Berdayakan Lahan Bersertifikat, Pemerintah Orkestrasi 82 Program Perhutanan Sosial

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mengorkestrasi integrasi 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN tahap satu untuk Sumatera Utara.

Integrasi 82 program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2023.

Kepala KSP Moeldoko mengatakan, program tersebut merupakan arahan Jokowi agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan.

"Presiden sangat menginginkan kerja-kerja para Menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial. Untuk itu, harapannya dengan Perpres (Nomor 28 Tahun 2023) ini sinergi pusat dan daerah bisa cepat terlaksana," ujar Muldoko dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8/2023).

Kata Moeldoko, integrasi yang diorkestrasi KSP bersama Kemenko Marves merupakan tindak lanjut pascakunjungan Jokowi ke Kabupaten Humbanghasundutan pada 3 Februari 2022.

Dalam rangka penyerahan 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria (TORA) kepada masyarakat di Humbang Hasundutan, serta berdasarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.

"Jokowi mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin," imbuh Moeldoko.

Integrasi 82 Program Pemberdayaan Perhutanan Sosial merupakan hasil kolaborasi dan sinergi pemberdayaan dari empat kementerian. Rinciannya, KLHK dengan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian dengan 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM dengan 8 kegiatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 3 kegiatan.

Turut serta juga lima BUMN, antara lain PLN dengan 17 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan, dan Indonesia Financial Group (IFG) dengan 5 kegiatan.

"Sinergi ini merupakan bentuk kontribusi pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah/provinsi dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kapasitas perhutanan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat, terutama bagi 626 KK perhutanan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Tapanuli Utara," paparnya.

"Integrasi pemberdayaan lintas kementerian/lembaga ini sangat baik menjadi model kolaborasi pemberdayaan masyarakat, terutama dengan perhutanan sosial yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN)," sebut Moeldoko.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga sangat mengapresiasi Integrasi Pemberdayaan Perhutanan Sosial yang dilakukan lintas Kementerian dan BUMN.

"Kami berharap agar integrasi pemberdayaan perhutanan sosial ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima manfaat dan dapat menjadi penopang yang kuat dalam peningkatan produktifitas perekonomian masyarakat ke depannya," kata Luhut.

Perubahan iklim di Indonesia kini telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan, diperparah dengan fenomena El Nino. Fenomena El Nino, meskipun telah dikenal sejak masa lalu, baru-baru ini dampaknya menjadi semakin nyata dan signifikan.

Christian Natalie, General Manager dari Hutan Itu Indonesia (HII), menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh peralihan fenomena cuaca dari La Nina ke El Nino. Menurutnya, perubahan ini menyebabkan jenis angin berubah dari yang biasanya basah menjadi kering, sehingga menciptakan iklim yang panas dan kondisi yang kondusif untuk terjadinya kebakaran.

"Karena angin yang kering, sehingga sensitif jika kena panas (matahari) dan mudah terjadi kebakaran," ucapnya saat sesi Kelas Belajar "Jaga Bumi" Belajaraya 2023 di Jakarta, Sabtu, 29 Juli 2023.

Christian Natalie yang akrab disapa Tian menambahkan, peralihan dari La Nina menuju El Nino membuat tanah dan vegetasi menjadi kering dan mudah terbakar. Kondisi ini, kata dia, memperbesar potensi terjadinya kebakaran hutan, terutama di daerah-daerah yang rawan seperti Kalimantan dan Sumatera.

Kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem dan habitat satwa liar, tapi juga melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer, yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

"Jejak karbon jadi masalah utama karena polusi tidak bisa keluar dari atmosfer," katanya. Tian mengungkapkan karbon dioksida menjadi penyumbang terbesar perubahan iklim di Indonesia.

Jejak karbon, hasil dari emisi gas rumah kaca, telah meningkat secara signifikan sejak revolusi industri. Salah satu cara untuk menguranginya adalah dengan meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor dan mengurangi penggunaan listrik.

"Memakai kendaraan umum, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan kurangi listrik karena itu pakai batu bara, jadi itu akar perilaku untuk mencegah perubahan iklim di Indonesia," jelas Tian.