LPG 3 Kg Langka di Beberapa Daerah, Kementerian ESDM Yakin Masalah Ada di Distribusi

Liputan6.com, Jakarta - Terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) di beberapa daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melihat adanya kemungkinan masalah di distribusi LPG bersubsidi 3 kg.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebut, tak ada masalah dari sisi pasokan yang membuat sejumlah daerah dilaporkan mengalami kelangkaan LPG 3 Kg. Jumlah alokasi untuk LPG bahkan mengalami kenaikan untuk 2023 ini. Artinya, tak ada masalah dari sisi pasokan ke pangkalan.

"Bukan jumlah LPG nya yang kurang ya. Kita aja nambah kuota kok buat tahun ini. Ini soal distribusinya aja yang bermasalah," kata dia saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (31/7/2023).

Dia menekankan ada masalah distribusi. Misalnya, proses distribusi dari pangkalan ke agen-agen hingga pengecer. Dengan butuh waktu distribusi, dia membantah ada kelangkaan akibat dari pasokan yang sedikit.

"Bukan kelangkaan, tapi distribusinya yang kurang cepat atau kurang bagus. LPG-nya ada, ini distribusinya saja yang ke tempat (pengecer) agak sulit," ungkapnya.

Informasi, proses distribusi ini menjadi tanggung jawab dari Pertamina. Tutuka menilai ada proses sosialisasi yang kurang optimal. Sebut saja, ada kebijakan 80 persen penjualan LPG 3 kg disalurkan lewat pangkalan dan agen, sementara 20 persen sisanya baru dialokasikan melalui pengecer.

Menyambung lagi, saat ini pemerintah melalui Pertamina tengah membuka registrasi bagi konsumen LPG 3 kg. Masyarakat perlu mendaftarkan KTP-nya untuk bisa membeli LPG bersubsidi dari pangkalan.

"Ada sosialisasi yang kurang kencang, sehingga mereka jumlah pengever kurang, problem di sana, di daerah tertentu. Jadi saya respons ini harus ditangani dengan baik, jadi enggak bisa suruh saja masyarakat ke pangkalan," bebernya.

"Kita paham betul misalkan di daerah tertentu itu tidak tepat sasaran, itu dipakai buat rumah makan atau warung. Jadinya kurang terus, itu menurut saya tidak tepat sasaran," sambung Tutuka.

Lebih lanjut, Tutuka meminta Pertamina untuk mengkaji skema penyakuran LPG 3 kg ini. Utamanya distribusi ke daerah-daerah terpencil.

Menurutnya, masyarakat di sejumlah daerah bakal kesulitan jika harus membeli LPG 3 kg langsung ke pangkalan sesuai dengan alur pembelian setelah melakukan registrasi.

"Saya suruh turun ke bawah agar membantu masyarakat, karena kan pengecer makin mengecil (jumlahnya), nah Pertamina harus menangani distribusi itu," kata dia.

Tutuka menegaskan, sebetulnya proses registrasi ini untuk melakukan pendataan agar penyaluran sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada akhirnya, penyaluran nantinya tidak akan menyasar kelompok dalam kategori mampu.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG 3 kg di wilayah Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar, Minggu (30/07) sore.

Pada sidak ini, Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG 3 kg bersubsidi yang tidak sesuai aturan.

Nicke mengatakan, di Bali stok LPG Subsidi 3 kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan. Sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.

Pasalnya, pada saat sidak ia menemukan ada pengecer yang kekosongan stok LPG 3 kg. Padahal, jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi.

"Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135," tegas Nicke, Senin (31/7/2023).

Lebih lanjut, Nicke menjelaskan, proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan," paparnya.

Nicke menekankan, jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG subsidi 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.

"Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak," tegas Nicke.

Oleh karenanya, Nicke juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu.

Ia pun mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.

"Registrasi di Bali ini sudah 94 persen, termasuk yang tertinggi. Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina mempertanggung jawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati," pungkas Nicke.