Siap-Siap, Erick Thohir Bakal Laporkan Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyebut proses pemeriksaan terhadap lembaga dana pensiun (dapen) BUMN akan rampun sebentar lagi. Bahkan, dia mengungkap data dapen BUMN bermasalah akan keluar pada akhir bulan ini.

Sebelumnya, dia mencatat ada 31 lembaga dari 47 lembag dapen BUMN yang bermasalah. Itu merupakan 65 persen dari lembaga dapen BUMN. Saat ini, pihaknya tengah menelusuri masalah-masalah yang terjadi lingkungan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah itu.

"Seperti kita sekarang sedang membersihkan juga yang namanya dana pensiun yang ada di BUMN, yang mungkin akhir bulan ini pun kita akan punya laporan konkret," ungkapnya saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

"Siapa yang ktia lihat memang kondisinya baik, siapa yang tentu ada fraud atau ada korupsi," sambungnya.

Setelah mengantongi data konkret itu, nantinya Erick akan melaporkan pada Kejaksaan Agung (Kejagung). Artinya, akan ada penindakan hukum lebih lanjut mengacu pada data-data yang ditemukan.

"Yang akan kita laporkan ke Kejaksaan (Kejagung), tapi tunggu final daripada data due diligence," katanya.

Salah Investasi

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal hasil audit pengelolaan dapen atau dana pensiun BUMN. Ia menemukan adanya indikasi salah penempatan investasi mencapai Rp 9,5 triliun.

"Dapen BUMN kan kemarin pengelolaannya sudah dikonsolidasi. Rp 9,5 triliun terindikasi ada salah investasi atau korupsi," kata Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Erick Thohir melaporkan, Kementerian BUMN sudah ambil tindakan terhadap kasus korupsi dapen BUMN. Namun, ia menegaskan tidak semua dana pensiun tersebut terindikasi korupsi.

"Tentu yang korupsi kemarin sudah diambil tindakan. Yang salah investasi bukan korupsi, karena (fluktuasi) market/pasar. Itu kita dorong 3-5 tahun transisi penyehatan," ucapnya.

"Seperti juga Jiwasraya, kan perlu 2-3 tahun (proses penyehatan). Yang penting rule of the game-nya benar," dia menambahkan.

Belajar dari kasus sebelumnya, Erick lantas menyerahkan proses penyehatan dana pensiun BUMN kepada IFG Life. Terlebih, ia menilai perusahaan tersebut kini telah dikomandoi Hexana Tri Sasongko, sosok berkompeten yang juga mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Kan IFG udah pengalaman, sudah ada pak Heksana dirutnya, yg rambutnya tambah tipis, ngurusin, sekarang tambah tipis lagi," kata Erick Thohir.

Menteri BUMN Erick Thohir tengah menyoroti sejumlah lembaga dana pensiun (dapen) BUMN yang disebut dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya ada 31 dari 48 dapen BUMN yang bermasalah.

Terbaru, ada penetapan 6 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan Indonesia (persero) atau Dapen Pelindo pada periode 2013-2019.

Erick menilai penetapan tersangka ini, jadi satu peluang untuk terus serius dalam melakukan bersih-bersih BUMN. Mengingat, ada misi mendorong kinerja perusahaan pelat merah terus positif kedepannya.

"BUMN sudah bermigrasi ke arah yang baik terbukti daripada tentu dividen yang diberikan kepada negara yang merupakan tertjnggi sepanjang sejarah Rp 80,2 triliun. Lalu kita lihat juga bagaimana keuntungan BUMN naik dari Rp 113 (triliun) menjadi Rp 303 triliun, artinya apa? BUMN sehat. Persepsi banyak hutang memang diciptakan, tetapi yang saya saksikan sehat," ujarnya di Labuan Bajo, ditulis Kamis (11/5/2023).

Erick menegaskan, capaian ciamik dari perusahaan negara itu enggan dicoreng oleh adanya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Termasuk korupsi dalam ekosistem di BUMN, sekaligus dapen BUMN.

"Kalau (kondisi perusahaan) sehat tentu konteksnya berarti karyawan BUMN yang merupakan masa depan juga harus sehat, jangan sampai nanti ketika mereka pensiun hak-hak nya tidak didapatkan," ungkap Erick.

Dalam konteks Dapen BUMN, Erick mencatat ada 65 persen lembaga dapen yang bermasalah. Jumlahnya mencapai 31 dari 48 lembaga dapen. Nilai dana yang bermasalah pun tak tanggung-tanggung, mencapai Rp 9,8 triliun yang disinyalir salah kelola.