LKPP Bidik Belanja Produk Dalam Negeri Rp 800 Triliun dari Indonesia Catalogue Expo 2023

Liputan6.com, Jakarta Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebut melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, koperasi.

Salah satunya dengan bersinergi dengan Kementerian Keuangan RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta KADIN melalui kegiatan temu bisnis serta ICEF (Indonesia Catalogue Expo dan Forum).

Kepala LKPP RI yang akrab disebut Hendi itu pun mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menyasar hampir Rp 800 triliun anggaran pemerintah yang belum ditransaksikan.

"Dari rencana umum pengadaan sekitar Rp 1.100 triliun, transaksinya baru sekitar Rp 387 triliun. Maka sisanya itu kita arahkan dalam kegiatan temu bisnis ini yang mempertemukan penyedia jasa dengan user, yaitu pemerintah," terangnya setelah pembukaan kegiatan di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut, Hendi pun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta pengurus KADIN seperti Anindya Bakrie, Yukki Nugrahawan, dan Kukrit Suryo Wicaksono yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Selain itu Hendi juga berterima kasih atas kehadiran sejumlah menteri di antaranya Menteri PAREKRAF Sandiaga Uno dan Menteri PAN-RB Azwar Anas yang juga menyempat untuk hadir.

Sementara itu dalam kegiatan tersebut Hendi juga menyerahkan penghargaan dari LKPP RI kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang sampai saat ini mampu mencatatkan 'Nilai Transaksi E-Purchasing' Terbesar dan juga 'Persentase Transaksi E-Purchasing' Terbesar.

Penghargaan itu pun diharapkan dapat mendorong seluruh instansi pemerintah di Indonesia untuk mengedepankan metode e-purchasing dalam transaksi pengadaan melalui e-katalog.

Tak kurang sebanyak 24 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah menerima penghargaan tersebut, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Riau, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Medan, dan Kota Banjarbaru.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai dengan saat ini baru mencapai Rp387,81 triliun dengan 768 ribu paket.

Dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp216,36 triliun atau 55,79 persen adalah Pengadaan Barang dan Jasa Negara (PDN), sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat TKDN-nya.

Adapun secara Nasional nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sebesar Rp1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan.

"Rencana umum pengadaan sebesar Rp 1.112,45 triliun yang terdiri dari 5,3 juta paket pengadaan akan dilakukan. Dan realisasi dari RUP tersebut yaitu rencana umum pengadaan adalah sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768 ribu paket. Ini artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan," kata Menkeu dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut Menkeu berharap pengadaan barang dan jasa dalam 6 bulan terakhir tahun 2023 bisa betul-betul memacu penggunaan produk dalam negeri.

Kementerian Keuangan juga mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produksinya yaitu, daya saing kualitas dan kompetitif harganya.

Disisi lain, guna mendukung produk-produk lokal dan memperkuat daya saing produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor industri di dalam negeri, Pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM)/Artisan minimal senilai Rp 250 triliun.

Bendahara negara ini menegaskan, dukungan terhadap sektor UMKM/IKM/Artisan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti karena banyak UMKM di Indonesia yang masih harus bangkit sesudah 3 tahun mengalami dampak yang tidak mudah selama pandemi," pungkas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimis Pemerintah Indonesia bisa mencapai transaksi Rp 500 triliun di e-katalog pada 2023.

"Diharapkan melalui e-katalog akan dicapai nilai transaksi Rp 500 triliun," kata Menkeu dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Menkeu mengatakan transaksi melalui e-katalog juga menjadi salah satu hal untuk bisa meningkatkan partisipasi, terutama UMKM di dalam pengadaan pemerintah dan badan usaha.

Lebih lanjut, Menkeu berharap e-Katalog bisa memberikan informasi yang jelas tentang produk-produk yang tersedia dan memudahkan akses bagi para pemangku kepentingan dalam mendapatkan produk-produk tersebut.

Selain itu, Menkeu mendorong kebutuhan barang/jasa seluruh Satker dapat diakomodasi dari E-Katalog, tentunya dengan produk-produk dalam negeri.

Saling Menguntungkan

Adapun dalam sambutannya dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023. Menkeu berharap kegiatan ini bisa menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Pihaknya juga mendorong kegiatan Business Matching ini dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta minat para pelaku pengadaan barang dan jasa pada seluruh Satker terhadap produk-produk dalam negeri.

Dengan meningkatkan pemahaman tentang produk-produk lokal, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan dan penjualan produk-produk dalam negeri, sehingga dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor industri lokal.