Jokowi Alokasikan Rp 422,7 Triliun untuk Infrastruktur di 2024, Termasuk Bangun IKN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganggarkan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Anggaran tersebut salah satunya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN Nusantara.

Dalam Pidato Nota Keuangan yang berlangsung di Gedung DPR/MPR pada Rabu (16/8/2023), Jokowi mengatakan bahwa untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun.

Jumlah tersebut diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier serta penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.

"Selain itu itu juga pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," jelas Jokowi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan.

Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk:

• peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan
• peningkatan produksi pangan domestik
• penguatan kelembagaan petani
• dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani
• percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan
• pengembangan kawasan food estate
• penguatan cadangan pangan nasional.

Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.

Dalam rangka hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.

"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata dia pada Pidato Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).

Sementara untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.

"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," tutur dia.

"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutup Jokowi.