Biar Subsidi Tak Bocor, Distribusi LPG 3 Kg Harusnya Tertutup

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kabar langkanya LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) di sejumlah titik di Indonesia. Sedikitnya, ada dua solusi yang dinilai YLKI bisa diambil oleh pemerintah.

Anggota Pengurus Harian YLKI, Agus Suyatno meminta pemerintah untuk mengatur kembali proses distribusi LPG 3 kg. Dia meminta penyaluran dilakukan secara tertutup.

"Kembalikan distribusi gas LPG 3 kg menjadi distribusi tertutup, dengan kartu kendali seperti pada 2004. Jadi, hanya keluarga miskin (sesuai DTKS Kemensos), yang dapat membeli gas elpiji 3 kg, termasuk sektor UMKM," ujarnya saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (1/8/2023).

Melalui distribusi tertutup, harapannya bisa menyasar pengguna sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Sebetulnya, pendataan juga saat ini tengah dilakukan oleh Pertamina sebagai penyalur LPG bersubsidi 3 kg. Utamanya mendata konsumen-konsumen yang menggunakan.

Agus melihat peluang lain. Misalnya, dengan pemerintah menambah pasokan LPG 3 kg agar membanjiri pasaran menyusul makin banyaknya konsumen gas melon tersebut. Namun, tantangannya adalah perlu ada komitmen untuk menambah alokasi dana.

"Atau pemerintah menambah pasokan gas elpiji 3 kg? Dengan catatan pemerintah mau dan berani menggelontorkan dana tambahan. Sebab dengan begitu harus ada tambahan pagu subsidi untuk gas elpiji," kata dia.

Tindak Tegas Oknum

Sejalan dengan itu, Agus juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan LPG 3kg. Apalagi, jika kedapatan ada oknum yang melakukan pengoplosan.

"Perlu juga ada penegakan hukum bagi sektor bisnis dan industri yang menyalahgunakan, atau bahkan pihak pihak tertentu yang melakukan oplos," ungkapnya.

"Jadi, pemerintah punya nyali tidak untuk menerapkan distribusi tertutup? Atau, memiliki dana cadangan untuk menambah pagu subsidi? Jangan dibiarkan masyarakat berjibaku hanya untuk mendapatkan gas elpiji 3kg," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah paerah dan aparat kepolisian berkeliling di sejumlah daerah mengecek langsung ketersediaan LPG 3 kg. Gelar sidak ini dilakukan di 255 titik guna memantau stok LPG subsidi yang diisukan langka.

Sidak dan pemantauan dilakukan hingga tingkat pangkalan di seluruh wilayah di Indonesia. Mulai dari Sumatra Bagian Utara (5 titik), Sumatra Bagian Selatan (7 titik), Jawa Bagian Barat (83 titik), Jawa Bagian Tengah (78 titik), Jawa Timur dan Bali (16 titik), Kalimantan (59 titik), dan Sulawesi (7 titik).

Pemantauan distribusi LPG Subsidi juga dilakukan Pertamina Pusat di daerah-daerah melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) dan kunjungan langsung Direktur Utama Pertamina (Persero), Nicke Widyawati ke sejumlah daerah.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, hasil dari sidak dan operasi pasar menunjukan bahwa pasokan LPG 3 kg di beberapa daerah dalam kondisi aman dan terkendali, tanpa adanya kekurangan suplai dan tidak terjadi antrean.

"Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara serentak di seluruh wilayah kerja dan setelah itu langsung melakukan operasi pasar bagi daerah yang memerlukan. Dampaknya baik, di banyak daerah pasokan aman," ujar Fadjar, Selasa (1/8/2023).

Menurut dia, Pertamina juga terus melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar LPG bersubsidi hanya digunakan bagi masyarakat sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah yakni kelompok kurang mampu dan usaha kecil dan mikro.

"Bagi masyarakat mampu yang masih menggunakan LPG 3 Kg agar beralih ke LPG Non Subsidi, agar saudara-saudara kita yang membutuhkan tetap dapat menggunakan haknya," imbuh Fadjar.

Terjadi kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) di beberapa daerah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melihat adanya kemungkinan masalah di distribusi LPG bersubsidi 3 kg.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebut, tak ada masalah dari sisi pasokan yang membuat sejumlah daerah dilaporkan mengalami kelangkaan LPG 3 Kg. Jumlah alokasi untuk LPG bahkan mengalami kenaikan untuk 2023 ini. Artinya, tak ada masalah dari sisi pasokan ke pangkalan.

"Bukan jumlah LPG nya yang kurang ya. Kita aja nambah kuota kok buat tahun ini. Ini soal distribusinya aja yang bermasalah," kata dia saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (31/7/2023).

Dia menekankan ada masalah distribusi. Misalnya, proses distribusi dari pangkalan ke agen-agen hingga pengecer. Dengan butuh waktu distribusi, dia membantah ada kelangkaan akibat dari pasokan yang sedikit.

"Bukan kelangkaan, tapi distribusinya yang kurang cepat atau kurang bagus. LPG-nya ada, ini distribusinya saja yang ke tempat (pengecer) agak sulit," ungkapnya.

Informasi, proses distribusi ini menjadi tanggung jawab dari Pertamina. Tutuka menilai ada proses sosialisasi yang kurang optimal. Sebut saja, ada kebijakan 80 persen penjualan LPG 3 kg disalurkan lewat pangkalan dan agen, sementara 20 persen sisanya baru dialokasikan melalui pengecer.

Menyambung lagi, saat ini pemerintah melalui Pertamina tengah membuka registrasi bagi konsumen LPG 3 kg. Masyarakat perlu mendaftarkan KTP-nya untuk bisa membeli LPG bersubsidi dari pangkalan.

"Ada sosialisasi yang kurang kencang, sehingga mereka jumlah pengever kurang, problem di sana, di daerah tertentu. Jadi saya respons ini harus ditangani dengan baik, jadi enggak bisa suruh saja masyarakat ke pangkalan," bebernya.

"Kita paham betul misalkan di daerah tertentu itu tidak tepat sasaran, itu dipakai buat rumah makan atau warung. Jadinya kurang terus, itu menurut saya tidak tepat sasaran," sambung Tutuka.