Surveyor Indonesia Perkuat SDM, Tingkatkan Peran Pengembangan Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta PT Surveyor Indonesia (PTSI) terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Seperti diketahui, SDM menjadi aset utama sebuah perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis.

Di usianya yang ke-32, PTSI meluncurkan program SI Next Generation. Ini merupakan talent pool guna menjaring talenta–talenta terbaik PTSI dengan tujuan memastikan transisi pengelolaan dan pengembangan bisnis Testing, Inspection, Certification (TIC) kepada generasi muda PTSI.

Direktur Sumber Daya Manusia PTSI, Lussy Ariani Seba menjelaskan, program ini dilakukan dengan baik melalui pembaharuan cara pandang dan pendekatan bisnis dengan tema kekinian.

Dengan program ini, diharapkan tercipta talenta muda yang siap menghadapi kondisi disruptif, memegang teguh nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kolaboratif, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kompeten).

"AKHLAK diharapkan menjadi identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan serta mendukung tercapainya tujuan program Transformasi Human Capital BUMN yaitu terciptanya talenta yang mampu bersaing secara global," kata Lussy, Kamis (10/8/2023).

Andil ke Ekonomi Nasional

Pengembangan talenta yang selama ini dilakukan PTSI telah terbukti memiliki andil dalam penguatan ekonomi nasional. Bermodal talenta unggul, keterlibatan serta kehadiran PT Surveyor Indonesia bagi bangsa semakin nyata.

Masih dalam rangka mendukung pengembangan SDM, PTSI telah melakukan kerjasama dengan Politeknik Ketenagakerjaan dan menandatangani MoU di Batam. Kerjasama kedua belah pihak tentang pemanfaatan bidang pendidikan vokasi melalui program pemagangan hingga penelitian, untuk menghasilkan keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya dapat diimplementasikan di dunia usaha.

Kerjasama dengan Politeknik Ketenagakerjaan ini menjadi bagian dari talent aquisition, dimana PTSI mendapatkan talent perusahaan dengan pendekatan strategis dalam mengenali, menarik dan mengorientasi individual berbakat yang sesuai dengan budaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan yang dinamis.

"Dengan berbagai komitmen ini, PTSI memastikan diri akan meningkatkan perannya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 tentunya dengan fokus lini bisnis yang kita miliki," pungkas Lussy.

Lembaga Pemeriksa Halal Surveyor Indonesia (LPH SI) berencana melakukan ekspansi dengan memeriksa halal dari produk-produk di luar negeri. Ada beberapa negara, diantaranya, China, Korea Selatan, Jepang, hingga Australia.

Kepala LPH Surveyor Indonesia Afrinal menerangkan upaya ekspansi bisnis ini sejalan dengan peningkatan status LPH SI dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 25 Maret 2023. Kini LPH SI mengemban status sebagai LPH utama nasional dan internasional, sehingga bisa memeriksa berbagai skala produk, mulai dari mikro, kecil, menengah hingga besar baik dalam dan luar negeri.

"InsyaAllah kita juga akan memeriksa halal di luar negeri," ujarnya di Graha Surveyor Indonesia, ditulis Selasa (1/8/2023).

Produk yang akan diaudit halal di beberapa negara tadi pun cuku beragam. Sebut saja, produk makanan dan minuman, obat-obatan, parfum, hingga kosmetik. Menurutnya, langkah ekspansi ini jadi tantangan dan peluang baru bagi LPH SI.

"Sekarang ini kita akan fokus ke usaha menengah dan besar serta usaha luar negeri. Karena kita sebagai BUMN dan juga sebagai (lembaga) survei nasional ini belum pernah, jadi kita memeriksa barang-barang yang ada di luar negeri," urainya.

Afrinal menerangkan, pada 6 bulan pertama setelah ditunjuk menjadi LPH pratama di 22 Desember 2020, pihaknya mengaudit halal sebanyak 121 pelaku usaha per 14 Juni 2021. Angka ini meningkat jadi 1.800 pelaku usaha pada 2022. Dengan peningkatan status, artinya ada penambahan jangkauan audit halal yang bisa dilakukan LPH SI.

"Jadi totalnya sampai sekarang lebih kurang 2.600 perusahaan yang telah kita lakukan (audit) sertifikasi dan yang sudah keluar sertifikat halalnya 2.200," ungkapnya.

Lebih lanjut, Afrinal menguraikan untuk pelaku usaha dalam negeri, dia telah membantu proses audit sertifikasi halal dari kafe-kafe milik PT Pegadaian. Kemudian, ada pula 1.000 pelaku usaha di Jakarta Barat.

Afrinal meyakini tren sertifikasi halal akan banyak dilirik pengusaha kedepannya. Mengingat ada regulasi wajib halal untuk berbagai produk. Asal tahu saja, pemerintah mewajibkan produk makanan minuman dan produk olahan daging untuk memiliki sertifikasi halal. Hal ini berdasarkan UU JPH nomor 33 tahun 2014 dan PP nomor 30 tahun 2021.

"Saya yakin tahun depan makin banyak orang yang mengurus sertifikasi halal itu. Jadi kebertahapannya 2021-2024 itu makanan minuman (wajib halal), nanti kebertahapan kewajiban (halal) ke depannya barang pengunaan, obat, kosmetik itu pada 2026," ujarnya.