Daftar 25 Kota dengan Kualitas Udara Terbaik di Dunia, Urutan Pertama Tetangga Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Ibu Kota DKI Jakarta menempati urutan teratas kota dengan polusi terparah di dunia. Kondisi polusi udara Jakarta kini sudah berada di angka 183, menurut peringkat yang dirilis perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQAir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah usulan dengan buruknya polusi udara di Jakarta, salah satunya adalah rekayasa cuaca memancing hujan, memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan pengurangan kendaraan berbasis fosil.

Tak hanya itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mengungkapkan ada rencana untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN atau PNS Jakarta. 

IQAir memeringkat polusi udara di tiap kota dengan memasukkan kategori mulai dari baik, sedang, tidak sehat untuk kelompok sensitif, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya.

Terdapat beberapa negara di dunia dengan kualitas udara yang masuk pada kategori "baik".

Melansir laman iqair.com, Selasa (15/8/2023) berikut adalah daftar kota dengan kondisi udara terbersih di dunia menurut IQAir :

1. Sydney, Australia
2. Krasnoyarsk, Rusia
3. Birmingham, Inggris
4. Kobe, Jepang
5. San Francisco, AS
6. Vancouver, Kanada
7. Oslo, Norwegia
8. Detroit, Amerika Serikat
9. Seattle, Amerika Serikat
10. Minneapolis, Amerika Serikat
11. Rotterdam, Belanda
12. London, Inggris
13. Canberra, Australia
14. Washington, D.C., Amerika Serikat
15. Lyon, Prancis
16. Amsterdam, Belanda
17. Bishkek, Kirgizstan
18. Paris, Prancis
19. New York, Amerika Serikat
20. Kyoto, Jepang
21. Astana, Kazakstan
22. Ulan Bator, Mongolia
23. Chicago, Amerika Serikat
24. Helsinki, Finlandia
25. Los Angeles, Amerika Serikat.

Adapun 10 kota dengan polusi terburuk di dunia menurut IQAir :

1. Jakarta, Indonesia (tidak sehat)
2. Dubai, Uni Emirat Arab (tidak sehat)
3. Doha, Qatar (tidak sehat)
4. Dhaka, Bangladesh (tidak sehat)
5. Kuching, Malaysia (tidak sehat)
6. Delhi, India ( tidak sehat untuk kelompok sensitif) 
7. Riyadh, Arab Saudi ( tidak sehat untuk kelompok sensitif)
8. Wuhan, China ( tidak sehat untuk kelompok sensitif)
9. Kuwait City, Kuwait ( tidak sehat untuk kelompok sensitif)
10. Kolkata, India ( tidak sehat untuk kelompok sensitif).

Kualitas udara di wilayah Jabodetabek menjadi perhatian pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyampaikan sejumlah usulan jangka pendek hingga panjang untuk atasi polusi udara Jakarta, salah satunya mendorong sistem kerja hibrida. Lalu bagaimana tanggapan pengusaha mengenai hal tersebut?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menuturkan, pihaknya mengerti kekhawatiran Presiden Jokowi tentang kualitas udara di Jakarta yang tidak baik. Apalagi saat ini memasuki musim kemarau sehingga pengaruhi kualitas udara. Ia pun mencontohkan ketika pesawat mau mendarat di Bandara Soekarno Hatta tampak kabut tetapi bukan melainkan polusi.

"Musim kemarau dirasakan panas. Kualitas udara, kalau kita mau landing di Bandara Soekarno Hatta, bagaimana Jakarta seperti kabut tetapi bukan kabut karena dingin tetapi pemandangan sudah tidak baik karena polusi udara katakan sangat menganggu memang kekuatiran presiden perlu  diapresiasi,” tutur dia saat dihubungi Liputan6.com, Senin (14/8/2023).

Ia menambahkan, pengusaha akan evaluasi menyeluruh mengenai hal ini. Seperti strategi pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta yang harus dilakukan agar ke depan kualitas udara di Jakarta semakin baik. Jika memang mendorong work from home, menurut Sarman, hal itu perlu jadi pertimbangan dan aturan.

"Dan perlu memang dibuat regulasi pemerintah sehingga pelaku usaha memiliki dasar kuat untuk jalankan work from home (WFH) karena ini juga dibuat batasan-batasan," kata Sarman.

Sarman menilai, penyusunan regulasi itu perlu kolaborasi pemerintah dan pengusaha. Hal ini agar mengetahui sektor usaha apa saja yang menjadi keharusan untuk melakukan WFH.

"Perlu dilihat memang jenis usaha masing-masing. Kalau dilihat Perusahaan ada yang masuk kantor karena berurusan dengan customer, dan harus bertemu fisik. Pelayan CS misalnya. Dan juga seperti (pegawai-red) hotel, restoran, kafe, UMKM, pedagang ritel mau tak mau harus berhadapan dengan customer, dan tidak memungkinkan WFH,” ujar dia.

Namun, pekerjaan yang bersifat administrasi, menurut Sarman dapat menerapkan WFH. Akan tetapi, hal itu perlu regulasi karena perlu menjaga komunikasi hubungan industrial antara pelaku usaha dan pekerja agar tidak timbulkan kecemburuan antara divisi dalam suatu Perusahaan.

"Mekanisme pengawasan dilakukan pengusah terhadap karyawan. WFH betul-betul bekerja dengan target pasti, betul-betul kalau di rumah layaknya di kantor, tidak santai, ini perlu,” ujar dia.

Ia menambahkan, kalau pemerintah buat regulasi memang ada keterlibatan sama-sama menyusun.

"Kalau ini langkah alternatif yang penting harus. (Selain itu-red) Pemda Jakarta langkah-langkah yang diberikan informasi ke masyarakat, tak ganggu kesehatan, terutama untuk generasi muda,” tutur dia.

Sementara itu, Direktur Utama Kalbe Farma Vidjongtius menuturkan, kalau karyawan di manufaktur terutama di pabrik perlu kehadiran langsung saat produksi, terutama produk kesehatan tidak bisa berhenti.