Keheranan Menko Luhut Bank Dunia Turunkan Ranking Logistik Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berkomentar terkait kinerja ranking logistik Indonesia yang dibahas dalam laporan Bank Dunia.

Melalui unggahan di laman Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Luhut mengungkapkan dirinya "heran" dengan hasil Laporan Logistic Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia, menempatkan posisi Indonesia turun ke 63 di tahun ini dari posisi 46 di tahun 2018.

"Saya agak sedikit 'heran' dengan hasil ini mengingat berdasarkan data UNCTAD, performa pelabuhan Indonesia temasuk 20 besar terbaik di dunia," tulis Menko Luhut di Instagram, dikutip Kamis (20/7/2023).

Luhut menyebut, laporan itu bertentangan dengan keberhasilan pemerintah menurunkan biaya logistik sebesar 8 persen dari 23,9 persen pada 2019 menjadi 16 persen pada 2023.

"Angka tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa ada penghematan sampai triliunan rupiah dari efisiensi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia saat ini," sambungnya.

Maka dari itu, dalam forum Bincang Stranas PK, Luhut menyampaikan bahwa fungsi pencegahan KPK berjalan dengan baik melalui penerapan digitalisasi.

"Dari data yang saya peroleh, selama 38 bulan berturut-turut, sepanjang sejarah indonesia nilai ekspor kita selalu positif karena digitalisasi dan hilirisasi industri," ungkap Menko Luhut.

Selain itu, Current Deficit Account Indonesia yang dulunya selalu negatif, sekarang berbalik menjadi positif.

"Inilah peran besar digitalisasi dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, disamping industrialisasi, interkoneksi, distribusi ekonomi lewat dana desa, dekarbonisasi, dan pendidikan," kata Menko Marves.

Dia menambahkan, jika digitalisasi sudah diterapkan di seluruh sistem pemerintahan di Indonesia, dirinya yakin praktik korupsi bisa berkurang sehingga banyak penghematan anggaran yang didapat oleh negara.

Selain itu, Luhut juga menegaskan, tugas paling utama dari KPK adalah pencegahan korupsi.

"Penindakan pelaku korupsi memang tepat, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang terintegrasi agar segala bentuk praktik korupsi bisa kita kurangi secara signifikan saya rasa lebih dibutuhkan saat ini," katanya.

"Saya berharap STRANAS PK dapat jadi fasilitator terkait hasil rilis LPI dari World Bank ketika mereka memenuhi undangan kami nanti untuk datang ke Indonesia," lanjutnya.

Dia mengatakan, optimalisasi digitalisasi logistik Indonesia adalah tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah maupun stakeholder logistik di pelabuhan, karenanya kita perlu duduk bersama untuk mengkaji dan menemukan solusi untuk perbaikan ekosistem logistik yang menyeluruh bagi darat, laut, maupun udara di Indonesia.