Sri Mulyani Buktikan Janji Sebar Uang ke Pemda yang Kendalikan Inflasi, Ini Daerah dan Nilainya

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 33 Pemerintah Daerah mendapatkan insentif fiskal dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, mengatakan total insentif yang digelontorkan kepada pemda yang mampu kendalikan inflasi mencapai Rp 330 miliar.

"Periode pertama ini, alokasi yang diberikan totalnya Rp 330 miliar, dengan alokasi tertinggi Rp 12,29 miliar (Kab. Banyuwangi), dan terendah Rp 8,892 miliar," kata Luky dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (31/7/2023).

Adapun pemberian insentif tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Luky berharap insentif fiskal ini bisa dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berikut rincian masing-masing 33 Pemerintah Daerah yang mendapatkan insentif fiskal:

1. Kab. Aceh Barat Rp 9.532.909.000
2. Kab. Aceh Besar Rp 9.597.631.000
3. Kab. Aceh Selatan Rp 9.589.276.000
4. Kota Langsa Rp 10.844.657.000
5. Kab. Gayo Lues Rp 9.506.496.000
6. Kota Gunungsitoli Rp 8.982.661.000
7. Kota Payakumbuh Rp 9.138.406.000
8. Kab. Indragiri Hilir Rp 9.492.022.000
9. Kota Dumai Rp 10.353.065.000
10. Kab. Bungo Rp 9.565.349.000
11. Kab. Merangin Rp 10.820.277.000
12. Kab. Banyuasin Rp 9.454.033.000
13. Kab. Ogan Ilir Rp 9.591.545.000
14. Kab. Bengkulu Utara Rp 9.680.149.000
15. Provinsi DKI Jakarta Rp 11.677.376.000
16. Kab. Bekasi Rp 10.015.718.000
17. Kab. Garut Rp 10.634.802.000
18. Kab. Pangandaran Rp 11.081.589.000
19. Kab. Jepara Rp 9.664.190.000
20. Kab. Sleman Rp 10.021.848.000
21. Kab. Banyuwangi Rp 12.290.240.000
22. Kab. Sintang Rp 9.560.837.000
23. Kab. Kayong Utara Rp 9.943.767.000
24. Provinsi Kalimantan Tengah Rp 9.340.027.000
25. Kab. Sukamara Rp 10.019.416.000
26. Kota Bitung Rp 11.677.460.000
27. Kab. Minahasa Selatan Rp 9.980.079.000
28. Kab. Halmahera Timur Rp 10.275.276.000
29. Kab. Halmahera Selatan Rp 9.480.979.000
30. Kota Serang Rp 9.003.751.000
31. Kab. Bangka Tengah Rp 10.310.410.000
32. Provinsi Gorontalo Rp 8.982.597.000
33. Kab. Pohuwato Rp 9.891.162.000.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan yang menjadi kontributor terbesar inflasi berdasarkan kategori ada dua. Antara lain inflasi komponen bergejolak (volatile food) dan harga barang/jasa yang ditetapkan pemerintah (administered price).

Maka, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah pusat menggerakkan pemerintah daerah (pemda) untuk turun tangan mengatasi inflasi di masing-masing wilayah. Mengingat harga pangan misalnya bisa menjadi penentu tingkat inflasi nasional.

"Kalau kita bisa mempertahankan atau menjaga stabilitas harga pangan ini akan sangat menentukan tingkat inflasi kita terkendali. Makanya, sekarang koordinasi dengan daerah-daerah dilakukan," kata Sri Mulyani dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Sri Mulyani menjelaskn tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 92 triliun untuk ketahanan pangan. Dana tersebut direalisasikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi sampai bibit.

Dia mengklaim segala upaya yang telah dilakukan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga pangan. Sehingga, kontribusi terbesar terhadap inflasi bisa dilakukan.

"Kemarin kan naik karena cabe, bawang merah. Kalau barang ini bisa diproduksi di dalam negeri harus diproduksi. Kalau gandum memang tidak bisa ditanam di Indonesia. Ini salah satu tantangan untuk stabilkan (inflasi pangan)," ujarnya.

Selain itu, kata dia Pemerintah akan terus berupaya menangani inflasi, melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah menjanjikan insentif tambahan bagi daerah yang bisa menurunkan inflasinya lebih rendah dari nasional akan diberikan reward.

"Hadiah dalam bentuk dana insentif daerah," imbuhnya.

Caranya, pemerintah pusat akan melihat tingkat inflasi di setiap daerah melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data tersebut Pemerintah akan langsung memberikan reward kepada daerah yang berhasil menurunkan inflasi paling rendah dari nasional.