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Generasi milenial tercatat 68.822.389 orang atau 33,60 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT). Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menuturkan, selanjutnya Gen X di posisi kedua dengan 57.486.482 orang atau 28,07 persen.

"Untuk mereka baby boomer, sebanyak 13,73 persen, pre-boomer sebanyak 1,74 persen, kemudian Gen Z sebanyak 22,85 persen,” tutur Betty, saat rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat nasional untuk Pemilu 2024, Minggu, 2 Juli 2023, dikutip dari Antara, Senin (3/7/2023).

Jumlah DPT Pemilu 2024 dengan kategori Gen Z sebanyak 46.800.161 orang, baby boomber sebanyak 28.127.340 orang dan pre-boomer sebanyak 3.570.850 orang.

Betty mengatakan, jumlah DPT berdasarkan usia. Pemilih dengan usia 40 tahun ke atas menjadi yang terbanyak untuk Pemilu 2024 yakni berjumlah 98.448.775 orang atau 48,07 persen.

Selanjutnya pemilih usia 17-30 tahun sebanyak 63.953.031 orang atau 31,23 persen dan pemilih usia 31-40 tahun sebanyak 42.398.719 orang atau 20,70 persen. Sedangkan, jumlah pemilih paling sedikit berusia 17 tahun ke bawah.

“Usia di bawah 17 tahun karena sudah menikah 0,003 persen (6.697 pemilih),” tutur dia.

Betty menambahkan, jumlah rekapitulasi DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222. Jumlah itu terdiri atas 203.056.748 pemilih di dalam negeri dan 1.750.474 pemilih di luar negeri. Ia menuturkan, jumlah pemilih laki-laki, baik dalam dan luar negeri sebanyak 102.218.503 orang, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719.

“Itulah rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap Pemilu 2024 oleh KPU,” ujar Betty dalam rapat pleno yang dibuka oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran untuk pemilihan umum (Pemilu) yang sudah bisa dicairkan pada 2023 dan 2024. Bahkan dia sudah menyiapkan anggaran tambahan jika Pemilu 2024 berlangsung 2 putaran.

“Kalau ada 2 putaran kita sudah ada dana kontijensi kalau sampai terjadi dua ronde karena itu anggarannya cukup signifikan,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2023). 

Meski begitu, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemilu dicairkan secara bertahap sesuai dengan siklus di masing-masing lembaga. 

“Anggaran Pemilu kita siapkan untuk 2023-2024, untuk penyelenggaraannya sendiri dari KPU, kemudian Bawaslu, kita mengikuti siklusnya, jadwalnya," kata dia. 

Pencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu. Dana tersebut digunakan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan seperti logistik, distribusi orang, saksi dan lain-lain. 

Berbagai kebutuhan tersebut memang bagian dari tanggung jawab APBN dalam mendukung pesta demokrasi 5 tahunan.“Jadi ini semua perhelatan demokrasi ini sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun,” kata dia. 

Hanya saja, Sri Mulyani enggan membeberkan besarnya dana pemilu untuk tahun 2024. Termasuk besarnya dana persiapan untuk pilpres jika berlangsung 2 putaran di tahun depan. 

“Nanti bapak Presiden akan menyampaikan di DPR. Detailnya sebagian langsung masuk di K/L terkait, dan sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar, tidak akan dikeluarkan anggarannya," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Pemilu 2024 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25 triliun untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.

Namun angka tersebut bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan.

"Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ucap Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (3/2/2023), dikutip dari Antara.

Secara perinci, alokasi anggaran tersebut meliputi sebanyak Rp15,49 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan senilai Rp2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.

Sri Mulyani menyebutkan Pemilu 2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, yang diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.

Pemilu merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Maka dari itu, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.

Pada tahun ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.

"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita," tutur Menkeu.

Dengan demikian, dirinya meyakini dalam Pemilu nanti semua pihak memiliki keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk merayakan pesta demokrasi, bukan justru sebaliknya perang demokrasi, agar Indonesia bisa maju.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com