Indonesia Incar Negara Berpenghasilan Tinggi di 2045, 2 Hal Ini Jadi Kunci

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perlunya membangun ekonomi dan pendidikan yang inklusif, termasuk pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning.

Menkeu menegaskan, Pemerintah pun akan memastikan alokasi anggaran untuk program pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning. Anggaran semacam itu akan lintas pemerintahan terkait target 2045.

“Seiring dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, kita perlu membangun ekonomi dan pendidikan yang inklusif. Komitmen terhadap pendidikan bukan hanya komitmen satu presiden tetapi merupakan komitmen berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi internasional bersama UIL (The UNESCO Institute for Lifelong Learning) hadir secara online, Rabu (5/7/2023).

Lanjut Sri Mulyani, dalam situasi global yang kian menantang, terobosan inovasi dalam program pembelajaran sepanjang hayat tetap penting untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.

"Karena sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan, kemakmuran, dan martabat negara manapun," ujarnya.

Dana Pendidikan

Hal itu terlihat dari alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang tinggi, yakni sekitar Rp 612 triliun atau sekitar USD 40 miliar. Namun, Menurut Menkeu, berinvestasi dalam pendidikan tidak hanya tentang alokasi anggaran dan infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan akses pendidikan untuk semua melalui berbagai modalitas, baik formal, non-formal atau informal.

Tidak hanya pendidikan, digitalisasi, otomasi, dan transisi hijau akan menggeser kebutuhan tenaga kerja, oleh karena itu pemerintah harus terus mendukung transisi ini dan memperkuat sistem pendidikan.

“Pembelajaran sepanjang hayat adalah respon dari terpaan disrupsi terus-menerus yang terjadi lebih cepat dan dalam waktu semakin singkat,” katanya.

Saat ini Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda, hampir 70 persen penduduknya merupakan usia produktif antara 18 hingga 60 tahun.

Oleh karena itu, pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, perlu juga memastikan adanya link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan anggaran pendidikan 2023 yang dikucurkan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp612,2 triliun difokuskan untuk pendidikan dasar. Anggaran pendidikan tersebut berasal 20 persen dari APBN, yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

"Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar USD 40 miliar. Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah," kata Sri Mulyani dalam acara konferensi internasional bersama UIL (The UNESCO Institute for Lifelong Learning) hadir secara online, Rabu (5/7/2023).

Enam+03:07VIDEO: Pakistan Hadapi Krisis Utang, Pemerintahnya Kok Tetap Optimistis?Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, Selasa (30/8/2022), Menkeu menyebut anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Namun kini ditingkatkan menjadi Rp 612 triliun.

Jika dilihat kebelakang, anggaran pendidikan tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pembiayaan sebelumnya sebesar Rp574,9 triliun, sehingga terjadi peningkatan 5,8 persen.Bendahara negara ini mengungkapkan anggaran pendidikan ditingkatkan karena komposisi demografi Indonesia dibidang pendidikan masih tergolong rendah, apalagi untuk anak di usia muda.

Adapun dalam 20 tahun terakhir, Menkeu menegaskan bahwa prioritas pendidikan Indonesia semakin meningkat. Pemerintah pun tertantang untuk meningkatkan pembangunan sekolah-sekolah di daerah. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dimana semua anak di Indonesia layak mendapatkan pendidikan dasar yang baik.

"Kami memperluas gedung sekolah melalui Kepentingan Presiden atau kami menyebutnya stay in press untuk meningkatkan akses pendidikan bagi banyak anak untuk semua anak di setiap tempat di Indonesia sejak tahun 2005," ujarnya.

Disamping anggaran pendidikan dari APBN, Pemerintah juga memberikan hibah yang diberikan langsung kepada sekolah atau yang biasa di sebut Bantuan operasional Sekolah.

"Hal ini agar sekolah di Indonesia mampu memberikan pembelajaran lebih banyak dan juga mengelola sumber daya secara optimal. Ini juga dalam rangka meningkatkan lebih banyak sarana dan prasarana serta alat-alat pembelajaran dan multimedia, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar," jelasnya.

Kemudian, Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin dan keluarga rentan melalui program Indonesia Pintar yang dimulai sejak tahun 2014. 

"Ini merupakan transfer tes agar keluarga yang tidak mampu bisa menyekolahkan anaknya, sehingga mereka akan mendapat kesempatan belajar di sekolah formal. Pada 2019 Pemerintah juga mulai membenahi cara atau modalitas belajar dengan menyediakan belajar mandiri atau Merdeka Belajar," pungkas Sri Mulyani.